Penyalahgunaan Data NIK dan KK untuk Registrasi Prabayar, Mengerikan

0
243
Kewajiban registrasi ulang kartu prabayar menggunakan data NIK dan KK sangat rawan penyalahgunaan. Diperlukan security data kependudukan yang aman dari intervensi tangan-tangan jahil.

Nusantara.news, Jakarta – Penyalahgunaan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) dalam registrasi kartu prabayar merupakan hantu yang paling menakutkan bagi masyarakat. Terutama di masa KTP elektronik (e-KTP) karena memang khawatir disalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

Sejak awal kekhawatiran masyarakat, akademisi, pengamat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah security data kependudukan yang bocor atau disalahgunakan. Ketika NIK dan KK yang bersifat pribadi tersebut sudah menjadi milik publik, maka tamat lah riwayat si pemilik data.

Mengapa tamat? Karena data itu bisa dipergunakan untuk kegiatan kriminal, pemerasan, transaksi narkoba, bahkan sampai pembunuhan. Tanpa harus si pemilik data mengetahuinya, tiba-tiba dirinya menjadi pesakitan polisi lantaran datanya tercecer.

Fenomena paling mutakhir sebagai pintu masuk bocor atau disalahgunakannya data NIK dan KK adalah pada saat redistrasi kartu prabayar diwajibkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) paling akhir 28 Februari 2018 lalu.

Memang sudah lebih 98% pemilik kartu prabayar yang mencapai 300 juta mendaftar. Tapi dibalik pendaftaran yang menggunakan NIK dan KK tersebut, ada kasus dimana data itu disalahgunakan.

Bentuk penyalahgunaan data NIK dan KK warga masyarakat sebenarnya ada dua modus. Pertama, NIK dan KK satu warga digunakan untuk mendaftar puluhan atau bahkan ratusan nomor telepon seluler tanpa diketahui oleh si pemilik data.

Kejadian ini sudah ditemukan presedennya dan beberapa pemilik NIK dan KK sudah melaporkan ke perusahaan seluler tempat dimana NIK dan KK itu didaftarkan. Kemudian perusahaan seluler mematikan nomor telepon seluler yang menggunakan nama si nasabah tadi.

Kedua, data NIK dan KK yang sudah ditangan pemerintah kabarnya menggunakan vendor asing untuk menyimpan dan mengelola data tersebut. Walaupun presedennya belum terjadi, jenis pelanggaran kedua ini yang sebenarnya paling ditakuti.

Sebab pada saat si pemilik NIK dan KK tak merasa melakukan transaksi, tindak kriminal atau penipuan, di tempat lain ada pihak yang dengan leluasa menggunakan data NIK dan KK nasabah untuk melanggar hukum. Kalau ini terjadi sungguh sangat mengerikan.

Kemenkominfo mengakui

Kemenkominfo sendiri mengakui adanya penyalahgunaan NIK dan KK dalam registrasi telpon seluler itu. Namun pejabat Kemenkominfo membantah adanya kebocoran data pribadi nasabah.

Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo Noor Iza mengatakan terdapat laporan masyarakat terkait pendaftaran sejumlah nomor dengan satu NIK. Selanjutnya dilakukan pendalaman dan ditemukan penyalahgunaan penggunaan NIK dan KK dengan berbagai modus mengingat NIK dan KK seseorang bisa diperoleh dengan berbagai cara.

“Yang terjadi saat ini dan menjadi berita adalah penyalahgunaan NIK dan KK yang digunakan registrasi secara tanpa hak dan bukan terjadi kebocoran data,” ucap Noor Iza.

Dia menegaskan penyalahgunaan identitas kependudukan dalam registrasi merupakan pelanggaran hukum.

Sebelumnya, Kemenkominfo sudah mengantisipasi dengan menyediakan fitur cek NIK agar masyarakat mengetahui nomor seluler yang terdaftar atas NIK miliknya. Masyarakat yang merasa NIK dan KK miliknya digunakan orang lain secara tidak bertanggung jawab diimbau menghubungi gerai operator.

