Penyidikan Kasus BLBI Sudah Final, Mega Masih Aman Terkendali

0
127
Penerbitan SKL BLBI merujuk pada Inpres 8/2002 yang ditandatangani Megawati pada Desember 2002. Namun KPK sama sekali belum pernah memanggil Megawati untuk dimintai keterangan.

Nusantara.news, Jakarta – Saat ini publik diramaikan dengan ‘nyanyian’ terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto soal peran Puan Maharani, Jafar Hafsah, hingga Pramono Anung yang ikut mendapat jatah uang proyek e-KTP.

Keterangan Novanto memang menarik namun bukan bagian dari babak baru di kasus megakorupsi yang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini merujuk dakwaan Irman, pejabat Kementerian Dalam Negeri sebelumnya yang menyebut jumlah orang yang terima uang hampir 72 nama baik organisasi maupun korporasi.

Selain menyebut Puan dan Pramono, Novanto menuturkan uang korupsi e-KTP juga diterima politikus Golkar Melchias Markus Mekeng (US$1,4 juta), politikus PDIP Olly Dondokambey (US$1,2 juta), politikus PKS Tamsil Linrung (US$700 ribu), politikus Demokrat Chairuman Harahap (US$584 ribu dan Rp26 miliar), dan Ganjar Pranowo (US$520 ribu).

Tentu, masyarakat menunggu kerja KPK dalam mengungkap nama-nama politisi PDI Perjuangan yang kini duduk menjadi menteri di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Beberapa pihak menyangsikan apakah KPK berani menyeret politisi PDI Perjuangan ke persidangan. Sebab dikhawatirkan KPK bakal dikriminalisasi lagi jika menyentuh kader partai politik pendukung pemerintah dalam pusaran korupsi e-KTP.

Nah, di tengah riuh perkara e-KTP, tiba-tiba KPK mengumumkan perkembangan penyidikan kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang kini memasuki proses final. “Sudah kami proses finalisasi penyidikan,” ujar Jurubicara KPK, Febri Diansyah, Senin (26/3/2018).

Febri mengatakan, saat ini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah diterima. Jumlah penghitungan kerugian negara ini lebih besar dibandingkan perkiraan KPK sebesar Rp 3,7 triliun. Dan penyidik KPK sedang menindaklanjuti petunjuk dari jaksa untuk memeriksa saksi-saksi tertentu atau pendalaman hal tertentu. Diharapkan tidak memakan waktu lama sehingga dapat diselesaikan secepatnya. “Semoga tidak terlalu lama bisa diproses lebih lanjut,” tukasnya.

Dalam kasus ini, Syafruddin Arsyad Temanggung yang merupakan mantan kepala Badan Perbankan Penyehatan Nasional (BPPN) periode 2002-2004 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 25 April 2017. Ia pertama kali diperiksa oleh KPK pada 5 September 2017. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Syafruddin disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: Jejak Busuk Penyelesaian BLBI Sjamsul Nursalim

Saat itu sebesar Rp 147,7 triliun dana BLBI dikucurkan kepada 48 bank umum nasional dengan kerugian negara Rp 138,4 triliun. Penggunaan dana-dana tersebut kurang jelas. Sebagai contoh, penerbitan SKL untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim, bos PT Gajah Tunggal Tbk pada tahun 2004, telah merugikan keuangan negara Rp 4,58 triliun. Kerugian ini diumumkan KPK berdasarkan hasil audit investigatif BPK.

Selain Sjamsul Nursalim, pihak yang menerima SKL lainnya yakni BCA, Salim Group sebagai obligor, Bank Umum Nasional, Mohamad “Bob” Hasan sebagai obligor, Bank Surya, Sudwikatmo sebagai obligor, dan lainnya.

Sayangnya, KPK belum berhasil memeriksa Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI. Maklum, selama ini keberadaan Sjamsul yang menetap di luar negeri (Singapura) menjadi hambatan bagi KPK tak menjemput paksa.

Meski tanpa keterangan Sjamsul, KPK terus mengusut kasus ini. Bahkan lembaga antikorupsi bakal segera melimpahkan berkas penyidikan dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim dengan tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung ke pengadilan.

Tidak adanya keterangan Sjamsul yang mendapat kucuran BLBI saat krisis ekonomi 1998, menjadi tantangan KPK dalam pembuktian di meja hijau nanti. Namun KPK tetap optimistis mampu membuktikan adanya korupsi yang merugikan keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp 4,58 triliun dalam penerbitan SKL BLBI untuk Sjamsul ini.

Inpres 8/2002 yang Aneh

Selain sudah masuk tahap finalisasi, sejauh KPK sudah memanggil Artalyta Suryani alias Ayin yang disebut tangan kanan Sjamsul dan sejumlah petani tambak PT Dipasena sebagai saksi untuk melengkapi bukti-bukti. Mereka yang diperiksa diduga kuat masih terkait dengan Sjamsul Nursalim.

