Penguatan 18 Karakter, Cita-Cita atau Mimpi?

0
332

Nusantara.news, Jakarta – Penguatan 18 karakter terhadap anak didik. Inilah misi yang termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2017 yang diundangkan 6 September 2017. Delapan belas karakter itu adalah nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.

Sejumlah Pertanyaan

Misi Perpres Nomor 87 tahun 2017 yakni memperkuat 18 karakter anak didik, bukan sembarang misi. Misi itu adalah misi yang sungguh luar biasa. Dalam Perpres 87 tahun 2017 disebutkan, tujuan dari penguatan 18 karakter tersebut adalah membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan.

Jika 18 karakter tersebut bisa diinternaliasi menjadi karakter anak didik, maka rasanya yang akan terjadi bukan sekadar lahirnya generasi emas, tetapi lahirnya generasi Indonesia yang sempurna dan super duper. Sebanyak 18 karakter itu akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang tiada tara di dunia.

Betapa tidak, bangsa Jepang adalah bangsa yang maju. Apa yang menjadi dasar kemajuan Jepang? Hanya 5 karakter. Yakni, Bushido (kesatria atau nasionalis), Makoto dan Ganbatte Kudasai (jujur dan tulus), Keishan (kreatif, inovatif, dan produktif), Kaizen (etos kerja gesit atau cekatan), dan tak pernah meremehkan pekerjaan sekecil apa pun.

Bangsa Jerman adalah bangsa maju. Dasarnya adalah etos kerja yang tinggi.  Etos kerja adalah suatu perinsip, sikap atau pandangan hidup sekelompok orang atau masyarakat terhadap sebuah pekerjaan yang dihadapinya.

Berdasarkan survei yang dilakukan majalah Der Spiegel terhadap 1.000 responden bulan Maret 2005 menunjukkan bahwa nilai kesadaran nasional (national consciousness) merupakan nilai yang paling rendah (26-31 persen) di antara nilai-nilai lainnya yang dianggap penting dalam kehidupan rakyat Jerman. Nilai yang tertinggi peringkatnya adalah kejujuran dan integritas (81-83 persen). Dari survei ini dapat dilihat bahwa orang Jerman sangat memprioritaskan kejujuran dan integritas dalam melakukan sesuatu.

Pertanyaannya adalah, apakah 18 nilai itu tadi semuanya ingin diinternalisasi kepada anak didik? Apakah sudah ada semacam penilaian atau riset mengenai 18 nilai tadi dalam kaitannya dengan karakter anak anak indonesia sekarang?

Artinya, apakah sudah ada riset yang menilai derajat penghargaan anak-anak Indonesia terhadap masing-masing nilai tadi?

Derajat penghargaan ini penting untuk mengetahui nilai mana yang perlu diinternalisasi melalui pendekatan atau program khusus dan nilai-nilai mana saja yang bisa dilakukan dengan program sederhana.

Pertanyaan seperti di atas perlu diajukan karena, nilai etos kerja bangsa Indonesia misalnya, dikatakan sangat hebat sebagaimana terindikasi dari penciptaan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, dalam buku Manusia Indonesia karya Mochtar Lubis yang diterbitkan tahun 1978, diungkapkan adanya karakteristik negatif terkait etos kerja bangsa Indonesia. Beberapa di antara ciri-ciri itu adalah, munafik, tidak bertanggung jawab, feodal, percaya pada takhyul, dan lemah wataknya.

Sejumlah pemikir atau budayawan lain menyatakan hal-hal serupa. Misalnya, ada yang menyebut bahwa bangsa Indonesia memiliki budaya loyo, budaya instan, dan banyak lagi.

Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah sudah ada riset untuk mengukur derajat penghargaan anak didik terhadap 18 nilai tadi?

Pertanyaan lain yang perlu diajukan adalah, apa saja bentuk bentuk internaliasi yang akan dlakukan dan bagaimana mekanismenya? Pertanyaan lain lagi adalah, apa yang akan dijadikan indikator dari keberhasilan internalisasi?

Pertanyaan seperti di atas perlu dikemukakan karena gerakan revolusi mental yang dilakukan secara masif di semua sekolah di seluruh Indonesia itu, akan terkait dengan pendanaan.

Dalam perpres memang tidak disebut berapa dana yang akan dialokasikan dalam gerakan nasional revolusi metal penguatan karakter itu. Dalam Perpres hanya disebutkan pendanaan penguatan karakter itu didanai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sumber dana lain sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Perkiraan kasar, untuk satu nilai saja, dibutuhkan dana tidak kecil. Untuk menginternalisasi nilai relijius misalnya, salah satu alatnya sudah barang tentu adalah kitab suci dari berbagai agama.

