Penolakan Permenhub 108/2017, Mafia Aplikator Kangkangi Tiga Kementerian

0
105
Adanya penolakan Permenhub No 108/2017 membuktikan bahwa negara telah kalah. Para mafia aplikator sukses mengadu domba tiga kementerian. Sehingga mereka mendapatkan banyak investor hingga triliunan rupiah. Sayangnya, mereka lalai memenuhi hak-hak pengemudi.

Nusantara.news, Jawa Timur – Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek mulai berlaku per 1 Februari 2018. Bagi yang melanggar dilakukan penindakan penilangan.

Seperti diketahui, dalam Permenhub 108/2017 dijelaskan syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan transportasi online, di antaranya uji kir, SIM A Umum, penempelan stiker, dan penerapan kuota.

Namun Permenhub 108 rupanya masih menjadi momok menakutkan bagi driver dan perusahaan transportasi online. Mereka bahkan secara kompak menolak Permenhub 108. Alasannya regulasi tersebut dianggap terlalu memberatkan. Adanya kewajiban uji setiap 6 bulan, di mana pemilik kendaraan harus merogoh kocek sekitar Rp500.000. Selain itu adanya kewajiban memiliki SIM A umum, mereka menolak disamakan dengan sopir angkutan umum. Selain itu, kewajiban bergabung dalam koperasi yang bagi anggota harus membayar iuran Rp35.000 untuk koperasi juga dianggap memberatkan.

Di Jawa Timur, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi tidak berkutik menghadapi penolakan para driver. Hal ini juga terjadi di sejumlah kota-kota besar di seluruh Indonesia. Penolakan Permenhub 108 dinyatakan secara serempak. Bahkan setelah Dishub Jatim didemo pada Senin (29/1/2018) lalu, akhirnya disepakati pihak Dishub menunda pemberian sanksi penindakan kepada pengemudi transportasi online.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Angkutan dan Keselamatan Dishub Jatim, Isa Anshori mengatakan, pada 1 Februari 2018 pihaknya akan melakukan tindakan persuasif untuk pemberlakuan Permenhub 108 dan belum ada penindakan tilang. Pihaknya masih menunggu instruksi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Penundaan penindakan tilang pada 1 Februari ini karena banyak driver online yang belum berizin. Kami masih sosialisasi saja terkait Permenhub itu dan belum ada penindakan penilangan. Kami akan koordinasi dengan kepolisian terkait hal ini,” ujarnya.

Saat mediasi antara Dishub Jatim dan para pengemudi transportasi online disepakati bahwa Dishub tidak akan melakukan penindakan hukum per 1 Februari bagi pengemudi transportasi online  yang belum memiliki uji kir, SIM A Umum, penempelan stiker, dan penerapan kuota.

Ketua Driver Online Menggugat (DOM), Robert Darsono menyebut, pemberlakuan penindakan pada driver online per 1 Februari ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Sementara Kepala Dishub Jatim, Wahid Wahyudi, meminta perusahaan transportasi online untuk mematuhi Permenhub 108. Salah satunya terkait dengan jumlah kuota kendaraan dalam suatu wilayah operasi.

Pasalnya, di Jatim sudah ditetapkan kuota untuk transportasi daring sebanyak 4.445 kendaraan. Namun saat ini baru terisi sekitar 113 kendaraan. Artinya, masih banyak kesempatan bagi pengemudi untuk bisa mendapatkan izin operasional.

Sejauh ini Kemenhub menyatakan 12 provinsi telah menetapkan jumlah kuota angkutan sewa khusus (online) sebanyak 83.906 kendaraan. Adapun 12 daerah yang sudah menetapkan kuota adalah Jabodetabek melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Bengkulu.

Dari total kuota tersedia di 12 provinsi tersebut, jumlah armada angkutan online yang mengajukan izin sekitar 9.437 kendaraan dan yang sudah memperoleh kartu pengawasan (KP) sebanyak 1.710 kendaraan. Ini seperti ada bottle neck-nya, sehingga jumlah yang mengajukan izin dan yang sudah mendapatkannya selisih jauh dengan jumlah kuota.

