Pengganti Buwas Harus Lebih “Buas”

0
413
Kepala BNN yang baru Heru Winarko dan mantan Kepala BNN Budi Waseso seusai pelantikan di Istana Negara.

PRESIDEN Joko Widodo telah melantik  Irjen (Pol) Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) di Istana Negara, kemarin (1 Maret 2018). Dia menggantikan Komjen Pol Budi Waseso yang memasuki masa pensiun. Salah satu alasan Presiden memilih Heru adalah soal integritas. Sebab, kata Presiden, “dalam peredaran narkoba, duitnya gede sekali, omzetnya gede sekali, gampang menggoda orang untuk berbuat tidak baik.”

Budi Waseso, atau biasa disapa Buwas, selama ini dikenal sudah buas terhadap pengedar narkoba. Tentu saja, Heru yang sebelumnya menjabat Deputi Penindakan di KPK, diharapkan akan lebih buas dari Buwas. Kebuasannya seperti yang terlihat dalam serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang nyaris tak putus-putus itu mestinya lebih meningkat di BNN nanti.

Sebab, hampir sewindu silam Indonesia mencanangkan gerakan “Indonesia Bebas Narkoba 2015”. Tepatnya pada 26 Juni 2011 yang bertepatan dengan Hari Anti Narkoba Internasioal (HANI), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu mengeluarkan Instruksi Presiden  Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Instruksi itu antara lain, meningkatkan intensitas dan ekstensitas pemberantasan narkoba, meningkatkan kerjasama regional dan internasional yang lebih efektif, meminta para pendidik, orang tua, pemuka agama, dan semua pihak untuk lebih aktif dalam membimbing, dan menyadarkan masyarakat, memerintahkan aparat penegak hukum lebih aktif membongkar, mengadili para pelaku kejahatan narkoba dan memberikan sanksi yang keras, meningkatkan kepedulian masyarakat, mengajak dunia usaha yang memiliki kemampuan untuk bersama-sama membangun pusat-pusat rehabilitasi korban narkoba.

Namun, walaupun sudah bekerja keras, target itu gagal dicapai.  Hal itu beberapa diakui  oleh Budi Waseso ketika dia masih memimpin badan tersebut.

Tapi, itulah contoh betapa hebatnya orang kita membuat rencana. Sama hebatnya mereka membuat alasan tatkala rencana itu meleset jauh dari target. Tetapi, itu memang bagian dari tekad bangsa ini untuk hidup bebas dari narkoba. Sebab, salah satu jalan utama untuk menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan yang bertambah dalam hanyalah mengikis habis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Mudah-mudahan tahun setelah meleset di tahun 2015, satu saat nanti –entah kapan—target ini bisa tercapai juga.

Menurut United Nation Drugs Control Programme (UNDCP), badan PBB yang menangani pengawasan narkoba, Indonesia berada pada posisi kuning untuk peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, dan berada di  posisi warna merah untuk peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika psikotropika. Posisi warna kuning menunjukkan kondisi suatu negara yang berbahaya. Sedangkan posisi dengan warna merah berarti posisi bahaya tertinggi. Tapi itu peringkat beberapa tahun silam. Sekarang, barangkali sudah lebih buruk dari itu –sebab kalau dikatakan membaik, rasanya terlalu berlebihan.

Tidak berlebihan Presiden Joko Widodo menyinggung soal dana haram bisnis narkoba yang “gampang menggoda orang untuk berbuat tidak baik”. Sebab, menurut data BNN, jumlah atau nilai transaksi penjualan narkoba mencapai Rp250 triliun dalam satu tahun. Atau lebih Rp750 miliar sehari!

Kekuatan “narco-dollar” itulah benteng utama mafia barang terlarang itu. Dengan kekuatan narco-dollar-nya, para mafia narkoba bisa melakukan apa saja untuk melindungi dan memudahkan operasi bisnis haramnya. Di banyak negara, para gembong obat bius ini menjalin kerjasama dengan aparat pemerintah yang korup, baik untuk mendapatkan informasi maupun perlindungan hukum dan politik. Di Indonesia, tidak tertutup juga ada kemungkinan seperti itu. Buktinya, mafia narkoba masih bisa mengendalikan bisnisnya kendati mereka berada di penjara.

Persoalan utama kita memang penegakan hukum yang tidak tegas. Perundang-undangan yang ada saat ini belum mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan ini, baik produsen, pengedar maupun pemakai. Masih adanya pro-kontra tentang hukuman mati ikut mempersulit keadaan. Terpidana narkoba yang dijatuhi hukuman mati   tidak langsung dieksekusi.

Bandingkan dengan Singapura atau Malaysia yang konsisten melakukan hukuman mati untuk pengedar dadah. Di Singapura, pengaturan narkoba sangat keras. Pedagang atau pemakain narkoba sama-sama menghadapi ancaman hukuman berat. Jika membawa 100 gram opium, 3 gram morfin, 2 gram heroin, 15-30 gram ganja, 3 gram kokain, 25 gram methamphetamine, diancam hukuman penjara. Kalau membawa 15 gram heroin, 30 gram kokain, 1,2 kilogram opium, 30 gram morfin, 500-1.000 gram cannabis tergantung jenisnya, dan 250 gram methamphetamine, terancam hukuman mati. Itu sebabnya, peredaran narkoba di sana bisa dikatakan langka.

Selain penjatuhan hukuman belum bisa menimbulkan efek jera, terpidana narkoba yang sudah divonis mati pun tidak segera dieksekusi. Sistem peradilan kita memang tidak menentukan batas waktu maksimal dalam proses hukum. Seseorang yang diputus bersalah di pengadilan tingkat pertama, memang berhak mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali, sampai dengan memohon grasi. Tetapi, tidak ada batas waktu berapa lama sebuah upaya hukum lanjutan itu harus memutuskan menolak atau menerima permohonan terpidana.

Itu sebabnya, Togiman alias Toge alias Tony (60), bandar besar yang pernah mencoba menyogok Budi Waseso, tetap berkibar. Dia sudah dua kali divonis mati. Namun dia tetap saja mengendalikan jaringannya dari balik jeruji besi. “Inilah hebatnya Indonesia. Sudah divonis hukuman mati, tapi enggak mati-mati. Imbasnya ya tidak ada efek jera,” kata Buwas.

“Kehebatan” itulah yang juga bakal dihadapi Heru Winarko dalam pemberantasan narkoba. Meski kita berharap banyak pada kiprahnya nanti, namun harus disadari bahwa perang melawan narkoba ini tak akan sanggup dihadapinya sendiri. Ini kerja bersama seluruh bangsa.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here