Penurunan Tarif Tol Karena Disadari Sudah Kemahalan

0
80
Instruksi Presiden Jokowi agar dilakukan penurunan tarif tol kepada tiga menteri patut diacungkan jempol, walaupun realitasnya memang dipicu oleh tarif tol Indonesia yang sudah kemahalan jika dibandingkan negara-negara tetangga.

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Jokowi pekan lalu menggagas penurunan tarif tol untuk kendaraan besar dengan harapan akan menurunkan biaya logistik nasional. Akan kah penurunan tarif ini dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi?

Presiden meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengkaji penurunan tarif tol. Alasannya dengan menurunkan tarif tol maka akan merangsang penurunan biaya logistik.

“Saya hanya minta kepada Menteri PU, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, agar tarif tol yang berhubungan dengan transportasi logistik kita, transportasi barang, itu bisa diturunkan sebanyak-banyaknya,” ujar dia di Istana Kepresidenan Jumat lalu.

Presiden minta kepada ketiga menteri tersebut agar mengkaji pada hitungan yang terbaik, sehingga pada 1 April sudah bisa diterapkan.

Presiden beralasan dengan ada penurunan tarif, maka diharapkan juga berdampak pada menurunnya biaya logistik di dalam negeri. Jokowi mengatakan masih bisa menurunkan tarif tol 20% hingga 30%. Sehingga dampaknya akan terjadi efisiensi biaya logistik hingga 50%.

Karena tujuannya untuk menurunkan biaya logistik, maka yang diutamakan untuk mendapatkan menurunan tarif yaitu angkutan logistik. Sebab selama ini dirinya sering mendapatkan aduan para pengemudi angkutan logistik jika tarif yang diterapkan selama ini terlalu mahal.

“Ya sering turun ke bawah, sering ke daerah, itu suara-suara seperti itu yang saya dengar. Ini dari sopir, saya apa adanya. kalau hanya satu supir enggak apa-apa. Kalau sudah masuk 2 sopir, 3 sopir, oh ini mesti harus dievaluasi. (Penurunan untuk semua kendaraan?) Logistik terutama,” ujar dia.

Langkah Presiden Jokowi ini sepintas memang patut diacungkan jempol, karena bisa saja ia menjadi pahlawan logistik di tengah mahalnya biaya angkut barang dari dan ke satu kota ke kota lainnya.

Hanya saja jika menengok struktur biaya tol di beberapa negara tetangga per kilometer, ternyata tarif tol Indonesia termasuk yang termahal. Tengok saja tarif tol beberapa negara per kilometer, Singapura yang hanya Rp777,94 per kilometer, Vietnam Rp1.217,50, Malaysia Rp492,5, Thailand hanya Rp440 per kilometer.

Negeri Tirai Bambu China pun ternyata tarif tolnya murah, yakni hanya Rp961,52 per kilometer. Sementara tarif tol di Indonesia sebesar Rp1.300 per kilometer.

Jadi, spirit dan kesadaran untuk menurunkan tarif tol dari Presiden Jokowi sudah benar, termasuk alasan untuk menurunkan biaya logistik juga sudah benar. Yang kurang pas adalah ketika dikomparasi tarif tol beberapa negara tetangg ternyata jauh lebih murah dari Indonesia.

Itu sebabnya kebijakan penurunan tarif tol ini lebih karena kesadaran bahwa tarif Indonesia sudah terlalu mahal, ketimbang keinginan untuk memangkas biaya logistik nasional.

Persoalan lain yang muncul, selama ini para supir truk sudah tidak nyaman melewati jalur tol arah Cikampek, terutama di Cikarang. Karena kondisi jalan tol macet total dan menghabiskan banyak bahan bakar, selain biaya tol yang mahal.

Itu sebabnya para supir itu lebih memilih jalur arteri Cikampek hingga Brebes yang relatif lancar. Apalagi jalan arteri di pantura sudah sangat mulus, sehingga supir truk lebih nyaman dilalui. Itu sebabnya penurunan tarif tol buat sebagian supir truk tidak mempengaruhi kebiasaannya yang sudah sangat efisien.

Hanya saja secara makro, arah kebijakan ini sudah benar, sehingga diharapkan biaya logistik benar-benar terpangkas hingga 50%. Walaupun dirasakan agak berat, namun kebijakna itu tetap harus didukung.

Mestinya kebijakan ini sudah bisa dilakukan Jokowi pada awal dirinya memimpin, yakni Oktober 2014. Better late than never, tidak ada istilah terlambat, kebijakan penurunan tarif tol untuk angkutan logistik memang diperlukan.

Persoalannya, mengapa kebijakan itu hanya dibatasi hanya untuk angkutan logistik? Bukan kah angkutan pribadi juga akan positif jika diturunkan? Karena masyarakat bisa memanfaatkan dananya untuk kebutuhan yang lain dari proses penurunan tarif tol.

Inilah masalahnya, kebijakan ini dirasakan sangat distrikiminatif. Kalau satu kegiatan logistik bisa diefisienkan, maka pemerintah juga tidak mengefisienkan tarif tol untuk kendaraan pribadi. Karena boleh jadi kalau diberlakukan sama, maka akan mendongkrak daya beli masyarakat.

Itu sebabnya sangat disayangkan satu kebijakan yang serba tanggung diputuskan. Harusnya kebijakan itu berlaku umum dan universal agar dampak lanjutannya juga lebih optimal.

Oleh karena kebijakan penurunan tarif tol yang ditempuh terbatas pada kendaraan logistik, maka dengan amat menyesal dampaknya pun terbatas.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here