Penyaluran Kredit BRI dan BNI Langgar GCG

0
805
Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat adanya 5 pelanggaran GCG dalam penyaluran kredit PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

Nusantara.news, Jakarta – Perbankan nasional sudah belajar dari krisis 1998 terkait pelanggaran tata kelola yang baik dan benar. Namun belakangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) ditengarai melanggar tata kelola yang baik (good corporate gocernance—GCG) dalam penyaluran kredit.

Apakah ini pertanda bahwa perbankan nasional akan kembali masuk ke lubang krisis lanjutan? Mengingat rupiah sudah menembus level Rp15.200 per dolar AS, mengingatkan kita pada krisis 1998.

Adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengungkapkan adanya pelanggaran tata kelola pada penyaluran kredit BRI dan BNI. Hal itu tertuang dalam lkhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) l Tahun 2018. Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara telah menyerahkan IHPS I Tahun2018 tersebut kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dalam laporan IHPS terbaru ini, BPK menyoroti beberapa temuan terkait sistem pengendalian internal BUMN. Dari beberapa perusahaan pelat merah, dua bank BUMN merupakan salah satu yang masuk dalam obyek pemeriksaan.

Dua bank BUMN yang tercatat dalam laporan BPK ini adalah BRI dan BNI. Dua bank ini mempunyai masalah terkait pengendalian internal atas pendapatan, biaya dan investasi.

Untuk BRI, BPK mencatat proses pemberian kredit kepada debitur tidak sesuai standard operating procedure (SOP). Ada lima masalah terkait pemberian kredit BRI ke debitur yang disoroti BPK.

Pertama, susunan pengurus debitur tidak sesuai dengan tata kelola yang berlaku.

Kedua, laporan keuangan debitur tidak diaudit oleh akuntan publik rekanan BRI.

Ketiga, akta addendum perjanjian tidak disahkan oleh notaris.

Keempat, pencairan kredit BRI dilakukan sebelum syarat terpenuhi.

Kelima, restrukturisasi kredit tidak sesuai ketentuan internal.

Sementara BNI, BPK mencatat analisis pemberian kredt kepada debitur dengan yang memiliki penghasilan tetap dan penghasilan tidak tetap belum sesuai ketentuan. Seperti persyaratan administratif yang tidak lengkap.

PT Bank Negara Indonesia Tbk ditengarai melanggar prinsip good corporate governance (GCG) dalam penyaluran kredit, sebgaimana hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, analisis rekening koran juga tidak dilakukan, verifikasi laporan keuangan in house atau catatan penjualan tidak didokumentasikan secara memadai.

Hal-hal standar terkait pemberian kredit yang tidak di-prepare dengan baik oleh kedua bank BUMN yang sudah go public tersebut sungguh sangat memprihatinkan. Karena jika pola pemberian kredit tersebut berjumlah besar, apalagi massal, maka bisa jadi akan men-trigger kredit macet dalam jumlah besar.

Seperti diketahui Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia per September 2017, total kredit yang disalurkan industri perbankan nasional sebesar Rp4.580,40 triliun. Dari jumlah tersebut, kredit yang disalurkan bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp1.853,36 triliun, sementara kredit bank swasta tercatat sebesar Rp2.727,04 triliun.

Dari kredit yang disalurkan tersebut ternyata, menurut Biro Riset Infobank, ada sebesar Rp259,90 triliun harus direstrukturisasi karena masuk kategori kredit bermasalah (non performing loan—NPL). Jumlah itu hampir separoh dari jumlah kredit macet industri perbankan pada 1998 sebesar Rp650 triliun.

Dari jumlah kredit yang direstrukturisasi sebesar Rp259,90 triliun tersebut, 51%-nya berasal dari bank pelat merah. Jumlahnya mencapai Rp132,60 triliun.

Rinciannya, kredit bermasalah Bank Mandiri yang harus direstrukturisasi mencapai Rp49,93 triliun, BRI Rp41,37 triliun, BNI Rp28,54 triliun dan BTN Rp12,76 triliun. Itu sebabnya, ini adalah rekor baru setelah krisis 1998, dimana kredit bermasalah bank-bank pelat merah hampir mencapai Rp300 triliun saat itu.

