Penundaan Sidang Ahok, Alasan JPU dan Jaksa Agung Berbeda

0
97
Jaksa Agung M. Prasetyo dalam Raker di Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta (12/4). Foto; Antara

Nusantara.news, Jakarta– Jaksa Agung Muhammad Prasetyo akhirnya mengakui alasan Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta penundaan pembacaan tuntutan dalam sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Ahok lantaran surat dari Kapolda Metro Jaya. Pernyataan itu dilontarkan Jaksa Agung M. Prasetyo di hadapan anggota Komisi III DPR saat menggelar rapat kerja dengan komisi bidang hukum di DPR, Rabu (12/4).

Prasetyo mengakui permintaan penundaan pembacaan tuntutan Ahok juga karena adanya surat dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan.

Diketahui, Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan mengeluarkan surat per tanggal 4 April 2017 yang ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Kapolri, Irwasum Polri, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Surat tersebut berisi permintaan penundaan sidang pembacaan tuntutan penodaan agama terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sampai pelaksanaan pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI selesai. Adapun alasannya demi menjaga stabilitas keamanan Ibukota.

“Itu (surat Kapolda Metro Jaya) bukan alasan yuridis serta tidak dapat dijadikan dasar atau pertimbangan hukum untuk memutuskan dikabulkan atau tidaknya penundaan sidang atau penjadwalan ulang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tapi, demi menjaga agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, tentunya patut dan selayaknya itu dipertimbangkan,” tuturnya.

Adapun alasan teknis yang dikemukakan JPU di persidangan, lanjut Prasetyo, itu karena jaksa tidak cukup waktu. Sehingga, JPU butuh waktu lebih untuk menyusun tuntutan yang memerlukan kecermatan dan objektivitas berdasarkan fakta dan bukti di persidangan. Karena itu, Prasetyo membantah kabar bahwa alasan penundaan karena faktor politis.

“Kalau ada yang mempertanyakan dan mempermasalahkannya, rasanya tidak ada karena masalah lain, karena tekanan, intimidasi, masalah politis, atau apa pun, selain semata karena masalah teknis dan yuridis,” ujar politikus Partai NasDem ini.

Dalam persidangan ke-18 di Auditorium Kementerian pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Senin (11/4) kemarin, Ketua JPU Ali Mukartono meminta sidang ditunda pada Kamis 20 April 2017 atau sehari setelah pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI. JPU beralasan kehabisan waktu untuk menyelesaikan pengetikan materi tuntutan. “Waktu satu minggu tak cukup menyusun surat tuntutan. Maka itu, kami memohon waktu, untuk membacakan surat tuntutan tak bisa kami bacakan hari ini,” kata Ali.

Mendengar itu, Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto lantas mempertanyakan alasan JPU tersebut. Mengingat, jumlah JPU yang bertugas dalam kasus ini terdiri lebih dari lima orang. “Orang segini banyak kok, masa ngetik tak bisa dibagi-bagi?,” Tanya Hakim.

Akhirnya Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto memutuskan, sidang akan digelar Kamis (20/4), seharis setelah hari pemungutan suara putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) DKI 19 April, Rabu pekan depan.

Agak berlainannya alasan JPU dengan Jaksa Agung mengenai penundaan sidang, terkesan aneh. Sebab sesuai Pasal 2 Ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ”Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan”. Artinya, JPU ketika mengemban tugas mendakwa dan menuntut pelaku tindak pidana di persidangan, dia tidak bertindak atas namanya sendiri, tetapi sebagai pengganti jaksa agung. Berbeda dengan penegak hukum lain, seperti polisi, jaksa tidak memiliki wewenang diskresi, di mana dia bisa bertindak atas penilaiannya sendiri.[][

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here