Masa transisi Permenhub 108 sudah berakhir pada penghujung Januari 2018. Seharusnya pada 1 Februari 2018, semua pihak sudah harus menjalankan setiap ketentuan dalam beleid yang memayungi angkutan online tersebut.

Sebenarnya Permenhub 108 diterbitkan pada 1 November 2017 hingga 20 Januari 2018, Kemenhub melihat tingkat penerimaan masyarakat terhadap aturan itu cukup tinggi karena tidak ada gejolak. Namun, saat mendekati 1 Februari 2018 ini, mulai ada penolakan melalui aksi demonstrasi. Dugaan, perusahaan transportasi mulai tidak nyaman dengan aturan dan menyuruh para driver untuk unjuk rasa.

Apalagi yang sangat disayangkan, perusahaan aplikasi transportasi sampai saat ini masih terus saja menerima driver baru. Bahkan terkesan tidak mau mematuhi Permenhub No 108. Padahal yang tidak ada izinnya itu yang harus diputus. Di sini, pemerintah kembali dikangkangi oleh perusahaan aplikasi transportasi.

Perusahaan Aplikasi Mengekploitasi Rakyat Miskin

Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) mengecam berbagai kebijakan transportasi Indonesia yang kerap menimbulkan kegaduhan dan merugikan rakyat kecil. Adanya perusahaan transportasi online yang tidak patuh pada aturan, menabrak Undang-undang, dan tidak menggunakan program wajib negara, cenderung penuh tipu muslihat dan eksploitatif.

“Layanan ride sharing (berbagi kendaraan) berbasis teknologi aplikasi telah mengacak-acak peraturan melalui tawaran program yang dimainkan masing-masing korporasi atau biasa disebut aplikator. Mereka menjalankan praktek merkantilisme dan neoliberalisme, karena mengekploitasi kondisi ekonomi dan rakyat miskin Indonesia. Bencana menimpa banyak orang dengan sederet berbagai jenis kasus hukum yang timbul, khususnya dari aplikator Grab,” ujar Wasekjen Bidang Kebijakan Publik ProDEM, Dedi Hardianto dalam keterangan tertulis yang diterima Nusantara.News, Kamis (1/2/2018).

Tercatat, dari belasan perusahaan sejenis terdapat 3 perusahaan ride sharing yang bersaing ketat, seperti Grab, Uber dan Go-Jek, sementara sisanya layu sebelum berkembang, entah karena tidak memiliki konsep yang jelas atau hanya sekedar mencari sensasi semata.

Tiga kelompok yang tersisa ini memiliki bisnis di bidang transportasi roda dua dan roda empat, terkhusus Go-Jek yang merambah ke jasa pijat, layanan antar barang dan makanan, tiket bioskop dan tenaga kebersihan.

Menurut Dedi, para aplikator itu membantah keras bahwa pola bisnisnya berada di sektor teknologi, perhubungan dan ketenagakerjaan. Ya, beginilah cara-cara kerja mafia. Tujuan mereka hanya mengejar keuntungan sebesar mungkin, lalu mengaburkan pakem utama bisnis ini dengan menghilangkan potensi-potensi aturan dan pajak yang seharusnya dibayarkan berdasarkan jenis bisnis yang ditawarkan.

“Kelompok aplikator ini sukses besar mengadu domba 3 kementerian yang membidangi transportasi atau perhubungan, teknologi dan ketenagakerjaan. Mengaku bergerak di bidang aplikasi, faktanya kelompok ini melibatkan sektor perhubungan melalui transportasi darat milik para pekerja yang bekerja tanpa gaji di perusahaan aplikator tersebut,” tegas tokoh gerakan buruh tersebut.

Dalam analisa, normalnya para pekerja mendapatkan alat transportasi dari pemberi kerja, namun pola picik perusahaan aplikator sukses membohongi para pekerja. Mereka ‘memaksa’ para pekerja menggunakan kendaraan mereka sendiri. Kementerian Perhubungan sukses ditelanjangi.

