Penolakan Reklamasi Sudah Final, Taipan Gigit Jari

0
1196
Presiden Joko Widodo menerima Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/10). Pertemuan membahas berbagai hal, antara lain berdiskusi membangun Jakarta menjadi lebih baik.

Nusantara.news, Jakarta – Rumors yang menyebutkan Gubernur Anies Rasyid Baswedan dirayu konglomerat dengan kompensasi Rp77 triliun terjawab sudah. Wakil Gubernur Sandiaga Salahudin Uno menegaskan soal komitmen penolakan reklamasi teluk Jakarta sudah final.

Penegaskan itu sengaja disampaikan Sandi bersama Anies saat hendak diterima Presiden Jokowi di Istana Negara.

“Komitmen kami jelas bahwa apa yang sudah dituliskan, direncanakan itu sudah jadi visi kami dan sudah final, sudah disampaikan. Kami ingin hadirkan proses yang sangat terbuka, transparan dan berkeadilan,” tutur Sandiaga, Rabu (25/10).

Di pertemuan itu, Anies dan Sandi berdiskusi dengan Jokowi mengenai sejumlah permasalahan di ibu kota. Anies-Sandi masih memegang komitmen saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 yang tertuang dalam 23 rencana kerja. Salah satunya mengenai Tolak Reklamasi Teluk Jakarta.

 Namun, kata dia, pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo tidak akan membahas persoalan-persoalan detail. Sebab, untuk persoalan mendetail ditangani kementerian terkait.

“Dugaan saya pembicaraan tidak akan detail dan seandainya ada pembicaraan mengenai kelanjutan proyek dan kepastian berinvestasi tentu kita akan pikirkan solusinya, tetapi dalam koridor 23 rencana tersebut,” tambahnya.

Menurut Sandi, dirinya dan Anies akan meminta arahan dari Jokowi apa yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI untuk mendukung persiapan penyelenggaraan hajatan olahraga terbesar di Asia itu.

“Karena Jakarta adalah tuan rumah, kita siap dan hadirkan perhelatan dunia. Mungkin juga jadi springboard, papan ungkit yang membawa kita jadi negara maju. Itu yang kita inginkan sebuah arahan yang bisa hadirkan Asian Games jadi bagus,” ujar Sandi.

Enam topik

Secara umum, Anies mengatakan ada enam topik pembicaraan dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Gubernur dan Wagub DKI Jakarta. Pertama, soal Asian Games 2018. Jakarta kan menjadi salah satu kota penyelenggara dan kita harus siap itu.

Kedua, mengenai kelanjutan proyek Mass Rapid Transit (MRT). Anies-Sandi berkomitmen untuk mengawal proyek itu agar rampung tepat waktu. MRT diyakini mengurangi kemacetan di Ibu Kota.

Ketiga, soal Light Rail Transit (LRT) dan prosesnya sedang berjalan. Keempat, mengenai trotoar dan jalan-jalan di Jakarta. Khusus soal trotoar dan jalan, Anies ingin merampungkannya sebelum penyelenggaraan Asian Games. Ia ingin penonton Asian Games dari mancanegara merasa nyaman berjalan di Jakarta.

Kelima, soal penanggulangan banjir Ibu Kota. Terutama kelanjutan proyek sodetan Ciliwung di Jakarta Timur yang menghubungkan antara Sungai Ciliwung dengan Kanal Banjir Timur (BKT).

Keenam, yakni soal rencana Anies-Sandi menata kampung-kampung yang kumuh di Ibu Kota. Anies tidak dapat mengungkapkan secara rinci perbincangan topik per topik itu. Namun, perbincangan sekitar satu jam dengan Presiden mengenai topik-topik itu cukup detail.

Pertemuan taipan

Pada sisi lain Gubernur Anies membenarkan pernah mengikuti pertemuan dengan pengembang reklamasi di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Benar ada pertemuan itu,” ujar Anies.

Majalah Tempo edisi 22 Oktober 2017 menulis, pertemuan itu terjadi pada Agustus lalu. Itu berarti sebelum Anies dilantik sebagai gubernur Jakarta. Menurut Tempo, dalam pertemuan itu selain tuan rumah Prabowo Subianto, ada dua tamu Prabowo yaitu bos Grup Artha Graha, Tomy Winata, dan pemilik Grup Agung Sedayu yang punya lima pulau reklamasi, yaitu Richard Halim Kusuma. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta dari Gerindra, Muhammad Taufik, juga dilaporkan hadir.

Masih menurut Tempo, Prabowo pada kesempatan itu mempersilakan Tomy Winata menjelaskan tujuan pertemuan. Tomy lalu memulai percakapan dengan memperkenalkan Richard. Richard merupakan putra Sugianto Kusuma alias Aguan, bos Grup Agung Sedayu. Agung Sedayu merupakan induk PT Kapuk Naga Indah, pemegang izin Pulau A, B, C, D, dan E.

Anies saat pertemuan itu hanya mendengar para pengembang memaparkan isu-isu reklamasi. Dia mengaku hanya mendengarkan saja tanpa berkomentar. Dia juga menegaskan tidak ada kesepakatan apapun yang diambil antara dia dan pengembang.

