Pengungkapan Kasus Taman BMW Tergantung pada Kemauan KPK

0
84

Nusantara.news, Jakarta – Sepertinya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak akan bisa tidur nyenyak, pasalnya rekam jejak hitamnya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta terus dikuliti. Kali ini pengamat Marwan Batubara lewat buku Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok, Menuntut Keadilan Untuk Rakyat menyoroti satu per satu perilaku dorup tersebut.

Salah satu dugaan mega korupsi Ahok adalah terkait kewajiban PT Agung Podomoro pada Pemprov DKI Jakarta, yakni Taman BMW di Sunter, Jakarta Utara. Agung Podomoro mengklaim Taman BMW adalah sebagai tanah yang diserahkan kepada Pemprov DKI sebagai kewajibannya.

Sebaliknya, Pemprov DKI juga mengklaim sebagai tanahnya hasil penyerahan dari PT Agung Podomoro. Potensi dugaan kerugian negara akibat korupsi Taman BMW ini ditaksir 26 Ha tanah di Jakut, senilai Rp737 miliar pada 2007.

Kedekatan Ahok dan Podomoro

Mengapa Ahok melakukan pembiaran dugaan kasus korupsi Taman BMW yang melibatkan pengembang PT Agung Podomoro ini? Ternyata Ahok memang memiliki kedekatan dengan PT Agung Podomoro. Kedekatan ini bahkan sudah berlangsung sejak 2007. Saat itu Ahok adalah konsultan keuangan PT Agung Podomoro sekaligus sebagai staf ahli Gubernur DKI.

Pada tahun 2007, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PT Agung Podomoro harus membayar kewajiban fasos (fasilitas sosial) dan fasum (fasilitas umum) seluas 26,5 hektar (Rp737 miliar tahun 2007) kepada Pemda DKI. Kewajiban fasos dan fasum pengembang ini wajib hukumnya. Fasos dan fasum sebagai kewajiban pengembang berupa lapangan olah raga, taman, parkir, sarana ibadah, dll. Kewajiban ini dapat dibayar dengan uang atau dibayar dengan tanah penggant yang nilainya setara.

Pada 3 Juni 2007, Berita Acara Serah Terima (BAST) fasos dan fasum ditandatangani oleh Gubernur DKI. Di sinilah diduga terjadi kolusi dan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp737 miliar. Kerugian ini berkaitan dengan kesepakatan penyerahan fasos dan fasum yang dibuat antara Pemprov DKI dan pengembang (PT Agung Podomoro Land).

Dalam kesepakatan itu, patut diduga ada kolusi dan korupsi karena dari lahan pengganti fasos dan fasum seluas 26,5 hektar yang diberikan pengembang kepada Pemprov DKI, ternyata surat-suratnya patut diduga berstatus bodong. Selain itu lahannya belum bersertifikat dan masih berstatus sengketa dengan ahli waris yang sah. Obyek dugaan kolusi dan korupsi di sini adalah BAST, Surat Pelepasan Hak (SPH) lahan, dan dafar aset.

Dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Gubernur DKI–PT Agung Podomoro itu, PT Agung Podomoro mencatut nama perusahaan lain dalam akta konsorsiumnya. Dalam BAST tercantum nama 7 perusahaan yaitu (1) PT Astra Internatonal Tbk, (2) PT Agung Podomoro, (3) PT Prospect Motor, (4) PT Indofica Housting, (5) PT Subur Brother, (6) PT REAM (PT Pembangunan Jaya), (7) PT Yakin Gloria. Namun dua perusahaan yaitu PT Astra Internasional Tbk dan PT Subur Brother menyatakan tdak pernah memberi kuasa kepada PT Agung Podomoro dan sudah menyelesaikan sendiri kewajibannya. Oleh karena itu patut diduga kedua perusahaan ini namanya hanya dicatut oleh PT Agung Podomoro.

Lokasi lahan/tanah pada dokumen yang diserahkan PT Agung Podomoro juga berbeda dengan fakta di lapangan. Alamat lokasi tanah yang diserahkan pihak pengembang (PT Agung Podomoro) sebagaimana tercantum di BAST adalah Jalan Rumah Sakit Koja. Padahal fakta di lapangan, tanah itu terletak di Jalan Pengadilan.

Taman BMW masuk ke dalam aset Pemprov DKI Jakarta berdasarkan manipulasi data. Dalam Keputusan Gubernur No. 758/2011 yang ditandatangani Gubernur DKI pada tanggal 10 Mei 2011, terjadi manipulasi data. Dalam BAST disebutkan, tanah yang diserahkan terletak di Kelurahan Papanggo dan Sunter Agung. Sedangkan dalam Keputusan Gubernur di atas, disebutkan bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Papanggo. Manipulasi data terjadi dengan penghilangan Kelurahan Sunter Agung.