Dengan sebutan mitra, kaum kelas pekerja dianggap sebagai pengusaha, padahal mereka bergabung dengan kelompok aplikasi ini karena membutuhkan pekerjaan dan penghasilan. Kelompok-kelompok pekerja ini diberikan brand seragam agar mudah dikenali dan dikontrol.  Akan tetapi, para pekerja ini secara tidak sadar justru telah kehilangan haknya sebagai tenaga kerja. Kementerian Tenaga Kerja ditelanjangi.

Kementerian Kominfo sebagai regulator bidang teknologi informasi juga sukses dibelah oleh mafia aplikator tersebut. Kominfo yang seharusnya mengawasi, terbukti kehilangan peran dan 100% mengikuti pola main aplikator. Kemenkominfo sukses ditelanjangi, sama seperti Kemenhub dan Kemenakertrans.

Dalam hal ini, para mafia aplikator sukses mendapatkan banyak investor hingga triliunan rupiah. Sayangnya, mereka lalai memenuhi hak-hak pengemudi. Para pengemudi malah disuruh melawan pemerintah dengan menolak Permenhub 108. Padahal aturan ini dibuat untuk kebaikan pengemudi.

Hak-hak pengemudi misalnya, asuransi yang diterapkan dalam sistem aplikator hanya mengcover insiden saat pekerja aplikator membawa penumpang. Apabila terjadi insiden hingga hilangnya nyawa, maka diperlukan investigasi untuk mengeluarkan bantuan santunan yang besarannya pun tidak layak. Diabaikannya hak-hak pengemudi atau yang akrab disapa mitra itu, termasuk soal BPJS Ketenagakerjaan yang menjamin hari tua para pekerja, agar tak sampai hilang dan tak berfungsi.

Di situasi ini, kata Dedi, jutaan pekerja aplikator online tentu kehilangan haknya untuk menjadi peserta program kesehatan negara (BPJS Kesehatan). Padahal BPJS Kesehatan mengcover pekerja dan keluarganya 24 jam. Aplikator lagi-lagi sukses menelanjangi banyak lembaga, termasuk BPJS Kesehatan.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Puyono dalam keterangannya. Menurut dia, Permenhub 108/2017 dibuat untuk melindungi para pekerja jasa transportasi online dan konsumen. Aturan tersebut ditegakkan demi kepentingan bersama.

Arief yakin, aturan tersebut dibuat karena banyak pekerja jasa transportasi umum berbasis online yang mengalami kecelakaan sampai meregang nyawa. Kalau ada kelompok aplikator yang menolak aturan, maka mereka sebenarnya tidak peduli dengan nasib pekerjanya. Mereka seakan mau lepas tangan.

“Siapa yang tanggung jawab (bila terjadi kecelakaan), apakah perusahaan aplikasi jasa transportasi online seperti Gojek, Uber, Grab, Gocar mau bertanggung jawab, sebab sampai hari ini belum ada beritanya,” tanya Arief.

Permenhub 108 ini, lanjutnya, merupakan saran untuk memastikan kendaraan yang digunakan oleh jasa transportasi online terjaga secara safetynya di jalan. “Memang biaya KIR ditanggung oleh para pengemudi sangat berat, karena itu kelompok aplikator yang harus membayar biaya KIR sarana kendaraan online,” tegasnya.

Selama ini para pengemudi membayar jasa aplikasinya, sama seperti provider taxi Express, yang para pengemudinya juga jadi pemilik taxi, tapi yang membayar biaya KIR adalah provider taxi. Tapi yang terjadi di sini, kelompok-kelompok aplikator terkesan menghindar dari tanggungjawab.

“Jadi tidak bisa mereka (Uber, Grab, Gojek, Gocar) menghindar untuk tidak menanggung biaya KIR kendaraan yang mengunakan aplikasinya. Dan para pengemudi transportasi jasa online jangan mau dibodohi oleh provider transportasi online,” tandasnya.

Ya, pemerintah harus tegas. Jangan seolah tak berdaya menangani situasi permainan aplikator. Pasalnya, banyak lembaga sukses ditelanjangi dan negara dikangkangi oleh perusahaan aplikator berwajah malaikat tapi berhati iblis ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here