Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Publik Marak Di Malang

0
337
Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Ilustrasi)

Nusantara.news, Kabupaten Malang – Praktik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)  yang pada umumnya sudah menjadi bagian dari struktur dan sistem pemerintah. Korupsi tersebut juga berawal dari hal yang terkecil, yakni salah satunya mal-administrasi sehingga menimbulkan kerugian negara.

Praktik tersebut banyak didera oleh pejabat publik di suatu wilayah dan daerah. Kesalahan kecil yang bermula dari administratif tersebut nantinya akan diusut dalam kejahatan penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

Kasus penyalahgunaan wewenang di lingkungan pemerintahan ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh kesengajaan seorang pejabat melakukan tindak pidana korupsi, namun ada beberapa unsur ketidaksengajaan yang dilakukan karena pejabat tersebut tidak mengetahui peraturan secara terperinci.

Selain itu, juga ada faktor lain yang menyebabkan seorang abdi negara secara tidak sengaja telah menyalahgunakan wewenang. Hal ini sering terjadi pada kasus penyalahgunaan wewenang yang menyangkut administrasi di pemerintahan.

Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, Himawan Estu Bagijo menjelaskan bahwa harus lebih memperhatikan celah-celah kecil yang menimbulkan pelanggaran hukum dalam sistem administrasi pemerintahan.

“Kurangnya ketelitian dalam mengerjakan tugas-tugas administrasi, serta pemahaman yang kurang mengenai aturan administrasi pemerintahan dan perkantoran yang kemudian berakibat, secara tidak sengaja banyak aturan  yang ditabrak dan menjadi temuan hukum,” jelas Dia saat ditemui wartawan di Hall Akasia Hotel Savana, Malang, Rabu (18/10).

Hal tersebut yang kemudian menjadi temuan hukum dan dapat diperkarakan, apabila ada beberapa pihak yang dirugikan, tak terkecuali kerugian negara. “Temuan hukum tersebut nantinya dapat terkait masalah maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, paling buruk yakni korupsi,” imbuh Himawan.

Melihat kondisi dan hal tersebut menjadi tren, Pemerintah Kabupaten Malang melakukan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang mengarah ke Tipikor dan penyalahgunaan wewenang administrasi pemerintahan.

Banyaknya pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum memahami terkait cara mengelola sistem administrasi pemerintahan secara akuntabel, menjadi salah satu ancaman bagi internal birokrasi Pemkab Malang.

Inspektorat Kabupaten Malang sebagai leading sector, kemudian mengundang ribuan pejabat ASN mulai Eselon II, III dan IV untuk mengikuti sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan di Hall Akasia Hotel Savana, Malang, Rabu (18/10) lalu.

Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maistuti menjelaskan bahwa selama ini masih banyak pejabat yang belum menguasai terkait sistem dan prosedur dalam mengelola administrasi pemerintah.

“Masih banyak yang belum paham, mengetahui, membaca, diskusi dan tidak mendapat pencerahan tentang peraturan administrasi pemerintahan. Takutnya apa yang dikerjakan menyalahi prosedur yang mengarah pada ranah hukum,” beber Tridiyah.

Melalui kegiatan ini pihaknya berharap akan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga terwujud sistem pemerintahan yang good governance dan clean governance.

“Apabila pejabat sudah memahami tata kerja laksana dan ruang lingkupnya maka akan terwujud pemerintahan yang good and clean governance itu, hal tersebut mampu menekan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dan kerugian negara,” tandas wanita berkacamata tersebut.

Ada beberapa penekanan pada birokrasi pemerintahan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Himawan sebagai Kepala Bio Hukum Jatim menegaskan untuk pentingnya transparansi dan peningkatan akuntabilitas publik.

Peningkatan akuntabilitas

Transparansi atau keterbukaan menjadi sangat penting agar tugas-tugas administrasi yang menuntut ketelitian bisa dijalankan dengan baik.

Himawan menjelaskan akan pentingnya transparansi publik. “Poin transparan kita dapat melihat kerja-kerja pemerintahan selama ini, apakah terlaksan, tercapai atau tidak, menggunakan anggaran berapa dan darimana. Dan transparansi merupakan suatu keharusan dan kewajiban bagi birokrasi pemerintahan ke publik,” jelasnya.

Selain itu, peningkatan akuntabilitas pemerintahan kepada publik juga harus ditingkatkan dan diplaksanakan dengan sesuai apa yang telah diatur. “karena akuntabilitas ini merupakan wujud pertanggung jawaban kepada publik,” tandas Himawan.

Hal demikian yang perlu ditingkatkan dalam birokrasi publik, tidak terkecuali hanya di Kabupaten Malang saja, namun secara keseluruhan pemerintah daerah di Indonesia. Sehingga, angka penyalahgunaan wewenang serta tindak pidana korupsi di Indonesia pun juga dapat di tekan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here