Penolakan Panglima TNI Masuk AS, Insiden Tak Termaafkan

0
1100
Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto menyampaikan konferensi pers terkait ditolaknya kunjungan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk masuk ke Amerika Serikat oleh otoritas setempat di Jakarta, Minggu (22/10).ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pd/17

Nusantara.news, Jakarta – Secara nalar bagaimana mungkin, Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang mendapat undangan secara resmi dari Kepala Staff Gabungan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat (AS) Jenderal Joseph F Durford Jr bisa ditolak memasuki wilayah AS?

Undangan itu sendiri, ungkap Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Majen TNI Wuryanto, disampaikan secara tertulis. Sebagai bentuk apresiasi, lanjut Wuryanto, Panglima Gatot Nurmantyo membalas surat dan mengkonfirmasi kehadirannya.

“Panglima TNI mengirim surat balasan tersebut karena menghormati Jenderal Joseph F Durford, Jr yang merupakan sahabat sekaligus senior Jenderal TNI Gatot Nurmantyo,” ujarnya.

Begitu pun saat ditanya adakah berkas keberangkatan yang kurang? Wuryanto membantah. Semua berkas kelengkapan komplit. Termasuk visa kunjungan yang langsung didapat dari Kedutaan Besar AS.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Wuryanto menjelaskan bahwa Jenderal TNI Gatot Nurmantyo beserta isteri dan delegasi telah mengurus visa dan administrasi lainnya untuk persiapan keberangkatan.

“Kemudian pada Sabtu (21/10), Panglima TNI siap berangkat menggunakan maskapai penerbangan Emirates, namun beberapa saat sebelum keberangkatan ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan bahwa Panglima TNI beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS oleh US Custom and Border Protection,” terang Kapuspen TNI Wuryanto.

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Joseph Donovan sendiri sudah minta maaf kepada Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi atas ditolaknya Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo untuk memasuki wilayah negaranya.

Rencananya, Jenderal Gatot Nurmantyo menghadiri acara pertemuan para panglima angkatan bersenjata tentang organisasi teroris bertajuk “Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization” (VEOs) yang dilaksanakan di Washington DC, 23–24 Oktober ini.

Untuk itu, lewat pemberitaan di situs resminya, Kedubes AS di Jakarta terus berkomunikasi dengan staf Panglima TNI sepanjang akhir pekan, dan berusaha untuk memfasilitasi perjalanan Panglima Gatot ke AS. Namun upaya Kedubes AS itu tampaknya gagal. Hingga acara berlangsung Panglima TNI Gatot Nurmantyo belum berangkat ke AS.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Prof. Hikmahanto Juwana menyarankan agar Pemerintah Indonesia bersikap keras atas penolakan itu. Selain itu, Hikmahanto juga mempertanyakan sikap pemerintah AS yang menolak kedatangan Panglima TNI. “Permasalahan ini bila tidak ditanggapi secara tepat oleh Pemerintah AS akan berakibat pada hubungan Indonesia-AS,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Minggu (22/10) kemarin.

Terlebih lagi, pihak AS pemberitahuannya tidak diberikan melalui saluran resmi, melainkan melalui pemberitahuan maskapai yang sesaat akan dinaiki oleh Panglima TNI beserta rombongan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pada Sabtu (21/10).

Apa bila Pemerintah Indonesia tidak mendapat klarifikasi atau klarifikasi yang tidak memadai dari pemerintah AS, Profesor Hikmahanto mendesak agar pemerintah Indonesia melakukan protes yang sangat keras.

Bila perlu, lanjut Hikmahanto, Pemerintah RI memanggil pulang Duta Besar RI untuk berkonsultasi. Apa bila masih juga tidak diindahkan, maka bukannya tidak mungkin Pemerintah RI melakukan pengusiran atau persona non-grata terhadap diplomat AS di Indonesia.

Toh begitu, Profesor Hikmahanto menyarankan agar publik bersikap sabar dan tidak reaktif. “Berilah kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah menjaga kehormatan negara di mata negara lain,” pinta Hikmahanto Juwana.

Adapun Kementerian Luar Negeri RI mendapatkan informasi bahwa penolakan ini akibat masalah internal di Pemerintah AS, tanpa mendapatkan info lebih lanjut masalah internal seperti apa.

Menlu Retno LP Marsudi sudah meminta Dubes RI untuk AS mendapatkan klarifikasi atas penolakan ini, dan juga meminta agar Wakil Dubes AS di Indonesia, yang menggantikan Dubes AS untuk sementara, agar memberikan klarifikasi pada Senin (23/10).

Jadi memang penolakan Panglima TNI masuk wilayah AS, kalau pun itu disebut sebagai insiden adalah insiden yang tak termaafkan. Apalagi kalau alasannya bukan sekedar insiden, berarti memang ada sesuatu yang salah menyangkut hubungan diplomatic Indonesia-AS selama ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here