Pengusutan Rekening Rp 1 Triliun Milik 54 Kepala Daerah, Kini Nyaris tak Terdengar

0
142
PPATK telah bersusah payah mengungkap 54 rekening gendut kepala daerah, namun KPK, Polri dan Kejaksaan Agung merespon alakadarnya

Nusantara.news, Jakarta – Bak gayung tak bersambut, itulah nasib laporan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) tentang rekening gendut masing-masing berisi Rp 1 triliun milik 54 kepala daerah. Lembaga ini sudah menyampaikan hasil temuannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan bahkan Kejaksaan pada 2014, namun hingga kini tak ada respon yang optimal. Progres pengusutannya, kini nyaris tak terdengar.

Temuan rekening gendut milik kepala daerah ini berawal dari hasil penelusuran informasi keuangan yang dilakukan PPATK tahun 2014. Setidaknya PPATK telah menemukan adanya 54 rekening gendut milik para kepala daerah—gubernur, bupati dan walikota–yang didalamnya turut melibatkan keluarganya.

Informasi tersebut selain didapatkan dari database milik PPATK, juga diperoleh dari informasi keuangan yang mencurigakan yang didapatkan dari kepemilikan rekening yang ada di penyedia jasa Keuangan baik bank maupun non bank.

Adalah Kepala PPATK periode 2011-2016, Muhammad Yusuf, yang mengungkap adanya 54 rekening gendut milik kepala daerah. Menurutnya proses membengkaknya rekening gendut itu turut melibatkan keluarga, sanak famili, teman dan orang dekat sang kepala daerah.

Transaksi keuangan mencurigakan tersebut didapat PPATK berdasarkan hasil penelusuran informasi keuangan yang dilakukan sejak 2014-2017.Selain database yang ada di PPATK, informasi keuangan mencurigakan juga didapatkan dari database kepemilikan rekening yang ada pada penyedia jasa keuangan baik bank maupun non bank.

Berdasarkan hasil analisis PPATK, terdapat 26 bupati yang memiliki nilai rekening lebih dari Rp1 triliun dan 12 gubernur dengan kepemilikan rekening di atas Rp100 miliar. Angka di rekening itu mencurigakan karena dianggap tidak sesuai dengan gaji yang mereka dapat.

Menurut Yusuf,  pelibatan orang lain atau objek usaha dicurigai hanya modus penyamaran data keuangan yang dilakukan kepala daerah. Ada beberapa modus yang terdeteksi. Pertama, ada kepala daerah yang menyamarkan data keuangannya di balik perusahaan miliknya yang bergerak di bidang pertanian.

Aliran keluar-masuk uang ke perusahaan tersebut mencurigakan mengingat usaha di bidang pertanian harusnya mengikuti siklus masa panen dan masa jual. Setelah ditelusuri, terungkap bahwa perusahaan itu fiktif. Dan uang yang masuk ke rekening itu dicurigai didapat dari jatah proyek-proyek yang ada di lingkungan mereka.

Kedua, ada pula kepala daerah yang mengatakan mendapat fee dari pihak swasta di luar negeri. Setelah PPATK melakukan pengecekan, perusahaan yang dimaksud tidak pernah ada. Mereka lantas mengaku uang itu sebagai pinjaman, demikian laporan PPATK.

Ketiga, modus penyamaran rekening kepala daerah juga turut melibatkan keluarga. Tercatat ada satu istri gubernur dan seorang anak bupati yang kedapatan memiliki transaksi keuangan mencurigakan. Jika dijumlah, duit mereka tak kurang dari Rp18 miliar.

Menurut PPATK, pihak keluarga biasanya dilibatkan untuk menebar uang di banyak rekening. Mereka menyimpan uang tak tanggung-tanggung. Dalam satu hari bisa ada transaksi ratusan juta di banyak bank berbeda.

Dari hasil analisis, PPATK juga mendapati dua wakil bupati, seorang wakil gubernur dan dua wali kota yang memiliki rekening gendut. Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat sembilan pejabat daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan BUMD yang kedapatan memiliki transaksi keuangan mencurigakan.

Semua laporan itu telah diserahkan kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2014.

Siapa saja?

Siapa saja pemilik rekening gendut yang dikatakan 26 milik bupati dan 12 milik gubernur itu? Tak satupun yang diungkap oleh PPATK, dengan alasan kode etik profesional. PPATK memang dilarang mengungkap nama-nama pejabat yang diperiksanya.

Namun berdasarkan penelusuran nusantara.news, setidaknya ada empat kepala daerah yang masuk dalam daftar pemilik rekening gendut tersebut.

Salah satunya adalah Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang diduga memiliki rekening gendut di atas Rp1 triliun. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini diduga menerima dana US$4,5 juta (Rp59,85 miliar) dari rekening perusahaan tambang melalui empat kali transfer sepanjang 2010, yang disamarkan melalui polis asuransi.

Nur Alam menjadi Gubernur Sultra sejak 2008 dan kembali terpilih pada periode berikutnya. Nur Alam sempat menjalani pemeriksaan di KPK, di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan, 24 Oktober 2016 lalu. Ketika itu Nur Alam diperiksa sekitar 9 jam, namun penyidik KPK tidak melakukan penahanan.

