Pengetahuan Hukum Pejabat Pemerintah Sangat Rendah

1
446
Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat berorasi dalam aksi pendukung Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (10/5).

Nusantara.news, Jakarta – Dalam negara hukum seperti Indonesia, kedudukan pejabat pemerintah untuk memberi teladan kesadaran hukum sangat penting. Pemerintahlah yang harus terlebih dahulu menunjukkan bahwa hukum memang menjadi rambu-rambu yang dipatuhi.

Untuk sampai ke tahap patuh hukum itu, pejabat pemerintah tentu mesti mempunyai pengetahuan hukum yang memadai pula. Masalahnya, pengetahuan hukum para pejabat itu pulalah yang rendah.

Lihat saja, pengajuan surat permohonan penangguhan penahanan Basuki Tjahaja Purnama yang dibuat oleh Pelaksana Tugas Gubernur Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. Surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu dibuat di atas kop surat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan nomor 502/-1.87 tertanggal 9 Mei 2017, lengkap tandatangan Djarot sebagai Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta stempel dinas gubernur.

“Jaminan saya atas nama pribadi maupun atas nama Wagub DKI. Kalau sampai ada apa-apa saya yang akan menjamin. Jaminan itu jaminan menyeluruh. Termasuk kalau ada apa-apa saya menggantikan di penjara itu jaminan saya,” kata Djarot di Balai kota, Selasa (9/5/2017).

 

Surat Wagub Jakarta meminta penangguhan penahanan Ahok.

Tentang penanggguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP. Disebutkan, “atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”.

Menurut Nugra Panindito, pengamat hukum lulusan Universitas Airlangga, terminologi “orang” dalam pasal di atas menunjuk pada orang perseorangan. “Tidak ada pengertian lain dari kata “orang” di pasal itu selain individu warganegara,” ujarnya kepada Nusantara.news.

Mengenai jaminan yang diberikan Djarot atas nama Wagub Jakarta, dikatakan Nugra, hal itu keliru. “Sebab, wakil gubernur itu adalah badan atau lembaga, bukan orang perseorangan,” ujarnya.

“Kalau badan wakil gubernur boleh menjadi penjamin penangguhan penahanan, mestinya dalam pasal tersebut ada kata ‘orang dan/atau badan’,” tambah Nugra.

Dia menyebut surat permohonan atas nama Wagub Jakarta itu harus ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, karena tidak memenuhi persyaratan sebagai penjamin orang yang diatur KUHAP. “Salah, kalau PT Jakarta mengabulkan permohonan tersebut. Pengabulan tersebut bisa digugat keabsahannya, atau dilaporkan ke Komisi Yudisial,” ujarnya.

“Semestinya, jika Djarot mau menjadi penjamin penangguhan penahanan Ahok, cukup dilakukan atas namanya pribadi. Istri atau keluarga Ahok saja juga bisa, sesuai Pasal 36 KUHAP,” saran Nugra.

Di sinilah keanehannya. Sebagai surat resmi Wakil Gubernur, ini menunjukkan ketidaktahuan Djarot tentang aturan hukum. Tidak diketahui, apakah Djarot mengeluarkan surat tersebut tanpa berkonsultasi dengan Biro Hukum Pemprov Jakarta.

Padahal, Biro Hukum di Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, sesuai Perda DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008, mempunyai tugas antara lain memberikan pertimbangan hukum kepada pimpinan daerah.

Sepanjang perjalanan kasus Ahok di pengadilan, ada saja kesalahan yang dilakukan pejabat pemerintah dalam soal hukum.

Selain kesalahan yang dilakukan Djarot di atas, kesalahan juga pernah dilakukan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan beberapa waktu lalu yang menyurati Ketua PN Jakarta Utara menunda sidang pembacaan tuntutan jaksa terhadap Ahok.

Dalam suratnya Kapolda menyampaikan, “Mengingat semakin rawannya situasi keamanan di DKI Jakarta, maka demi kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta akan dilaksanakan pengamanan tahap pemungutan suara pemilukada DKI Jakarta putaran II, di mana perkuatan pasukan Polri dan TNI akan dikerahkan semua, maka disarankan kepada Ketua agar Sidang dengan Agenda Tuntutan Perkara Dugaan Penistaan Agama dengan Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk ditunda setelah tahap pemungutan suara Pemilukada DKI Putaran II”.

Ini bisa dibaca ketidakmengertian Kapolda tentang hukum. Sebab, pertama, Ketua PN tidak berwenang menunda sidang. Penundaan sidang hanya bisa dilakukan oleh hakim, dan penundaan itu harus dibacakan di muda persidangan. Walaupun Ketua PN Jakarta Utara Dwiarso Budi Santiarto adalah juga Ketua Majelis Hakim sidang Ahok, namun kedudukan hukumnya dalam persidangan berbeda.

Alasan “demi kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta akan dilaksanakan pengamanan tahap pemungutan suara pemilukada DKI Jakarta putaran II” pun tidak termasuk kategori alasan penundaan sidang yang diatur dalam Pasal 154 ayat (3) Pasal 203 ayat (3) huruf c, dan Pasal 223 ayat (1) KUHAP.

Sebagai penegak hukum, polisi mestinya paham sarannya itu tidak mungkin dikabulkan hakim, apalagi Ketua PN.

Tidak diketahui, apakah Djarot juga paham, suratnya yang meminta penangguhan penahanan Ahok atas nama Wagub Jakarta itu, bakal ditolak oleh PT Jakarta.

Apapun, menyedihkan jika pejabat di negara hukum ini mempunyai pengetahuan hukum yang rendah. []

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here