Surat Pelepasan Hak (SPH) yang menjadi dasar hak pengembang dilaksanakannya BAST pada 2007 juga dimanipulasi. Terdapat 5 SPH tanah yang diserahkan PT Agung Podomoro kepada Pemprov DKI. Jumlah luas tanah dalam 5 SPH tersebut sebesar 122.228 m2 (12 hektar). Padahal dalam BAST luas tanah tertulis sebesar 265.395,99 m2 (26,5 hektar). Jadi negara mengalami kerugian berupa kehilangan lahan seluas 14 hektar.

Anehnya lagi, Surat Pelepasan Hak (SPH) yang diserahkan oleh PT Agung Podomoro adalah SPH fiktif karena telah disanggah oleh para pelepas hak. Ini berarti dapat diduga terjadi pemalsuan tanda tangan. Letak tanah-tanah yang terdapat dalam SPH juga bukan di Taman BMW, melainkan di Kelurahan Sunter Agung dan Papanggo.

Ini berarti bahwa Taman BMW sebagai aset Pemprov DKI Jakarta adalah fiktif. Oleh karena itu, memasukkan Taman BMW sebagai aset Pemprov DKI Jakarta yang didasarkan pada BAST adalah perbuatan melanggar hukum. Begitu juga klaim PT Agung Podomoro bahwa Taman BMW sebagai tanah miliknya yang diserahkan kepada Pemprov DKI adalah perbuatan melanggar hukum.

Ahok Terlibat

Dari uraian di atas, pembiaran kasus dugaan kolusi dan korupsi Taman BMW oleh Ahok memperoleh jawabannya. Saat dugaan kolusi dan korupsi itu terjadi pada tahun 2007, Ahok adalah konsultan PT Agung Podomoro dan sekaligus staf ahli Gubernur. Maka sangat besar kemungkinan Ahok mengetahui dan bahkan terlibat tindak pidana korupsi dalam kasus Taman BMW ini. Ahok mengabaikan data dan analisis yang diberikan Prijanto. Ahok justru cenderung membela pengembang dan menuduh Prijanto secara serampangan.

Yang lebih aneh, di tengah sengketa dan ketdakjelasan status hukum lahan BMW tersebut, pada Maret 2014 keluar dua sertifikat sebagian Taman BMW. Padahal, PP No. 24/1997 dan PMNA No 3/1997, tanah yang sedang sengketa tdak bisa disertifikatkan. Tidak hanya statusnya, dokumen sebagai alas hak sertfkasi pun tdak benar keabsahannya. Hal ini memperjelas dugaan terlibatnya Ahok dalam dugaan korupsi kasus Taman BMW ini.

Di samping sertifikasi, Ahok tetap menganggarkan dana pembangunan Stadion Taman BMW untuk APBD 2015. “Pada prinsipnya Pemprov DKI Jakarta sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun agar terjadi simultan maka pada Tahun Anggaran 2015, Pemprov DKI Jakarta tetap menganggarkan pembangunan Stadion Taman BMW,” kata Ahok (20/1/2015).

Padahal, pada APBD 2014 saat Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI, rencana pembangunan stadiun BMW ini sudah ditolak DPRD. Beberapa fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tidak menyetujui rencana pembangunan stadion BMW menggunakan anggaran 2014. Pemerintahan Gubernur DKI Joko Widodo dinilai perlu mendahulukan penyelesaian sengketa di bakal lokasi stadion itu.

Melihat besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi Taman BMW ini, maka KPK perlu segera menindaklanjuti kasus ini. Pejabat yang patut dinilai mengerti adalah Jokowi-Ahok serta gubernur dan wakil gubernur pada periode-periode sebelumnya. Para pejabat ini harus ditelusuri dan diusut sampai tuntas. Terhadap dugaan tindak pidana sertifikasi sebagian Taman BMW era Jokowi-Ahok juga perlu adanya penegakkan hukum. Namun Ahok merupakan salah satu pejabat yang diduga sangat berperan dalam kasus dugaan korupsi ini.

Anies-Sandi adalah pejabat baru yang memiliki komitmen membangun stadion olah raga pengganti stadion Lebak Bulus yang sudah digunakan sebagai unsur MRT, hendaknya bisa bekerja sesuai hukum dan profesional. Kita ingatkan agar keduanya berhait-hati untuk tdak terkooptasi oleh pengembang yang licik, sehingga dapat mengalami status sebagai penguasa yang layu sebelum berkembang.

Kini bola perkara Taman BMW ada pada KPK. Apakah KPK akan mengeksekusi kasus tersebut, semua tergantung pada siapa pemimpin KPK hari ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here