Penurunan Daya Beli atau Penurunan Konsumsi Domestik?

0
107
Fenomena sepinya pusat perbelanjaan, apakah sebuah pertanda penurunan daya beli atau penurunan konsumsi domestik, atau hanya shifting?

Nusantara.news, Jakarta – Beberapa waktu lalu sempat terjadi perdebatan yang seru mengenai, apakah benar terjadi penurunan daya beli di tengah masyarakat Indonesia? Pemerintah mengklaim hanya terjadi penurunan konsumsi domestik, bahkan pemerintah menilai ada adaptasi reformasi struktural.

Pemerintah mulai menjalankan reformasi struktural ekonomi dengan meluncurkan program tax amnesty, kerja sama pertukaran informasi pajak, dan serentetan kebijakan perpajakan lainnya. Pemerintah juga meluncurkan serangkaian paket kebijakan untuk meningkatkan iklim berusaha dan investasi.

Dari aspek kebijakan fiskal lainnya, pemerintah menggencarkan pembangunan proyek infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia. Pemerintah juga menyiapkan serangkaian mekanisme untuk memancing keterlibatan swasta dalam pembiayaan infrastruktur.

Diskursus penurunan daya beli dan penurunan konsumsi domestik ini tak hanya melibatkan pejabat pemerintah dan ekonom saja, bahkan sudah menjadi perhatian Bank Dunia karena dinilai ada yang janggal.

Ihwal dugaan adanya penurunan daya berawal dari adanya stagnasi pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat melemahnya konsumsi masyarakat, mengundang perhatian World Bank. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai kondisi konsumsi rumah tangga yang lesu itu masih memerlukan data dan analisis lebih lanjut.

Dalam laporan bertajuk “Indonesia Economic Quarterly: Closing The Gap” yang dirilis Bank Dunia pada Selasa (3/10) lalu, lembaga keuangan internasional itu menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 5,1%. Angka itu turun dari ramalan pertumbuhan pada Juni 2017 yang sebesar 5,2%. Koreksi pertumbuhan ekonomi itu setelah Bank Dunia mencermati perkembangan ekonomi yang tumbuh stagnan di kuartal kedua 2017, yakni sebesar 5,01%.

Meski capaian tersebut menempatkan Indonesia di antara negara-negara besar yang pertumbuhannya paling cepat di dunia, stagnasi yang terjadi di tengah membaiknya lingkungan eksternal dan momentum reformasi ekonomi jelas mengkhawatirkan.

Bank Dunia terutama menaruh perhatian terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal II-2017 yang tidak meningkat. Padahal, konsumsi masyarakat masih menjadi motor dan kontributor utama pertumbuhan ekonomi di negara ini.

Menurut Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves, realitas ini berlawanan dengan beberapa indikator yang menunjukkan hasil positif, seperti pertumbuhan lapangan kerja, kenaikan upah, masih adanya kepercayaan konsumen, menurunnya inflasi dari komoditas pangan, dan kurs rupiah yang stabil.

Apalagi, periode Ramadan dan Idul Fitri tahun ini juga berlangsung di kuartal kedua, sehingga seharusnya ada peningkatan konsumsi rumah tangga yang signifikan. Tapi, ternyata itu tidak terjadi. Hal ini membingungkan Bank Dunia.

Chavez menilai, tidak adanya peningkatan dalam pertumbuhan konsumsi rumah tangga di triwulan II-2017 merupakan teka-teki yang memerlukan data dan analisis lebih lanjut. Salah satu kemungkinannya, saat ini perekonomian masih menyesuaikan diri dengan reformasi struktural. “Sementara dampaknya ke pertumbuhan masih membutuhkan waktu,” imbuhnya.

Soal daya beli

Indikasi adanya penurunan daya beli berawal dari pencabutan subsidi listrik 900 volt amper (VA) kepada 19 juta rumah tangga mampu. Alasannya, menurut Menteri ESDM Ignasius Jonan, rumah tangga mampu tersebut sudah tak layak menerima subsidi.

Belum lagi terjadi penarikan premium dari sejumlah SPBU dan mengisi SPBU dengan Pertalite sehingga jumlah bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus dikurangi. Memang tidak menggunakan istilah menaikkan harga BBM, tetapi menarik Premium dari pasaran dan menggantikannya dengan Pertalite.

Pada bagian lain harga gas 3 kg juga secara perlahan namun pasti dinaikkan, plus tarif tol serta sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng dan lainnya naik. Kumulasi itu semua tidak diikuti oleh naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah, sehingga memang dirasakan penurunan daya beli masyarakat kelas bawah.

Sementara, karakter kebijakan fiskal, terutama bidang perpajakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani cenderung mengejar basis pajak rakyat kecil. Pajak penghasilan badan korporasi besar dan asing seperti Freeport justru diturunin dari 35% menjadi 25%.

