Penghayat Kepercayaan di Kolom Agama Picu Masalah Baru

0
351

Nusantara.news, Jakarta – Para penganut “agama leluhur” atau dikenal sebagai penghayat kepercayaan di Indonesia barangkali boleh bernafas lega. Perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan negara dalam kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa, 7 November 2017.

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat menyatakan kata ‘agama’ dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Kata itu juga disebut tak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan.

Arief juga mengatakan para penghayat kepercayaan tidak perlu menuliskan kepercayaan mereka secara detil pada kolom KTP. “Sebagai contoh, bila ada warga menganut kepercayaan ‘A’ namun di KTP tak perlu ditulis ‘A’, melainkan cukup ditulis ‘Penghayat Kepercayaan’. Tak perlu menuliskan jenis kepercayaan karena banyaknya kepercayaan yang dianut masyarakat di Indonesia. Agar tertib administrasi bisa terwujud,” katanya.

Keputusan MK itu disambut suka cita oleh kalangan penghayat kepercayaan. Pengurus Persatuan Warga Sapta Darma (Persada) Pusat, Otto Bambang Wahyudi mengatakan, dirinya mensyukuri putusan MK yang merupakan hasil perjuangan warga Penghayat Kepercayaan, untuk memperoleh hak sebagai sesama warga negara.

“Kalau melihat dari saksi-saksi ahli, kemudian dari ungkapan Ketua MK sendiri, yang menyebutkan kalau agama-agama yang dari luar diakui, kenapa yang dari lokal sendiri, yang dari dalam negeri sendiri tidak diakui, itu namanya diskriminasi. Sehingga saya pada waktu itu sudah mengasumsikan kalau MK itu pasti akan menyetujui JR (judicial review) kita,” tukas Otto.

Penghayat kepercayaan dari aliran kepercayaan Pahoman Urip Sejati Magelang, Jawa Tengah, sedang melaksanakan kegiatan ritual kepercayaan

Sebaliknya, beberapa tokoh masyarakat mempertanyakan alasan MK mengabulkan gugatan pemohon terkait diperbolehkannya penghayat kepercayaan untuk mencantumkan alirannya dalam kolom agama. Misalnya Yunahar Ilyas dan Din Syamsyudin dari Muhammadiyah, menyebutkan bahwa Aliran Kepercayaan bukanlah “agama”, sehingga tak perlu dicantumkan di kolom agama KTP. Selain itu, menurut Din Syamsuddin, aliran kepercayaan tidak memenuhi “syarat agama secara ilmiah”, karena tidak ada konsepsi tentang wahyu, nabi, hingga kitab suci.

“Aliran kepercayaan bukan agama, bagaimana bisa ditulis di KTP menempati kolom agama? Seharusnya yang ditulis adalah salah satu di antara agama-agama yang diakui di Indonesia,” kata Yunahar Ilyas, Rabu (8/11/2017).

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jendral Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidlowi mengatakan menurut ajaran Islam aliran kepercayaan bukan termasuk sebagai agama. Namun Baidlowi tak mempersoalkan apabila aliran kepercayaan ditulis dalam kolom agama kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

Putusan MK Bisa Picu Masalah Baru

Dalam sistem hukum di Indonesia, dikabulkannya permohonan judicial review terkait kolom agama bagi penghayat kepercayaan oleh MK memang satu hal yang bersifat final dan mengikat. Pun begitu, putusan tampaknya masih akan menyisakan beberapa masalah yang perlu diperhatikan sejumlah pihak agar tak berimbas pada kegaduhan sosial dan kekacauan administrasi di pemerintahan.

Pertama, dalam implementasinya patut diperhitungkan tingkat kesiapan pemerintah. Indonesia memang bukan negara agama. Tetapi warga negaranya adalah orang yang beragama. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir mengadministrasikan dan mengatur relasi umat beragama. Mesti diantisipasi persiapan pemenuhan infrastruktur, struktur kelembagaan, dan keuangan negara.

Tentu tidak mudah, enam agama saja pemerintah mengalami kesulitan dalam mengurus, mengadministrasi, dan memfasilitas mereka, apalagi nanti ada banyak aliran kepercayaan yang muncul. Saat ini, tercatat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) ada 187 organisasi penghayat kepercayaan di Indonesia. Dari angka itu dilaporkan sedikitnya 12 juta orang adalah penghayat kepercayaan.

Penghayat kepercayaan Ugamo Malim (Parmalim) diyakini sebagai agama asli orang Batak, Sumatera Utara

Yang pasti akan ada dampak administrasi yang ditimbulkan dari putusan MK tersebut. Putusan tersebut akan berimbas pada pendataan identitas warga negara. Dia akan terkait dengan administrasi KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain. Itu satu sisi dampak dari pengakuan itu yang harus diantisipasi oleh pemerintah.

Kedua, perlu ada kajian dan keputusan bagaimana pelaksanaan putusan MK tersebut. Hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan kegaduhan dan problem yuridis. Sebab, putusan MK ini dapat mengaburkan prinsip negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan berpotensi mendistorsi makna atau definisi agama itu sendiri. Agama dan kepercayaan itu entitas yang berbeda, meski memang keberadaan keduanya dilindungi oleh konstitusi. Namun, keduanya tidak bisa disamakan. Apakah di KTP nanti misalnya, kolom agama perlu dipertahankan, dihapus, atau diberikan garis miring dengan tambahan “kercayaan”?

Karena itu pula, DPR dan pemerintah harus mengajukan revisi terhadap Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Revisi ini dibutuhkan untuk mempertegas bahwa aliran kepercayaan berbeda dengan agama. Hal itu sejalan dengan sikap MUI yang menegaskan aliran kepercayaan bukanlah agama.

Ketiga, dampak yang terjadi di masyarakat. Pemerintah perlu waspada dan segera membuat blue print untuk mencegah terjadinya kekerasan atau gesekan sosial antara penganut kepercayaan tertentu dengan kelompok masyarakat yang tak setuju dengan keputusan MK tersebut. Disamping tokoh-tokoh agama juga harus bekerja keras untuk mengedukasi umatnya masing-masing agar bisa menghindari ekses negatif yang timbul dari implementasi keputusan MK itu. Jangan sampai ada amuk massa atau saling menegasikan sesama anak bangsa.

Penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan melakukan ritual Ngertakeun Bumi Lamba di Gunung Tangkuban Perahu, Jawa Barat

Pada akhirnya, adalah realitas bahwa penganut agama lokal (sering disebut penghayat kepercayaan) tumbuh di masyarakat Indonesia di luar enam agama yang diakui pemerintah, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan terakhir Konghucu. Penghayat kepercayaan itu bahkan ada yang telah berlangsung lebih lama sebelum keenam agama resmi datang ke bumi Nusantara. Karena itu, pasca-putusan MK, harus ada filter terkait definisi aliran kepercayaan sehingga harus diatur secara teknis karena kalau tidak, dikhawatirkan menimbulkan masalah baru.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here