Kalau situasi pada 2017 saja seperti itu, maka pada 2018 dimana ekonomi terus bergejolak dengan kecenderungan melemah, rupiah yang sudah menembus level Rp15.200 per dolar AS, dan harga minyak dunia menembus level US$85 per barel, banyak bisnis yang tutup, maka dapat dipastikan total kredit macet bank-bank BUMN akan melonjak lebih besar.

Tanggapan stakeholder

Menanggapi hasil temuan BPK, Direktur Manajemen Risiko BRI Mohammad Irfan mengakui mungkin saja pemberian kredit BRI belum semuanya sesuai dengan  SOP. Mengingat nasabah BRI berjumlah jutaan dengan relationship manager dan account officer puluhan ribu, tentu ada sedikit temuan tentang kelemahan dalam proses pemberian kredit.

Menurut Irfan, hal ini lantas bukan digunakan sebagai pembenaran. Oleh karena itu BRI terus berusaha menjaga agar bisnis perkreditan dapat tumbuh secara sehat dan menguntungkan.

BRI terus berkomitmen agar pelaksanaan tata kelola dapat optimal. BRI mengaku terus meningkatkan kualitas tenaga penyalur dan pengelola kredit agar menjadi staf atau pekerna yang kompeten dan berintegritas.

Selain itu, BRI juga akan memperbaiki proses bisnis dan bisnis model. Meningkatkan layanan dan agar semakin efektif melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum.

BRI mengatakan dalam 10 tahun terakhir, bisnis perkreditan BRI dapat tumbuh secara sehat, menguntungkan dan berkelanjutan.

Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan hasil pemeriksaan BPK terhadap Bank BUMN bisa menjadi masukan kepada pengawas.

Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan belum membaca hasil pemeriksaan BPK terhadap Bank BUMN yang tertuang dalam lkhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) l Tahun 2018. Namun temuan itu bisa diambil hikmahnya.

“Kami belum membaca hasil audit BPK atas BRI dan BNI, tentunya akan menjadi masukan bagi pengawas OJK,” demikian menurut Anto.

Pengawas OJK akan melihat dampak temuan BPK tersebut terhadap penilaian tata kelola di kedua bank tersebut. Dua bank BUMN yang tercatat dalam laporan BPK ini adalah BRI dan BNI. Dua bank ini mempunyai masalah terkait pengendalian internal atas pendapatan, biaya dan investasi.

Melihat dinamika krisis yang terus berlangsung, kecenderungan ekonomi yang terus memburuk, bisnis yang semakin sulit, maka praktik pemberian kredit yang melanggar GCG boleh jadi bisa menjadi pemantik krisis lanjutan di industri perbankan.

Itu sebabnya temuan BPK tersebut di atas dapat dijadikan bahan evaluasi yang serius dan cerdas agar kredit macet itu tidak terjadi. Pendapat OJK juga harus diapresiasi karena tidak menafikan temuan BPK, tapi lebih mengajak kepada BRI dan BNI untuk mawas diri, sambil menjadikan temuan BPK sebagai bahan masukan yang berharga.

Adapun pendapat direksi BRI yang terkesan defense menunjukkan resistensi atas hasil kerjanya yang dianggap melanggar GCG. Tapi itu bukan suatu pembenaran bahwa BRI yang besar boleh melanggar aturan, apalagi GCG. Justru seharusnya BRI menjadi pelopor dalam penegakkan GCG.

Kalau memang merasa sudah baik, mengapa harus merestrukturisasi kredit macet puluhan triliun? Tunjukkan saja kalau kerja itu sudah benar dengan memperlihatkan kecilnya angka kredit macet, kecilnya pula angka kredit yang direstrukturisasi.

Dengan demikian logika bahwa perbankan adalah industri trust, industri kepercayaan, benar-benar harus dibuktikan dengan kerja yang benar, taat asas dan tentu saja sesuai GCG. Bertahan hanya dilakukan oleh orang yang selalu merasa benar.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here