Praktis, daya beli rakyat kecil semakin merosot. Hal ini terlihat dari sejumlah toko ritel yang harus gulung tikar, mengurangi gerai, sampai pada menjual kepemilikan.

Asosiasi pengusaha ritel Indonesia (Aprindo) mencatat, pertumbuhan ritel pada Mei 2017 hanya 3,6%. Angka itu bahkan lebih rendah dibanding pertumbuhan pada April 2017 yang tercatat 4,1%. Padahal, di akhir Mei ada momentum datangnya bulan Ramadhan yang biasanya disambut oleh masyarakat dengan berbelanja kebutuhan pangan.

Penurunan sektor ritel pada 2017 ini diperkirakan mencapai 10%. Hal ini yang bisa menjelaskan mengapa 187 gerai 7 Eleven tutup, termasuk menjawab penurunan laba bersih Indomart hingga 71%, dan penutupan 2 gerai Hypermart milik Group Lippo.

Penurunan konsumsi rumah tangga, apakah pertanda perburukan ekonomi atau hanya adaptasi reformasi struktural?

Ekonom Faisal Basri berpendapat, permintaan domestik Indonesia memang mengalami tekanan. Sebagai contoh, perdagangan wholesale dan ritel pada Semester I 2017 tumbuh 4,66%. Namun, pertumbuhan dari subsektor ini turun dari 5,41% pada semester I 2017 menjadi 3,94% pada kuartal II 2017.

Yang terjadi, menurut Faisal, adalah penurunan konsumsi, bukan daya beli, kelompok menengah-atas untuk berjaga-jaga dengan menaikkan nilai tabungan atau switching to saving. Ini bisa dilihat dari porsi pendapatan yang ditabung pada kuartal II-2017 yang meningkat menjadi 20,77% dari sebelumnya 18,6% pada kuartal II 2016.

Selain itu, berdasarkan survei kepercayaan konsumen yang dilakukan Bank Mandiri nilai tabungan naik dari 20,6% pada Juli dibanding bulan sebelumnya menjadi 21,1% pada Agustus. Di sisi lain, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) naik tajam sejak Oktober 2016 dan mencapai dua digit, yakni sebesar 11,2% pada Mei 2017.

Ada pula masyarakat yang beralih ke belanja online atau e-commerce. Tetapi porsinya masih relatif kecil. “Tidak sampai 2% dari bisnis ritel total,” katanya.

Makin susah

Lepas dari diskursus adanya penurunan daya beli atau penurunan konsumsi domestik, survei Indikator Politik Indonesia pada 17-24 September 2017 mempertegas apa yang terjadi.

Dalam hal membeli kebutuhan pokok, misalnya. Sebanyak 43% responden merasa semakin berat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Hanya 18% yang menyatakan pemenuhan kebutuhan pokok semakin ringan dibanding tahun lalu.

Selain itu, responden juga merasa pengangguran di Indonesia saat ini semakin banyak dibanding tahun lalu. Sebanyak 50% responden menjawab bahwa pengangguran makin banyak. Hanya 20% yang menjawab makin berkurang.

Sebanyak 54 responden juga merasa mencari pekerjaan makin sulit. Hanya 14% responden yang merasa mencari pekerjaan semakin mudah.

Kemudian, sebanyak 42% responden juga menilai orang miskin di Indonesia semakin banyak. Hanya 24% yang menjawab makin berkurang.

“Di isu-isu ini masih lebih banyak yang menilai tidak ada perubahan atau bahkan semakin negatif,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei di kantornya beberapa hari lalu.

Di sisi lain, sejumlah sektor mendapatkan penilaian cukup baik dari masyarakat. Misalnya, dalam masalah kebutuhan berobat, sebanyak 41% responden merasakan makin ringan. Hanya 26 responden yang merasa kebutuhan berobat makin berat.

Selain itu, sebanyak 38% responden juga merasa semakin ringan untuk bisa menempuh pendidikan. Hanya 29% yang menyatakan makin berat.

Berdasarkan survei di atas, tampaknya pemerintahan Jokowi-JK harus bekerja lebih keras lagi, terutama dalam sektor ekonomi. Masalah paling mendesak yang berkaitan dengan kepentingan warga umumnya, di manapun, terkait dengan masalah ekonomi.

Kalau potret masyarakat rendah sudah mengeluhkan susahnya ekonomi, kalangan pengusaha pun mengeluhkan hal yang sama, mengapa pemerintah terus menampik adanya penurunan daya beli. Padahal pemerintah juga menghadapi hal yang sama pada APBN-P 2017, dimana defisit transaksi berjalan meningkat, penerimaan pajak tidak sesuai harapan, shortfall pajak makin melebar, jurang antara si kaya dan si miskin juga makin melebar.

Semua ini menggambarkan terjadi perburukan ekonomi yang merata di semua segmen. Kalau ada segmen masyarakat yang melakukan shifting hanyalah sekelompok kecil orang saja. Saatnya bekerja, selesai lah berapologi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here