Penurunan Angka Kemiskinan Bakal Jadi Bahan Jualan di Pilgub

0
89
Periode Maret-September 2017 mencatat jika tingkat kesenjangan di perkotaanmengalami kenaikan di banding pedesaan. Kondisi ini menjadi warning bahwa problem kemiskinan tidak memandang tepat dan harus jadi perhatian utama pengambil kebijakan.

Nusantara.news, Surabaya – Memasuki pekan pertama tahun 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mengunggah kabar menggembirakan tentang turunnya prosentase jumlah warga miskin. Data selama kurun Maret hingga September 2017 ini bisa jadi bahan klaim beberapa pihak. Apalagi tahun ini, Jawa Timur punya gawe besar dengan helatan Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 5 kota dan 13 kabupaten.

Padahal kondisi itu bisa jadi hanya bertahan sementara jika tidak dibarengi dengan upaya signifikan dari pemerintah untuk tetap menjaga tren positif ini. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Kamis (4/1/2018) setelah memaparkan turunnya angka kemiskinan secara nasional. “Jika tidak hati-hati, kita khawatir Maret nanti naik lagi,” sebutnya.

Warning ini memang beralasan. Sebab, dari beberapa faktor yang memicu terjadinya penurunan khususnya di Jawa Timur, sebagian merupakan dampak lanjutan dari program pemerintah. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) di Kementerian Sosial yang tepat sasaran dan penyaluran Dana Desa. Kebetulan, dua calon gubernur yang ada yakni Khofifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) masing-masing masih menjabat sebagai Menteri Sosial dan Wakil Gubernur dan terkait langsung dengan program itu.

Kedua figur tersebut dalam beberapa kesempatan memang menjadikan program penurunan tingkat kemiskinan sebagai senjata untuk merebut simpati pemegang suara. Namun dari penelusuran redaksi Nusantara.News, Khofifah dengan PKH-nya memang lebih sukses memangkas jumlah penduduk miskin. Terutama di daerah pedesaan. Sedangkan Gus Ipul kendati sudah 2 periode mendampingi Soekarwo memimpin Jawa Timur, terkesan lebih banyak berada di balik bayang-bayang gubernur.

Tak heran, Khofifah sempat menuai kritik jika agenda itu merupakan bagian dari kampanye dini sebelum menyatakan maju di Pilgub Jawa Timur. “Padahal PKH memang efektif mengurangi kemiskinan. Secara substansi, program ini memang konvergen dengan formula pembangunan di Jawa Timur. Ini sebenarnya formula yang sudah dilakukan di 72 negara. Apalagi bentuknya non tunai sehingga bisa tepat waktu, sasaran, jumlah dan kualitasnya,” kata Airlangga, CEO lembaga survei The Initiative Institute Airlangga beberapa waktu menyikapi kritik pada program Kementerian Sosial tersebut.

Kebetulan kedua, dua figur tersebut dinilai representasi kader terbaik Nahdlatul Ulama (NU) saat ini, ormas Islam terbesar di Indonesia yang berbasis di Jawa Timur. Jika menyebut angka, warga miskin yang ada terutama di pedesaan umumnya memang selalu terkait dengan NU. Sehingga jika ditarik benang merahnya, program pengentasan kemiskinan yang berhasil pasti akan berdampak pada kelangsungan NU secara organisasi.

Namun secara substansi, pengentasan kemiskinan butuh keterlibatan banyak pihak. Akan terasa sia-sia jika figur terpilih dalam pilgub yang sebelumnya sukses justru melempem ketika menjalankan amanahnya sebagai gubernur periode 2018-2023. Sebab, persoalan kesenjangan dan kemiskinan di Jawa Timur sudah berlangsung sejak lama. Memang mustahil langsung tercapai. Butuh proses berkesinambungan seperti dalam penyediaan lapangan kerja dan akses perbankan.

Kembali pada turunnya tingkat kemiskinan di Jawa Timur, Kepala BPS Jawa Timur Teguh Pramono mengungkap jika penduduk miskin hingga September 2017 mencapai 4.405.270 jiwa. Jumlah ini mencapai 11,20 persen dari total warga di Jawa Timur. “Ada pengurangan sebesar 211.740 jiwa di bandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang mencapai 4.617.010 jiwa atau sekitar 11,77 persen,” katanya ketika merilis berita resmi statistik kepada wartawan, Rabu (3/1/2018).

Turunnya tingkat kemiskinan itu terjadi merata di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Ada beberapa faktor pemicu, di antaranya adalah inflasi pada periode itu yang hanya sebesar 1,36 persen. “selain itu, juga akibat turunnya beberapa IHK (indeks harga konsumen) komoditi pangan. Seperti gula pasir, cabai rawit, bawang merah dan tahu mentah. Di tengah kondisi itu, ada kenaikan upah buruh sektor tanaman di Jawa Timur,” sebut Teguh Pramono.

Hanya saja dari rilis BPS juga terungkap jika pada September 2017, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,415. Angka ini meningkat sebesar 0,019 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,396. Jika dilihat dari wilayah, kenaikan Gini Rasio justru terjadi di perkotaan dari sebesar 0,418 pada Maret 2017 menjadi 0,442 pada September 2017. Sedangkan di pedesaan turun dari 0,317 menjadi 0,326.

Data ini menjadi penguat akan kekhawatiran Bappenas. Jika kebijakan salah langkah terjadi, bukan tidak mungkin ketimpangan yang meningkat tak hanya terjadi di perkotaan. Namun juga melanda pedesaan meskipun digelontor miliaran dari Dana Desa. Hal ini yang membuat kebijakan pengentasan kemiskinan jangan sampai terhenti hanya karena hasil pilgub tidak sesuai keinginan. Bagaimanapun juga, perbedaan dalam hak pilih bukanlah alasan untuk meninggalkan kelompok yang lain dalam merajut Negara kesatuan Republik Indonesia.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here