Pengesahan RUU Pemilu, Langkah Menuju Oligarki Politik

0
155

Nusantara.news, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang kini sedang bergulir di DPR, direncanakan selesai dibahas dan disahkan pada April 2017. Proses pembahasan digenjot karena akan digunakan sebagai regulasi penyelenggaraan Pemilu 2019. Namun demikian, sejumlah pasal krusial dalam draf RUU tersebut masih menjadi sorotan publik.

Ada tiga poin krusial yang manjadi pembahasan. Pertama, tentang ambang batas (presidential threshold). Kedua, sistem terbuka tertutup atau perpaduan antara keduanya. Ketiga, persoalan penambahan kursi seiring dengan bertambahnya jumlah wilayah pemilihan.

Terkait usulan pemerintah soal ambang batas pemilihan presiden, misalnya, Presidium Persatuan Pergerakan Andrianto mengatakan wacana itu dinilai bernuansa oligarki. “Saya rasa ada upaya oligarki dari penguasa parpol status quo dalam dua pasal tersebut. Seharusnya DPR fokus pada hal subtantif, yakni bagaimana memperbaiki kualitas penyelenggara pemilu. Bukan siapa yang berhak mencalonkan presiden,” ungkapnya.

Menurut Andrianto, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan pemilu DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilu presiden dan wakil presiden pada 2019 digelar serentak sudah sangat jelas. Bahwa atas putusan tersebut, semua partai politik peserta Pemilu 2019 berhak mencalonkan presiden dan wakil presiden.

Dalam pembahasan RUU Pemilu juga ada kecenderungan anggota DPR mengubah sistem Pemilu dari proporsional terbuka ke proporsional terbuka terbatas, karena adanya anggapan bahwa rakyat mengalami kesulitan dalam Pemilu Legislatif.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini juga mengkritik DPR RI yang dinilai tidak melibatkan suara rakyat dalam mendesain RUU Pemilu.

“Perdebatan mereka nampaknya hanya soal-soal yang elitis. Mereka sangat jarang sekali  melibatkan suara publik tentang hal-hal yang berkaitan dengan politik dan kepemiluan. Para wakil rakyat malah studi banding ke Jerman  dan Meksiko, dua negara yang tidak memiliki kesamaan sistem pemerintahan dengan Indonesia.” ujar Titi.

Menurutnya, sistem proporsional terbuka telah diberlakukan di pemilihan legislatif lalu masih tetap harus dipertahankan. Sebab dari hasil penelitian menunjukkan bahwa rakyat masih menginginkan sistem proporsional terbuka dan tidak perlu diganti.

“Dari 100 persen responden, hanya 14 persen yang menyatakan dia lebih suka memilih partai. Sisanya, berarti 86 persen lebih suka atau lebih ingin memilih calon. Nah, selama ini kan dasar (DPR RI) ingin mengubah sistem karena pemilih dianggap enggak ngerti, kesulitan memilih calon. Makanya dikasih gambar (partai politik) saja supaya gampang. Nyatanya tidak tuh,” ujar Titi.

Senada dengan Titi, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menilai, sistem pemilu tertutup secara tak langsung membuat oligarki partai politik (parpol) semakin kuat. “Dengan sistem pemilu tertutup, bagi calon anggota legislatif (caleg) lebih mudah karena hanya membelanjakan untuk 20 sampai 50 orang, sehingga politik kita semakin oligarki. Tanpa itupun sebenarnya partai sudah oligarki,” kata Hanta.

Hal krusial lainnya dalam draf UU Pemilu adalah persoalan penambahan jumlah kursi anggota DPR. Penambahan jumlah kursi itu dinilai tidak menjawab persoalan mengenai proporsionalitas representasi politik antara masyarakat dan wakilnya. DPR seharusnya menekankan realokasi kursi, bukan penambahan.

Menurut catatan Perludem, sejak Pemilu 1955 sampai dengan Pemilu 2014 telah terdapat lima kali perubahan besaran jumlah kursi di DPR. Di pemilu 1955 jumlah kursi DPR berjumlah 260 kursi. Sedangkan sejak pemilu 1971 sampai dengan pemilu 1982 jumlah kursi berubah menjadi 460 kursi. Pada pemilu 1987 sampai dengan pemilu 1999 bertambah menjadi sebanyak 500 kursi. Lalu pemilu 2004 berubah menjadi 550 kursi, Pemilu 2009 dan 2014 jumlahnya bertambah lagi menjadi 560 kursi.

Meski demikian, perubahan jumlah kursi yang terjadi tidak disesuaikan dengan proporsionalitas alokasi kursi ke provinsi. Untuk pemilu 2014, misalnya, masih banyak provinsi yang mengalami under representated atau memperoleh kursi yang tidak sesuai dengan jumlah penduduknya. Selain itu terdapat pula provinsi yang memperoleh kursi berlebih.

Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Riau merupakan daerah yang kekurangan kursi. Riau misalnya, dengan jumlah penduduk sebanyak 5.543.031 jiwa seharusnya berhak meraih 13 kursi di DPR. Realitanya, hanya dialokasikan 11 kursi. Begitu pula dengan Jawa Tengah yang seharusnya memperoleh 77 kursi, bukan 75 kursi.

Dari data di atas, sejatinya proporsionalitas alokasi kursi ke masing-masing haruslah terjamin. Namun dari data itu terlihat penambahan kursi tidak menjamin adanya proporsionalitas representasi dari tiap provinsi.

Di sisi lain, penambahan kursi di DPR juga akan menimbulkam persoalan baru yang lebih rumit terkait anggaran. Dengan bertambahnya jumlah kursi, maka bertambah pula alokasi anggaran untuk membayar gaji anggota dewan. Padahal, saat ini pemerintah sedang menerapkan penghematan anggaran. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here