Kalau diasumsikan satu sekolah membutuhkan 100 kitab suci, dikali Rp50.000 per kitab suci, maka harus dialokasikan anggaran sebesar Rp5 juta.

Jika jumlah sekolah di Indonesia diasumsikan saja ada satu juta sekolah. maka untuk kebutuhan kitab suci saja harus dialokasikan anggaran sebesar Rp1 triliun.

Dalam perpes disebutkan bahwa Kegiatan keagamaan dilaksanakan paling sedikit melalui pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, dan/atau baca tulis Al Quran dan kitab suci lainnya. Ini berarti masih ada beberapa fasilitas yang harus disiapkan. Fasilitas ini tentunya akan berkonsekuensi dengan ketersediaan dana pula.

Itu baru untuk saltu nilai yakni nilai relijius. Sementara secara keseluruhan ada 18 nilai yang hendak diinternalisasi. Nilai lain adalah gemar membaca. Ini berarti akan ada alokasi anggaran untuk pembelian sejumlah buku. Oleh sebab itu, untuk keperluan faslitas saja maka untuk seluruh sekolah yang ada di Indonesia, dibutuhkan dana yang angkanya akan mencapai mungkin puluhan triliunan.

Cita-Cita dan Mimpi

Pertanyaan yang tidak kurang penting diajukan adalah, apakah proses internalisasi penguatan nilai-nilai tadi diperlakukan sama dengan sistem belajar dan mengajar yang sudah berjalan di sekolah-sekolah selama ini, atau ada perlakuan khusus?

Logikanya, harus ada perlakuan khusus. Sebab kalau perlakuannya sama seperti sistem bejalar dan mengajar yang sudah berjalan di sekolah-sekolah selama ini, maka namanya bukan gerakan melainkan penambahan materi pelajaran atau penambahan materi kegiatan. Hasilnya mungkin tidak jauh dari hasil dunia pendidikan yang ada sekarang ini.

Betul ada sejumkah siswa yang berhasil menjadi pemenang olimpiade internasional. Tetapi mereka ini pada umumnya diimbuhi perlakuan khusus, dalam bentuk kursus dengan guru khusus dan lain sebagainya.

Gerakan nasional revolusi mental penguatan karakter tadi, seyogyanya juga diinternalisasi melalui perlakuan khusus. Kalau diperlakukan khusus, berarti ada konsekuensi dana lagi untuk keperluan rekrutmen guru baru atau peningkatan kualitas guru yang ada.

Di atas semua itu, pertanyaan yang sangat penting adalah, seperti apa sistematika yang akan dilakukan dalam proses penguatan karakter tadi? Apa indikator keberhasilannya? Berapa tahun waktu yang direncanakan untuk mencapai hasil?

Kalau berlangsung dari tahun ke tahun, maka pertanyaanya adalah, apakah ada jaminan bahwa pemerintahan setelah Jokowi akan melanjutkan program penguatan karakter itu?

Ini penting dipertanyakan karena istilah revolusi mental adalah “milik” Jokowi. Presiden setelah Jokowi secara subjektif, tentunya ingin memiliki istilah (sudah tentu dengan substansi) yang lain.

Selain itu, sistematika tadi perlu diantisipasi sejak dini karena di Indonesia dikenal ganti menteri pendidikan ganti kebijakan.

Pada Pasal 13 Perpres Nomor 87 tahun 2017 disebutkan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertanggung jawab untuk: a. mengoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan PPK; b. mengevaluasi pelaksanaan PPK; dan c. melaporkan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Presiden.

Sukses tidaknya program ini dengan demikian menjadi tanggung jawab Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Puan  Maharani wajib mencermati secara sungguh-sungguh sistematika cita-cita penguatan karakter tadi. Tanpa sistematika yang baik dan feasible maka cita-cita gerakan nasional revolusi mental penguatan penguatan karakter, membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 untuk menghadapi dinamika perubahan di masa depan, hanya akan menjadi mimpi.

Tanpa sistematika yang baik dan feasible, gerakan ini akan ditafsirkan sebagai gerakan pencitraan untuk kepentingan politik sempit Jokowi dan Puan Maharani dengan menggunakan uang negara.

Sebaliknya dengan sistematika yang baik dan feasible  dengan indikator yang terukur, maka gerakan revolusi mental penguatan karakter ini akan menjadi gerakan dahsyat sekaligus awal kebangkitan bangsa Indonesia.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here