Pengesahan UU MD3, Memperjelas Ironisme DPR

0
206

Nusantara.news, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) meski banyak memuat pasal kontroversial. Undang-undang yang disahkan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (12/2/2108), itu dinilai telah menerabas konstitusi dan ketatanegaraan.

Pakar hukum tata negara, Refly Harun, menilai DPR telah kehilangan akal sehatnya dengan tetap mengesahkan revisi UU MD3. Dia menyoroti pasal 122 huruf (k) yang berisi tambahan tugas Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap perseorangan, kelompok, atau badan hukum yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya. Menurutnya, pasal itu menandakan DPR tidak mau dikontrol publik.

Menanggapi polemik publik, utamanya soal pasal pemidanaan bagi siapa pun yang merendahkan DPR dan anggotanya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menuturkan, ketentuan tersebut sebagai upaya melindungi kehormatan parlemen. Karena, setiap warga negara berhak melindungi profesinya. “Setiap warga negara, jangankan DPR, setiap warga negara punya hak untuk melindungi kehormatannya. Jadi menurut saya, tidak perlu dipersoalkan,” kata Bamsoet, Selasa (13/2/2018).

Pernyataan Ketua DPR tentu ada benarnya, tergantung dari sudut mana melihatnya. Tapi jika melihat jejak rekam kinerja parlemen yang buruk, produktivitas dalam prolegnas anjlok, juga kepercayaan masyarakat di titik terendah akibat perilaku lancung sebagian anggota dan ketuanya, bisakah memaksa masyarakat menghormati anggota DPR lewat pasal kontroversial tersebut?

Nampaknya memang pilar-pilar negara saat ini sedang menyiapkan ‘benteng pertahanan” masing-masing dari kritik dan kontrol publik. Di eksekutif, sedang dibahas RKHUP yang salah satu pasalnya akan menghidupkan kembali aturan pemidanaan terkait penghinaan kepada presiden, sebuah aturan yang telah dibatalkan oleh MK sebelumnya. Kini, DPR lewat UU MD3 terkesan ingin menjadikan lembaga legislatif tersebut memiliki kewenangan super dan kebal hukum. Kedua pilar tersebut, yakni eksekutif dan legislatif, sebagai lembaga publik sepatutnya “merelakan” dirinya untuk dinilai, dikritik, bahkan dikontrol publik. Juga, idealnya bekerja demi kepentingan rakyat banyak, bukan semata menghamba pada oligarki partai/fraksi atau kepentingan koalisi politik yang pragmatis.

Kembali ke pengesahan UU MD3, barangkali ini wujud benteng berlapis yang disusun DPR untuk tidak lagi dikritik oleh publik dengan memasukkan ancaman hukum bagi orang yang dianggap merendahkan martabat DPR. Dan, karena itu penegakan hukum terhadap anggota DPR yang menyimpang sulit dilakukan, mengingat pasal 245 mengatur pemanggilan anggota DPR yang terlibat kasus pidana harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan MKD. Dengan dua benteng itu, bisa jadi, peluang penyalahgunaan kekuasaan akan semakin besar.

Pasal lain yang kontroversial adalah menyangkut pemanggilan paksa. Kekuasaan DPR ini diatur dalam Pasal 73 Ayat 4, yakni dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain bertambahnya kekuasaan DPR RI, kursi pimpinan parlemen juga bertambah. Penambahan jumlah pimpinan parlemen (MPR, DPR, DPD) ini oleh sejumlah kalangan dinilai sebagai upaya bagi-bagi kursi politik. Poin ini terdapat dalam Pasal 15 mengenai Pimpinan MPR yang terdiri atas satu orang ketua dan 7 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR. Sebelumnya, pimpinan MPR hanya berjumlah 5 orang.

Sementara untuk pimpinan DPR, dalam Pasal 84 mengenai Pimpinan DPR terdiri atas satu orang ketua dan 5 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. Sebelumnya, pimpinan DPR ada 5 saja dari lintas fraksi. Dan terakhir, Pasal 260 mengenai Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terdiri atas satu orang ketua dan 3 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD. Sebelumnya, pimpinan DPD hanya 3 orang.

Ironis: Kinerja Kurang, ‘Keistimewaan’ Ditambah

Sejumlah pasal dalam UU MD3 yang sudah disahkan itu, tentu ironis di tengah kinerja parlemen yang terpuruk dan disorot dalam banyak dugaan tindak pidana serta etik. Bahkan, mantan Ketua MK Mahfud MD dan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut DPR periode sekarang adalah terburuk sejak reformasi 1999.

Marwah DPR jatuh, sejatuh-jatuhnya. Bukan jatuh karena pertentangan politik seperti di masa silam. Mereka rusak, karena demage akibat kasus korupsi yang menyeret-nyeret para oknum anggota dewan yang terhormat. Tragisnya, kerusakan itu sudah dianggap tak rusak lagi. Bahkan, saat pucuk pimpinannya tersandung kasus hukum dan etik, mereka bergeming seolah berlaku peribahasa: “anjing menggonggong, kafilah berlalu.”