Kemenkominfo mengimbau kembali kepada masyarakat untuk berhati-hati dan menjaga identitas individu serta tidak memberitahukan kepada orang lain agar tidak disalahgunakan. Misalnya saat meminta bantuan melakukan registrasi seluler.

“Jangan sampai dicatat, difoto, di-‘fotocopy’, kecuali pada gerai milik operator langsung,” kata Noor Iza. Suksesnya registrasi prabayar, kata dia, akan memberikan perlindungan hukum untuk masyarakat dari tindak-tindak kriminal seperti penipuan, terorisme, pemerasan dan kejahatan di internet.

Hanya beri akses

Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo buka suara terkait pro dan kontra atas kerja sama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditdukcapil) Kementerian Dalam Negeri dengan sejumlah pihak.

Tjahjo menegaskan, dalam kerja sama tersebut, pemerintah dalam hal ini Kemendagri tidak dalam posisi memberikan data kependudukan. Akan tetapi, kata Tjahjo, pihaknya hanya memberikan akses saja kepada pihak lain yang menjalin kerja sama.

Apabila ada pihak yang berpendapat bahwa kerja sama pemanfaatan data kependudukan menyalahi Undang-Undang, kata Tjahjo, dirinya menduga besar kemungkinan pihak tersebut mengira Kemendagri menyerahkan data kependudukan kepada pihak lain. Padahal, kata Tjahjo, faktanya tidak demikian.

Tjahjo menegaskan dalam kerja sama tersebut pihaknya tidak memberikan data. Pihak lain yang menjalin kerja sama, kata Mendagri, hanya sebatas diberi akses ketika mereka butuh, misalnya untuk memvalidasi data consumer-nya.

“Jadi, tak benar, jika kemudian dikatakan dengan kerja sama itu, pihak lain bisa memiliki data kependudukan secara keseluruhan,” kata Tjahjo beberapa waktu lalu.

Menurut Tjahjo, yang berjalan sekarang adalah memberikan hak akses untuk bisa memvalidasi data costumer agar terhindar dari pemalsuan. Sama sekali tidak ada pihak lain yang diberikan hak, misalnya, memindahkan atau meng-copy data penduduk.

“Ini sejalan dengan amanat Pasal 79 ayat (1) sampai dengan (4) UU Nomor 24 tahun 2013,” kata Tjahjo.

Lepas dari bantahan dari Kemenkominfo maupun Kemendagri, sistem bisnis data NIK dan KK yang melibatkan vendor asing maupun lokal sangat riskan. Karena siapa mau menjamin dan siapa mau bertanggung jawab kalau-kalau data tersebut disalahgunakan.

Di sisi lain, sepertinya perlu ada Undang-Undang Perlindungan Data Kependudukan demi memastikan adanya keamanan data kependudukan yang sebagian sistemnya dikelola asing. Tentu saja banyak hal bisa dibuat dengan data yang ada di pihak asing tersebut.

Hal lain yang tak kalah pentingnya, data administrasi kependudukan yang mencapai sekitar 258 juta, hanya ditangani oleh pejabat setingkat dirjen, tepatnya Disdukcapil. Jadi sangat riskan dan penuh jebakan penyalahgunaan.

Dimana dari jumlah penduduk yang telah memiliki e-KTP mencapai hampir 200 juta, maka pendaftaran kartu prabayar hingga lebih dari 300 juta, itu artinya ada warga yang memiliki dua hingga tiga nomor yang mendaftar dengan identitas yang sama.

Sebagai bandingannya, 4 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditangani oleh Badan Kepegawaian Nasonal (BKN) atau untuk urusan keluarga berencana sampai ditangani serius oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Artinya masalah PNS dan keluarga berencana dianggap penting.

Kalau saja PNS dan keluarga berencana di anggap penting, apatah lagi data kependudukan yang menyangkut 258 juta warga lebih. Maka sudah saatnya untuk urusan kependudukan ini dibentuk badan khusus setingkat BKN atau BKKBN agar urusan kependudukan benar-benar dikelola secara rapih, aman, dan tertib.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here