Solusi Mengatasi Defisit (1)

Penolakan Kebijakan BPJS Kesehatan Makin Meluas

0
154
Para Direksi BPJS Kesehatan Memberikan Keterangan mengenai pengurangan tiga layanan kesehatan.

Nusantara.news, Jakarta – Di tengah upaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memperkecil defisit keuangan, muncul berbagai penolakan. Bahkan pada kebijakan terakhir perusahaan asuransi sosial itu menurunkan kualitas layanan terhadap penyakit katarak, bayi baru lahir sehat dan rekam medis.

Karuan saja seolah tak ada lagi yang mau berpihak kepada kebijakan BPJS Kesehatan. Mulai dari Menteri Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI), hingga Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik (Perdosri) sudah menolak peraturan direktur jaminan pelayanan BPJS Kesehatan.

Kini giliran Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) yang menolak aturan tersebut.

IDI menegaskan lagi sikap penolakan terhaap aturan yang berimbas pengurangan pelayanan kepada masyarakat itu. Peraturan tersebut membatasi jaminan pelayanan terhadap katarak, rehabilitasi medik, dan bayi baru lahir sehat. “Kondisi defisit pembiayaan JKN (jaminan kesehatan nasional, Red) tidak boleh jadi alasan menurunkan mutu pelayanan,” ujar Ketua Umum Pengurus Besar IDI Ilham Oetama Marsis.

Tiga aturan baru BPJS Kesehatan itu diluncurkan 21 Juli lalu. Aturan tersebut terkait dengan pelayanan katarak, persalinan ibu dengan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik. Untuk katarak, BPJS Kesehatan hanya mau membiayai pasien dengan gangguan penglihatan yang masuk kategori sedang. Bila gangguan penglihatan masih ringan, operasi katarak tidak di-cover BPJS Kesehatan.

Kemudian, untuk persalinan ibu dengan bayi lahir sehat, hanya biaya kesehatan ibu yang dijamin. Untuk anak, tidak ada jaminan pelayanan. Termasuk, BPJS Kesehatan tidak meng-cover biaya dokter anak. Kemudian, untuk layanan rehabilitasi medik, fisioterapi dibatasi dua kali seminggu. Juga, rumah sakit yang tidak memiliki spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi (SpKFR) tidak bisa mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan.

Aturan itu diberlakukan demi efisiensi keuangan BPJS Kesehatan. Pengurangan pelayanan kepada pasien tersebut dipilih untuk menghemat Rp360 miliar setahun. Akibat aturan itu, banyak rumah sakit yang menghentikan layanan fisioterapi kepada pasien BPJS Kesehatan.

IDI meminta BPJS Kesehatan segera membatalkan tiga aturan itu dan menyesuaikan semua aturan dengan kewenangannya. “BPJS seharusnya hanya membahas teknis pembayaran, tidak memasuki ranah medis.”

Sejak diluncurkan pada 2014 hingga saat ini, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hampir selalu mengalami kendala dari sisi finansial. Masalah muncul karena adanya ketidakseimbangan (mismatch) antara pendapatan dengan besarnya beban yang harus dikeluarkan. BPJS Kesehatan sebagai operator dari Dana Jaminan Sosial (DJS) yang merupakan bagian dari JKN selalu mengalami defisit keuangan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada 2014, pendapatan yang diterima sebesar Rp41,51 triliun, sedangkan beban yang harus ditanggung sebesar Rp44,82 triliun, artinya terjadi defisit sekitar Rp3,31 triliun. Pada 2015, angka defisit membengkak menjadi Rp9,07 triliun.

Pada 2016, angka defisit BPJS Kesehatan sedikit turun menjadi Rp8,56 triliun. Sementara defisit pada 2017 tercatat sebesasr Rp9,75 triliun, sehingga total defisit sampai akhir 2017 sebesar Rp25,5 triliun. Pada 2018 defisit keuangan BPJS diperkirakan mencapai Rp10 triliun.

Berkaca dari kondisi di atas, maka memang sudah selayaknya program JKN ini dipertahankan. Presiden Jokowi sudah menunjukkan komitmennya terhadap layanan asuransi kesehatan bagi masyarakat dan mengintegrasikan dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS), sehingga saat ini dikenal istilah JKN-KIS.

Persoalannya adalah apakah defisit yang trendnya semakin membengkak tersebut akan dibiarkan saja? Hal inilah yang harus dicarikan solusinya agar pelaksanaan program JKNKIS ke depan semakin lancar.

BPJS membantah tudingan

Deputi Direksi Bidang Regulasi dan Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan Jenny Wihartini memastikan bahwa lembaganya tetap terus menjalankan tiga aturan tersebut. Dia mengatakan menyimpan seluruh hasil rapat bersama organisasi profesi soal pelayanan mata, persalinan, dan rehabilitasi medik.

Dia menyatakan sudah berkonsultasi dengan ahli hukum. “Bahwa berita acara (rapat, Red) tidak bisa dibatalkan sepihak,” katanya.

Komentar tersebut dia sampaikan terkait dengan pencabutan berita acara oleh IDAI, Perdosri, dan Perdami. “(Sebaiknya, Red) yang ingin mencabut bertemu kembali. Bukan (pencabutan, Red) sepihak,” jelasnya. Menurut Jenny, pencabutan sepihak itu menunjukkan adanya wanprestasi dari yang melakukan pencabutan.

Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arief membantah anggapan bahwa keluarnya tiga aturan itu menurunkan mutu pelayanan kesehatan. Dia mengatakan, selama ini belum ada ketetapan mutu layanan terkait dengan tiga layanan tersebut.

Budi juga membantah anggapan bahwa regulasi tentang operasi katarak tidak sejalan dengan program menekan angka kebutaan. “Kami justru memprioritaskan orang yang menuju kebutaan,” katanya. Penderita katarak yang belum parah memang tidak menjadi prioritas.

Budi juga menampik anggapan bahwa BPJS Kesehatan tidak mendukung upaya menyelamatkan ibu melahirkan dan bayi. Dia menjelaskan, bayi yang lahir sehat, BPJS Kesehatan hanya membayar biaya persalinan ibunya. Tetapi, bagi bayi yang lahir dengan kondisi khusus, klaim terpisah dari ibunya.

Sepertinya makin dibantah, penolakan atas kebijakan BPJS Keuangan yang mengurangi tiga layanan strategis makin meluas. Itu sebabnya perlu ada diskusi publik sebelum sebuah kebijakan sttrategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yakni nasib 199 juta peserta BPJS Kesehatan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here