“Malah kami tidak mau menjawab apa-apa. Saya datang ke situ mereka menjelaskan, ya saya dengerin saja,” kata Anies.

Prabowo memang memiliki banyak kenalan mulai dari akademisi, politisi, hingga pengusaha. Anies menganggap wajar kehadiran pengembang reklamasi di kediaman Prabowo.

Namun, Prabowo tidak pernah mengintervensi sikap Anies terkait reklamasi melalui pertemuan itu. Anies mengatakan pesan Prabowo kepadanya hanyalah menjaga kepentingan publik.

“Pak Prabowo menekankan pokoknya Pak Anies Pak Sandi selalu bergerak untuk kepentingan publik, masyarakat. Jangan dipengaruhi kepentingan lain, 100 persen untuk rakyat dan ikuti semua aturan,” ujar Anies.

“Jadi sama sekali tidak ada titipan aneh-aneh,” kata Anies.

Tafsir atas pertemuan

Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Ali Masykur Musa menilai proyek Reklamasi Teluk Jakarta sebagai bentuk keangkuhan para pemilik modal.

Menurut Ali, reklamasi adalah bentuk semangat ekspolitasi alam yang tidak menyeimbangkan. Menurutnya, pada reklamasi tercermin hasrat atau keinginan berlebihan dari sifat manusia yang sedianya harus dikontrol.

“Ini bagian dari, maaf, binatang-binatang ekonomi yang mengejar keangkuhan. Saya yang paling kaya, hebat dan tidak ada satu pun pemerintah yang tidak dikuasai pemilik modal,” kata Ali beberapa waktu lalu.

Ali juga mengatakan, semestinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akal dan nurani harus lebih dikedepankan ketimbang nafsu semata.

“Dalam kehidupan modern yang terpenting sekarang mengendalikan rasa, hati, nafsu, keinginan dan akal,” kata Ali.

Ia menyampaikan, masyarakat sebaiknya bisa mengontrol hasrat serta keinginannya agar tercipta keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, ketidakseimbangan hati dan pikiran dapat merugikan diri sendiri.

Dari pertemuan Hambalang ke pertemuan Istana Negara, tampak jelas bahwa Anies-Sandi tetap berkomitmen untuk menolak reklamasi Teluk Jakarta. Alasannya jelas, karena selain tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan, kajian yang tertutup, dan terutama membahayakan kehidupan ratusan nelayan sekitar.

Pada sisi lain, kehadiran taipain ke rumah Prabowo menunjukkan adanya upaya melobi lewat Ketua Umum Partai Gerindra yang ekspektasinya dapat meluluhkan sikap Anies-Sandi. Apalagi Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sudah mencabut moratorium reklamasi, tampaknya tak digubris oleh Anies-Sandi.

Namun, pertemuan Hambalang sedikit banyak telah menyulut desas-desus yang tidak sedap, bahkan cenderung menimbulkan fitnah. Seolah-olah Anies-Sandi mau dirayu dengan kompensasi senilai Rp77 triliun, tapi semua spekulasi itu terjawab sudah dengan penegasan untuk kesekian kalinya oleh Sandiaga Uno.

Pertemuan di Istana Negara lebih merupakan konsolidasi seorang Gubernur selaku pimpinan provinsi dengan Presiden sebagai pemimpin negara. Sinkronisasi program yang beririsan di antara kedua pimpinan tersebut adalah wajar.

Boleh jadi ke depan, pihak taipan lewat Menko Luhut akan melakukan aksi balasan yang keras dengan berbagai modus untuk meluluhkan Anies-Sandi. Hanya saja Gubernur dan Wakil Gubernur sudah terproteksi oleh Keppres No. 52/1995 soal Wewenang dan Tanggung Jawab Reklamasi Teluk Jakarta, disebutkan ada pada Gubernur DKI Jakarta.

Oleh karena itu, kemungkinan ke depan yang terjadi adalah proses adaptasi terhadap implementasi program kerja Anies-Sandi. Sambil kalau-kalau ada proyek yang bisa dikerjasamakan dengan para taipan, tentu saja dengan proses yang lebih terbuka, kajian yang lebih jujur, dan berkeadilan.

Reklamasi memang sebuah jalan panjang, tidak bisa dipotong kompas hanya karena selera dan kekuasaan. Apalagi kekuasaan itu telah sirna, maka yang tersisa adalah tumpukan pulau yang entah akan disulap seperti apa.

Masalahnya kemudian, bagaimana perlakuan terhadap modal yang sudah terlanjur di tanam di kubangan pulau-pulau reklamasi itu. Berapa jumlahnya dan punya siapa saja? Modusnya seperti apa dan siapa yang bertanggung jawab?

Kalau melandasi peraturan-peraturan yang ada, tentu saja ratusan bangunan ruko, fondasi apartemen, dan urugan pulau itu sendiri, harus dihancurkan. Artinya akan jadi beban kerugian para taipan yang sudah mau diajak melanggar hukum oleh Gubernur sebelumnya.

Pendek kata, para taipan itu harus mau menelan pil pahit investasi yang menyimpang. Para taipan benar-benar gigit jari.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here