Penundaan Pembacaan Tuntutan Untungkan Cagub Ahok

0
49
Menista agama, akhirnya membawa Ahok ke pengadilan.

Nusantara.news, Jakarta– Sidang kasus penodaan agama oleh terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diagendakan untuk pembacaan Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Selasa (11/4) diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) untuk ditunda. Penyebabnya, JPU belum siap dengan Surat Tuntutan.

“Waktu satu minggu tak cukup menyusun surat tuntutan. Maka itu, kami memohon waktu, untuk membacakan surat tuntutan tak bisa kami bacakan hari ini,” kata Ketua Tim JPU, Ali Mukartono saat sidang di auditorium Kementan, Ragunan, Jaksel, Selasa (11/4).

Untuk itu, Ali meminta pembacaan dilakukan pada sidang selanjutnya pada Kamis 20 April 2017 atau sehari setelah pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI.

Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto sempat mempertanyakan waktu yang tidak cukup untuk membuat tuntutan. Namun, akhirnya sidang ditunda hingga usai Pilkada nanti.

Koordinator Persidangan Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), Nasrulloh Nasution mengatakan, sejak awal sudah mengkhawatirkan sidang tersebut akan ditunda. Indikasinya terlihat ketika Jaksa Agung M. Prasetyo menyatakan setuju dengan saran Kapolda Metro Jaya agar sidangnya ditunda hingga selesai pencoblosan Pilkada DKI putaran kedua pada 19 April nanti.

“Sejak awal kami sudah menduga. Menurut kami permintaan penundaan itu aneh,” ujarnya di Jakarta, Selasa (11/4). Sebab, alasan belum selesainya Surat Tuntutan memang terkesan mengada-ada. Hal itu bertolak-belakang dengan “kesigapan” Kejaksaan Agung yang melimpahkan perkara Ahok ke Pengadilan Jakarta Utara hanya dua jam setelah menerima berkas pemeriksaan Ahok sebagai tersangka dari Bareskrim Polri pada 1 Desember 2016 silam.

Penundaan ini dinilai menguntungkan Ahok. Sebab itu terkait pemberhentian sementara yang diatur di dalam ketentuan Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jika Ahok didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahunan, maka dia harus dicopot dari jabatannya sebagai Gubernur DKI.

“Mendagri tidak mencopot Ahok, karena alasannya belum jelas tuntutannya. Karena itu, jika tuntutan dibacakan, maka Ahok harus dicopot,” paparnya.

Artinya, dengan sidang ditunda, maka selamatlah Ahok dari pencopotan. Ahok tetap menjabat Gubernur Jakarta sampai sidang dibuka lagi Selasa, 18 April nanti, atau sehari sebelum pelaksanaan Pilkada DKI Putaran Kedua. Posisi sebagai gubernur itu akan sangat berpengaruh terhadap suara pemilih pada pencoblosan putaran kedua nanti.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here