Maka tak heran, hasil rilis sejumlah lembaga survei seakan menjustifikasi anjloknya citra DPR di mata publik. Rilis lembaga Transparency International Indonesia (TII), misalnya, menempatkan DPR sebagai lembaga terkorup. Tingkat dukungan publik atas DPR menurun – akibat kasus-kasus korupsi anggota DPR, timpal lembaga survei Centre For Strategic and International Studies (CSIS). Senada dengan itu, lembaga Polling Center dan lembaga Indonesia Coruption Watch (ICW) juga melapor bahwa tingkat kepercayaan publik atas DPR menurun (akibat polemik Hak Angket atas KPK).

Tentu saja, ketika UU MD3 disahkan lewat paripurna yang dihadiri kurang dari setengah anggota dewan, sejatinya mereka sedang bermonolog tentang citra diri dan lembaganya yang seolah-olah bersih, berkinerja adiluhung, dan dicintai rakyat, karena itu perlu ditambah kehormatan dan keistimewaannya. Seolah-olah pula, UU MD3 adalah aspirasi rakyat guna menambah kedigdayaan para wakilnya atas jerih payahnya yang selama ini memperjuangkan mereka. Namun sayangnya, monolog tersebut masih serupa dongeng bahkan mungkin akibat rasa percaya diri yang berlebih (bahasa anak gaulnya ge-er) dari para legislator itu. Realitanya, pengesahan UU MD3 makin memperjelas ironisme DPR kita.

Mari ditelisik. Dari sisi kehadiran, menurut data WikiDPR (organisasi yang dibentuk sejumlah anak muda untuk memantau kerja DPR), tingkat kehadiran anggota DPR dalam sidang-sidang paripurna dalam periode dua tahun terakhir tak pernah mencapai 50 persen. Pada setiap rapat paripurna selama masa sidang ke-1 Tahun 2016-2017, rata-rata kehadirannya hanya 41,79 persen. Artinya, hanya 234 anggota dari total 560 anggota DPR yang hadir di setiap rapat. Tingkat kehadiran anggota DPR pada masa persidangan ini memang menurun jika dibandingkan sebelumnya. Pada masa persidangan Tahun 2015-2016, rata-rata kehadiran di rapat paripurna sekitar 45 persen.

Teranyar, kehadiran anggota DPR RI di hari pertama sidang tahun 2018 hanya 245 anggota dewan dari 560 anggota. Bahkan, pada saat sidang paripurna untuk mengesahkan UU MD3, hanya dihadiri 292 orang dari 560 anggota Dewan. Ironis, untuk mengambil keputusan sepenting itu pun mereka masih saja banyak yang bolos.

Tragisnya, dengan tingkat kehadiran anggota dewan yang minim, para legislator itu tak merasa risih menambah jumlah anggota dan pimpinan. Penambahan jumlah anggota DPR memang selalu bertambah. Menurut catatan, pada pemilu 1987 sampai dengan pemilu 1999, alokasi kursi bertambah menjadi sebanyak 500 kursi. Lalu pemilu 2004 berubah menjadi 550 kursi, Pemilu 2009 dan 2014 jumlahnya bertambah lagi menjadi 560 kursi. Kini dialokasikan penambahan kursi DPR dari 560 menjadi 575 pada pemilu 2019.

Akan tetapi, penambahan kursi DPR tersebut tak pernah berbasis kebutuhan. Misalnya, untuk menjamin adanya proporsionalitas representasi dari tiap provinsi yang hingga saat ini masih timpang. Penambahan kursi nyatanya juga tak sejalan dengan tingkat produktivitas dan kehadiran anggota dewan. Sebaliknya dengan bertambahnya jumlah kursi, selain sarat dengan hidden agenda politik, juga akan menimbulkam persoalan baru yang lebih rumit terkait anggaran. Alokasi anggaran untuk gaji dan fasilitas otomatis bertambah. Padahal, saat ini negara sedang menerapkan penghematan anggaran.

Tak hanya itu, kinerja legislasi DPR terbilang amat rendah. Dari target program legislasi nasional (prolegnas) jangka menengah periode 2014-2019 sebanyak 183 rancangan undang-undang (RUU), DPR RI hanya baru menyelesaikan 80an RUU menjadi UU.Tahun 2015 DPR menargetkan 40 RUU dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional), dari jumlah tersebut, DPR hanya bisa menyelesaikan 3 RUU saja yang kemudian disahkan menjadi UU.

Kemudian, pada 2016 DPR secara ambisius menetapkan 51 RUU dalam Prolegnas yang ditargetkan selesai di akhir tahun. Namun dalam praktiknya, DPR hanya bisa menyelesaikan 22 RUU, di antaranya 10 RUU Prolegnas dan 11 RUU kumulatif terbuka. Sementara itu di 2017, DPR menetapkan target untuk menyelesaikan 52 RUU Prolegnas pada akhir tahun. Sayangnya dalam kurun waktu satu tahun, DPR hanya bisa menyelesaikan 6 RUU saja.

Dengan kinerja legislasi yang terbilang rendah, seringnya anggota membolos, dan buruknya citra parlemen, apakah pantas DPR menambah “keistimewaannya” lewat UU MD3?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here