Pentingnya TNI Dilibatkan Melawan Teror, Ini Alasannya

0
483
Pangdam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Agus Surya Bakti diarak prajurit Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Darat RI- Papua Nugini usai upacara penerimaan di Lantamal IV, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (27/5). ANTARA FOTO/Dewi Fajriani/ama/17

Nusantara.news, Jakarta – Masuknya unsur TNI dalam revisi Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Terorisme mulai mendapat dukungan dari sejumlah kalangan. Sebab terorisme adalah musuh bersama yang tidak cukup hanya mengandalkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Demikian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Jenderal TNI (Pur) Wiranto. “Terorisme itu melaksanakan operasi secara total, maka cara pemberantasannya juga harus total. Tidak mungkin dilawan secara parsial,” ujar Wiranto kepada Nusantara.news, Senin (29/5) pagi.

Selama ini, tandas Wiranto, terorisme memang menjadi kewenangan polisi. “Tentaranya menganggur, kalau tiba-tiba ada serangan teroris bagaimana? Mau campur tangan namun tidak ada UU yang mengaturnya,” terang Wiranto.

Wiranto pun menegaskan, terorisme harus dihadapi secara total. Semua komponen bangsa mesti dikerahkan, termasuk TNI.

Polri pun menyambut baik masuknya unsur TNI dalam revisi UU terorisme. Namun Polri melalui Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menekankan bahwa penindakan aparat terhadap terorisme tetap harus mengedepankan prinsip hukum yang adil dan benar.

“Tidak ada masalah. Namun mesti tetap ada yang disebut due process of law. Itu ujung-ujungnya adalah proses peradilan,” ujar Setyo Wasisto kepada wartawan, di kantornya, Jakarta, Minggu (28/5) kemarin.

Dalam menangani terorisme, beber Setyo, ada tiga model penanganan. Pertama, perang terhadap teroris. Kedua, internal security. Dan ketiga, pendekatan penegakan hukum.

“Internal Security itu seperti di Malaysia dan Singapura. Singkat cerita orang yang dicurigai teroris langsung ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Biasanya dua tahun kurungan, kalau masih dinilai teroris bisa dijebloskan lagi ke penjara. Kalau kita kan masih menganut proses penegakan hukum,” paparnya.

Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, ungkap Setyo, juga tidak keberatan unsur TNI terlibat dalam memburu teroris dengan catatan tetap menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia.  “Silakan saja kalau TNI mau membantu. Tapi proses penegakan hukum yang orientasinya HAM tetap diutamakan. Jadi tidak boleh sembarangan menangkap orang. Harus ada dua alat bukti,” ujar Setyo.

Di DPR-RI sendiri, ungkap Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Terorisme Muhammad Syafii sudah ada kesepakatan masuknya unsur TNI dalam pemberantasan terorisme. “Tidak ada hambatan, semua sudah sepaham. Tinggal bagaimana penempatan pasal-pasalnya,” jelas Syafii.

Pada draft revisi UU Anti Terorisme yang diusulkan oleh pemerintah, keterlibatan TNI dimungkinkan melalui Pasal 43 huruf B yang berbunyi :

Ayat 1
Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme

Ayat 2
“Peran Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia”

Toh demikian, meskipun sudah didukung oleh sejumlah kalangan, namun pelibatan TNI dalam UU Anti Terorisme mendapat tentangan dari Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Imparsial, Indonesia Corruptions Watch (ICW), Elsam, KontraS, YLBHI dan lainnya.

Pelibatan TNI, begitu siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil yang diterima Nusantara,news, sebaiknya diatur dalam UU Perbantuan. Bukan dalam UU Anti Terorisme.

TNI sendiri, sebagaimana dikemukan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, berharap dilibatkan secara utuh dalam pemberantasan terorisme. “Saya optimistis terorisme bisa diatasi apabila ada UU yang mengaturnya,” jelas Gatot Nurmantyo.

Memang, dengan kejadian serangan terorisme yang berulang, terakhir kali bom Kampung Melayu pada Rabu (24/5) malam, penanganan terorisme tidak cukup dengan mengandalkan polisi yang sekarang justru menjadi sasaran terorisme.

Namun pendekatan yang pro justitia tetap mesti lebih dikedepankan karena Indonesia tidak menganut peraturan seperti Internal Security Act (ISA) seperti Malaysia dan Singapura.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here