Pemeriksaan terhadap Nur Alam bukan terkait rekening gendut, melainkan terkait izin usaha pertambangan yang dikeluarkannya.

Dalam kasus tersebut, Nur Alam diduga menerima kick back (komisi) dari izin yang dikeluarkannya itu. KPK menyebut SK yang diterbitkan Nur Alam menyalahi aturan yaitu SK Persetujuan Percadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana di Sultra.

Saksi-saksi penting yang juga telah diperiksa penyidik yaitu Direktur PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) Widdi Aswindi. Terkait perkara tersebut, nama Widdi telah masuk dalam daftar cegah bepergian ke luar negeri oleh KPK. Selain itu, ada nama lainnya yang juga dicegah yaitu Emi Sukiati Lasmon.

nama lain adalah Bupati Bengkalis, Riau, Herliyan Saleh yang diduga memiliki rekening di atas Rp1 triliun. Herliyan kini tak lagi menjabat Bupati Bengkalis. Kini yang bersangkutan terjerat tiga kasus korupsi. Salah satunya bahkan sudah divonis bersalah dengan hukuman penjara 6 tahun. Yang terbaru, mantan Ketua DPW Partai Amanat Nasional Riau itu menyandang status tersangka dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) bernilai ratusan miliar rupiah. Kasus ini merupakan pengembangan dari korupsi penyertaan modal dari Pemkab Bengkalis ke BUMD Bumi Laksamana Jaya (BLJ).

Nama lain adalah Bupati Pelalawan, Riau, HM Harris yang baru menjabat satu periode diduga memiliki 54 rekening gendut dengan nilai total diatas Rp1 triliun. Informasi ini disampaikan oleh Raja Adnan Direkur Eksekutif Inonesian Monitoring Development (IMD). uang itu diduga hasil korupsi dari penerbitan izin usaha pertambangan dan fee dari investasi energi di daerah, sektor kehutanan seperti alih fungsi hutan, juga gugaan penggelembungan anggaran proyek dan dana bantuan sosial.

“Untuk menghindari fitnah, kami (LSM IMD,red) akan laporkan HM Haris ke Mabes Polri dan Kejaksaan Agung untuk mengusut asal dan sumber kekayaan yang dimiliki Harris diatas Rp1 triliun,” katanya.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Kepulauan Riau juga ada yang memiliki rekening gendut hingga Rp1,3 triliun. Diduga rekening itu adalah proxy dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau periode 2010-2015, Muhammad Sani.

Kapolri di masa Jenderal Pol. Sutarman mengatakan Bareskrim Polri pernah menelusuri kepemilikan rekening PNS tersebut. Polri masih berkoordinasi dengan PPATK untuk mengusut temuan itu. Saat disinggung siapa nama oknum PNS itu, Sutarman mengelak menjawab.

Harus bagaimana?

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan telah menerima informasi dari KPK dan PPATK terkait adanya kecurigaan rekening gendut kepala daerah. Namun, Tjahjo menjelaskan, bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak memiliki kewenangan untuk menanyakan persoalan tersebut ke kepala daerah.

Sebaiknya, pihak PPATK bisa menyerahkan data tersebut ke KPK atau kejaksaan untuk melakukan pengusutan.

“Mendagri tidak punya wewenang menanyakan. Itu tugas PPATK. Data itu bisa diserahkan kepada KPK, atau kejaksaan untuk mengusut,” tegasnya.

PPATK sendiri sepanjang 2014, telah memberi umpan 54 big fish itu kepada KPK, Polri dan Kejaksaan Agung. Tapi apa daya, seperti menguap ditelah zaman. Walaupun sesekali pejabat KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung mengomentari prosesnya, namun setelah 3 tahun berjalan tak ada hasil.

Walaupun akhirnya PPATK menerapkan strategi case by case dalam melaporkan ke aparat penegak hukum, namun tetap saja hasilnya nihil.

Wakil Ketua KPK dimasa Abraham Samad, Zulkarnain, membenarkan info bahwa lembaganya telah menerima laporan hasil analisis transaksi dua gubernur dari PPATK. Menurut dia, informasi tersebut masih ditelaah. KPK hanya mengatakan memproses, melakukan pendalaman dan setelah itu lagi-lagi menguap.

Termasuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Widyopramono mengatakan bahwa sepuluh laporan PPATK merupakan perkara dugaan korupsi yang sudah lama. Meski begitu, Widyopramono berjanji akan melihat kembali perkembangan kasus-kasus yang sudah disidik oleh Kejaksaan Agung. Selain itu, dia akan meminta laporan perkembangan penyidikan kasus-kasus tersebut.

“Sebab, dari sepuluh laporan itu, bukan kami saja yang tangani, ada juga di Polri,” kata Widyopramono. “Kami pun berhak meminta laporan perkembangan penyidikan ke polisi.”

Proses penegakan hukum kelas kakap, big fish, memang seperti menemui jalan buntu, seperti kasus Bank Century dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here