Peran Setnov Makin Terungkap, Berkas Segera Dilimpahkan ke Pengadilan

0
65
Setya Novanto, Ketua DPR RI tersangka korupsi e-KTP

Nusantara.news, Jakarta – KPK segera melimpahkan berkas perkara Setya Novanto alias Setnov ke Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta. Saat ini, penyidik fokus pada keterangan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong yang membuka peran Setnov dalam kasus korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun.

“Berkas sudah rampung, sekarang beberapa bukti dikaji kesesuainnya, Dan, penyidik juga fokus pada keterangan Andi Agustinus,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (4/12/2017).

Keterangan Andi menjadi perhatian khusus penyidik karena mengungkap peran penting sejumlah pihak yang diduga terlibat, diantaranya Setnov. Dalam persidangan pada Kamis (30/11/2017), Andi Narogong diperiksa sebagai terdakwa di PN Tipikor, Jakarta membeberkan peran Setnov dalam hal anggaran proyek tersebut.

Kesaksikan itu otomatis menyanggah pengakuan Setnov tentang hubungannya dengan Andi di persidangan pada Jumat (3/11/2017) di PN Tipikor, Jakarta. Kala itu, Setnov dimintai keterangan sebagai saksi terdakwa Andi Narogong.

Saat Majelis hakim yang dipimpin Jhon Halasan Butar Butar mencecar Setnov yang mengaku kenal dengan Andi sejak tahun 2009. Setnov menjelaskan perkenalannya dengan Andi hanya sebetas bisnis kaos menjelang Pilkada.

“Begini Pak hakim, pada pertengahan 2009, Saudara Andi datang ke Tee Box Cafe dan perkenalan diri sebagai supplier kaos untuk Pilkada,” tutur Setnov.

Namun, karena tidak ada kecocokan harga akhirnya batal. Dan, beberapa bulan kemudian, Andi kembali menawarkan kaos impor Cina yang lebih murah, namun lagi-lagi rencana pemesanan kaos gagal. Karena itu, Setnov pun menagaskan bahwa pertemuannya dengan Andi hanya dua kali itu saja.

Sementara, dalam kesaksiannya yang terbaru pada pekan lalu itu, Andi justru membantah keterangan Setnov tersebut. Andi mengaku beberapakali bertemu Setnov membahas proyek e-KTP. Bahkan, Andi juga mengungkap peran Setnov dalam menggolkan proyek senilai Rp5,9 triliun.

“Begini Pak Hakim, proyek e-KTP kuncinya ada di Pak Irman (mantan Dirjen yang juga terdakwa e-KTP) dan pejabat kemendagri, juga pada Azmin Aulia (adik mantan Mendagri Gamawan Fauzi). Nah, Kalau Pak Novanto (perannya) soal anggaran,” tutur Andi.

Soal pertemuannya dengan Setnov, kata Andi, awalnya sempat terjadi perselisihan antara Paulus Tannos (Dirut PT Sandipala Arthaputra merupakan salah anggota konsorsium PNRI, pemenang lelang proyek e-KTP) dengan Irman.

Keributan itu muncul lantaran Paulus keberatan jika pengerjaan proyek e-KTP dibagi rata ke seluruh pihak. Alasannya, proyek hanya boleh dikerjakan oleh anggota konsorsium. Namun, Irman tak setuju lantas naik pitam.

Tak sampai disitu, Irman menolak memberi uang muka proyek yang membuat anggota konsorisum kelabakan. Setelah pontang panting mencari investor untuk mendanai proyek, akhirnya pada sekitar November 2011, Paulus mengundang  Andi, Anang Sugiana (Dirut PT Quadra Solution) dan Johannes Marliem ke rumah Setnov yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR. Tujuan kedatangan mereka untuk melaporkan kondisi anggota konsorsium yang kesulitan dana karena uang muka tidak diberikan.

Mendengar itu, Setnov memberikan solusi untuk memperkenalkan mereka kepada seseorang bernama Made Oka Masagung yang punya jaringan perbankan. Dalam pertemuan itu, juga disepakati adanya fee 5 persen untuk pengurusan anggaran proyek.

Untuk diketahui, Oka Masagung yang merupakan mantan pemilik PT Gunung Agung telah mengaku Kenal dekat dengan Setnov sejak tahun 1990. Pengakuan itu disampaikan pada persidangan Jumat (10/11/2017) lalu.

Oka mengaku makin dekat saat Setnov duduk sebagai salah satu direktur diPT Gunung Agung, sementara Oka menjabat sebagai komisaris di perusahaan tersebut.

Dalam beberapa persidangan, Oka disebut pernah menerima 2 juta dollar AS dari Anang Sugiana Sudihardjo, selaku Direktur Utama PT Quadra Solution. Selain itu, Oka juga pernah menerima transfer 1,8 juta dollar AS dari Biomorf Mauritius.

Kembali pada kesaksian Andi, Setnov pun akhirnya mengundang Paulus, Andi dan lainnya untuk diperkenalkan kepada Oka. Hingga, pada akhir tahun 2011, Chairuman Harahap yang saat itu menjabat ketua Komisi II DPR menagih janji fee 5 persen kepada Irman.

Selanjutnya, dilakukan pertemuan di kantor Setnov di Equity Tower. Pada pertemuan yang membahas soal fee DPR itu ikut hadir Setnov, Chairuman Harahap, Paulus Tannos dan Andi. Akhirnya, Paulus pun menyanggupi fee untuk DPR segera dibayarkan.

Untuk memperlancar pembayaran fee untuk DPR, dilakukan pertemuan di rumah Paulus. Rapat yang membahas teknis pembayaran fee itu dihadiri Paulus, Andi, Anang, dan Johannes Marliem. Setelah Johannes Marliem menerbitkan invoice USD 3,5 juta, selanjutnya fee DPR dibayarkan.

Atas pengakuan Andi itulah, kini KPK semakin yakin soal peran Setnov dalam kasus tersebut. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang berharap sidang praperadilan yang diajukan Setnov tidak berlanjut. “Kalau berkas sudah lengkap tinggal kroscek ulang lagi, kan berarti kita nggak main sidangnya,” cetus Saut.

Dalam perkara ini, Setnov dijerat Pasal 2 ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal 2 ayat 1 berbunyi : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.”

Pasal 3 berbunyi : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.” []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here