Perahu Tambang Makan Korban, Pemprov Jatim Mulai Evaluasi

0
44
Pertemuan bahas peningkatan keselamatan perahu tambang.

Nusantara.news, Surabaya – Menyikapi insiden perahu terbalik dan memakan korban jiwa, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama sejumlah pihak duduk bersama membahas serta mencari jalan keluar dan menjajaki standardisasi keselamatan bagi pengguna perahu penyeberangan tradisional. Pertemuan tersebut dilakukan di ruang rapat Wakil Gubernur Jawa Timur, dan dipimpin Saifullah Yusuf, Senin (17/4/2017).

“Kita bahas dengan sejumlah pihak terkait untuk menentukan standardisasi keselamatan pengguna perahu tambang, karena masyarakat juga membutuhkan,” kata Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf kepada wartawan usai melakukan pertemuan.

Pertemuan siang tadi dihadiri diantaranya ada Dinas Pengairan, Dinas Perhubungan, BPPD Jatim, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Perusahaan Umum Jasa Tirta 1, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik serta Kabupaten Sidoarjo.

“Angkutan penyeberangan perahu itu sudah ada sejak kemerdekaan, dan sangat diperlukan masyarakat. Tetapi standarisasi penggunaan perahu penyeberangan sungai sangat dibutuhkan untuk keselamatan penumpang dan itu harus menjadi hal prioritas,” jelas Gus Ipul sapaan akrab Saifullah Yusuf.

Standard keselamatan misalnya, menyangkut ukuran perahu, ada pelampung, serta terdapat pembatas atau pagar di pinggir perahu dan juga jumlah kapasitas kapal dalam mengangkut penumpang perlu dilakukan penertiban.

“Jadi penumpang yang naik perahu harus menggunakan pelampung sebagai bagian dari standar keselamatan, meskipun jarak penyeberangannya pendek,” tambahnya.

Dan, untuk langkah selanjutnya adalah mempersiapkan dermaga sebagai tempat bersandarnya perahu, yang juga diwajibkan ada fasilitas rambu-rambu secara layak.

Di dalam pertemun tersebut juga dibahas soal rencana memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada operator atau pemilik kapal. Karena, sesuai aturan operator perahu harus memahami kondisi sungai, cuaca serta hal-hal lain yang menyangkut keselamatan penumpang. Serta juga ikut dibahas untuk pengetatan aturan demi keselamatan.

Dalam tanya jawab tersebut, seorang penanya dari Balai Besar Sungai memberikan masukan bahwa, keberadaan perahu penyeberangan di sejumlah tempat telah merusak tanggul sungai, untuk dipakai jalur penyeberangan.

Sementara, dari pertemuan siang itu juga terungkap hampir semua perahu penyeberangan (Perahu Tambangan) data yang ada di Dinas Pengairan Jawa Timur, bahwa wilayah hilir Sungai Brantas terdapat 70 lokasi perahu tambang, sebanyak 65 lokasi perahu tambang di Kali Surabaya, empat lainnya di Kalimas  dan satu perahu tambang berada di Kali Wonokromo.

Sedangkan, di wilayah sekitar area Bengawan Solo terdapat 86 lokasi penyeberangan menggunakan perahu tradisional.

“Ternyata semua perahu tambangan itu tidak memiliki izin, padahal terdapat ratusan penyeberangan sungai di Jatim yang berada di kabupaten/kota. Tapi yang pasti, Pemerintah ingin hadir untuk memberikan pelayanan keselamatan kepada masyarakat,” tegasnya.

Ini sebuah fenomena yang tidak boleh diabaikan. Satu sisi keberadaan perahu tambang sangat dibutuhkan masyarakat, untuk menempuh jalur singkat ke sekolah atau ke tempat bekerja dengan ongkos murah. Namun, sisi lain keselamatan penggunanya belum mutlak, seperti peristiwa perahu terbalik yang terjadi akhir-akhir ini.

Untuk diketahui, insiden perahu terbalik terjadi di Dusun Grompol, Desa Sumberame, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Surabaya, Selasa (13/4/2017).

Pencarian seorang dari semula empat korban yang tercebur terus dilakukan, serta tujuh unit sepeda motor yang ikut tenggelam.

Dari kejadian tersebut, Gus Ipul mengatakan, nama-nama korban masih terus didata BPBD Kabupaten Gresik. Dari peristiwa itu dua orang meninggal dunia yakni Ujang Fadilah warga Desa Sumberanto Wringinanom dan Mis’ah warga Balongbendo. Sementara enam korban lainnya ditemukan selamat. Di sepanjang Kali Surabaya terdapat puluhan perahu penyeberangan yang sudah ada sejak dulu untuk memudahkan mobilitas masyarakat, namun kegiatan tersebut tidak berizin.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here