Diketahui perusahaan tambak udang milik Sjamsul Nursalim itu sempat dikelola oleh Ayin dan suaminya, Surya Dharma (almarhum). Sjamsul diketahui menyerahkan Dipasena yang merupakan salah satu asetnya untuk melunasi kewajiban selaku obligor penerima BLBI. Aset Dipasena tersebut diklaim bernilai Rp 4,8 triliun, sesuai dengan sisa utang Sjamsul Nursalim kepada pemerintah atas kucuran BLBI pada 1998 silam. Dari total tersebut, sekitar Rp 1,1 triliun ditagihkan dari sejumlah petani tambak yang berada di bawah naungan Dipasena.

Jumlah tersebut diklaim sesuai dengan piutang sejumlah petani tambak kepada Dipasena yang dikelola Ayin dan sang suami. Namun, setelah dilelang oleh PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA), aset sebesar Rp 1,1 triliun yang dibebankan pada petani tambak itu hanya bernilai Rp 220 miliar. Sedangkan sekitar Rp 3,7 triliun ternyata tidak dilakukan pembahasan oleh BPPN dan tidak ditagihkan ke Sjamsul Nursalim.

Tidak hanya itu, KPK juga sudah memeriksa Boediono, mantan Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjaradjati era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Dorodjatun menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 9 Agustus 2001 hingga 20 Oktober 2004, saat BPPN menerbitkan SKL BLBI. Dorodjatun sebelumnya juga pernah diperiksa penyidik KPK dalam kasus SKL BLBI pada 4 Mei 2017.

Sebelum memeriksa Dorodjatun, KPK juga memeriksa mantan Wakil Presiden Boediono. Boediono dimintai keterangan selama enam jam terkait dengan jabatannya sebagai Menteri Keuangan pada Agustus 2001-Oktober 2004.

Adapun SKL BLBI itu keluar merujuk pada Inpres 8/2002 yang ditandatangani Megawati pada Desember 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.

Namun titik terang pengungkapan aktor penerbitan SKL BLBI belum terjawab. Sebab sampai detik ini KPK sama sekali belum pernah memanggil Megawati selaku pihak yang menandatangani Inpres 8/2002.

Baca juga: BLBI, Misteri di Lima Era Presiden

Inpres 9/2002 inilah yang kemudian dijadikan acuan Syafruddin Arsyad Temenggung untuk menerbitkan SKL kepada Sjamsul Nursalim tahun 2004. Kebijakan penerbitan SKL untuk para obligor BLBI digulirkan pada 2004 atau di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Sebenarnya penyebab tak tuntasnya pengusutan kasus BLBI adalah terkait dengan kebijakan pemerintah di era Megawati Soekarnoputri. Hal ini pernah disebut mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Rizal Ramli seusai diperiksa penyidik KPK pada 2 Mei 2017 lalu. Menurutnya, dalam kasus Century ada unsur kesengajaan dalam membuat kebijakan yang salah. Tetapi dalam kasus BLBI ini, masalahnya ada di Inpres 8/2002.

Keanehan jelas terlihat dari kebijakan surat SKL. Sebab para obligor yang belum membayar pinjaman tidak hanya satu, tapi mengapa mereka malah diberikan SKL oleh BPPN. Berdasarkan Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang, padahal utang baru melunasi 30% dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70% dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

Merujuk data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), ada 5 SKL yang diberikan kepada 5 obligor yang belum sepenuhnya melunasi utang-utang. Sebut saja Sjamsul Nursalim masih memiliki utang Rp 28,408 triliun. Namun yang dikembalikan hanya Rp 4,932 triliun.

Yang aneh lagi, saat Syafruddin mengusulkan pemberian SKL kepada Sjamsul Nursalim, posisi dia saat menjabat Kepala BPPN, sudah berstatus tersangka di KPK.

Dalam kasus ini, sebenarnya tidak masalah jika KPK memeriksa Ketua Umum PDIP sebagai saksi. Apalagi, dia sebagai penguasa yang saat itu menandatangani Inpres 8/2002 yang menjadi pemicu permasalahan.

Berbicara soal politic before the law, siapa saja berhak diperiksa, termasuk Megawati). Buktinya Boediono sudah beberapa kali diperiksa tidak masalah. Toh, pihak yang dimintai keterangan tidak selalu berujung pada dugaan keterlibatan. Apalagi kita masih ingat janji KPK di awal tahun baru 2018, bahwa resolusi lembaga superbody adalah menyelesaikan kasus BLBI, Centurygate dan e-KTP. Kini masyarakat berhak untuk menagih janji Agus Rahardjo Cs agar tidak menjadi hutang di tahun-tahun mendatang.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here