Perang Besar di Pilgub Jabar

0
318

Nusantara.news, Jakarta – Nasib Ridwan Kamil sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat dari Partai Nasdem berkembang tak jelas. Demikian juga nasib Dedi Mulyadi sebagai bakal cagub dari Partai Golkar berkembang tak pasti. Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham malah mengeluarkan pernyataan baru. “Kita melihat dinamika politik di daerah (Jabar, Red)). Artinya, bisa saja mencalonkan calon dari luar baik independen, birokrat, atau dari partai lain,” kata Idrus Marham.

Pilgub Jabar Serasa Pilpres

Berubahnya status Ridwan Kamil sebagai bakal calon dari Partai Nasdem tidak terlalu jadi masalah. Sebab, Ridwan Kamil memang bukan kader Partai Nasdem. Lain halnya dengan Dedi Mulyadi, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah  (DPD) Partai Golkar Jawa Barat. Sebagai Ketua DPD Golkar Jabar, maka status Dedi Mulyadi sebagai bakal calon gubernur dari Partai Golkar, seharusnya tidak mudah untuk digoyang.

Dedi Mulyadi juga bukan sembarang tokoh di Jawa Barat. Bupati yang sukses memimpin Kabupaten Purwakarta dua periode berturut-turut itu, dikenal sebagai tokoh yang berprestasi di Jabar. Track record dan karir politiknya mulus. Demikian juga Ridwan Kamil, dikenal sukses memimpin Kota Bandung.

Bahwa sekarang Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan bisa saja partai Golkar mencalonkan calon dari luar dari independen, birokrat, atau dari partai lain,  mengindikasikan ada suatu yang besar yang mempengaruhinya.

Apa itu? Idrus Marham tidak memberikan penjelasan. Namun, dapat dianalisis bahwa perubahan status pencalonan Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi itu tentu terkait dengan keinginan poros Teuku Umar untuk memenangi Pilgub Jabar sebagai langkah awal memenangi persaingan Pilpres 2019 mendatang.

Dapil Jabar menjadi perhatian tersendiri bagi poros Teuku Umar. Mengapa? Pertama, karena dapil ini merupakan lumbung suara terbesar di seluruh Indonesia. Jumlah pemilih di dapil Jabar berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres 2014 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencapai 33.045.101 suara.

Jumlah DPT ini terpaut hampit 3 juta suara dengan jumlah pemilih Jawa Timur yang merupakan lumbung suara terbesar kedua di Indonesia yang mencapai 30.638.982 suara. DPT Jawa Tengah merupakan lumbung suara terbesar ketiga mencapai 27.385.213 suara.

Kedua, berdasarkan data KPU, total suara dari ketiga provinsi ini setara dengan 62,8 persen dari rekap sementara secara nasional. Berdasarkan data pemilih tetap KPU, ketiga provinsi ini memiliki jumlah pemilih terbanyak yang totalnya lebih dari 50 persen dari jumlah keseluruhan pemilih di Indonesia.

Ketiga, karena pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi-JK berhasil memenangi perolehan suara di Dapil Jateng dan Jatim, tetapi kalah di Dapil Jabar.

Di Jawa Tengah, dari total suara sah sebesar 19.445.260 suara, Jokowi-JK meraup 12.959.540 (66,65 persen) suara, sementara Prabowo-Hatta meraih 6.485.720 (33,35 persen).

Di dapil Jatim, dari 21.946.401 total suara sah, Jokowi-JK meraup 11.669.313 (53,17 persen), sedangkan Prabowo-Hatta memperoleh 10.277.088 (46,83 persen)
Di dapil Jabar dari 23.697.696 total suara sah, Jokowi-JK meraih 9.530.315 (40,22 persen) suara, sedangkan  Prabowo-Hatta meraup 14.167.381 (59,78 persen), atau terpaut hampir 5 juta suara.

Keempat, poros Teuku Umar dengan enam partai pendukung meliputi PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, dan PKB,  di atas kertas akan menguasai panggung politik Jateng pada Pilpres 2019 mendatang. Hal ini terindikasi dari posisi Gubernur Jateng yang  diduduki oleh kader PDIP.

Panggung pemilu Jatim juga akan dikuasai oleh poros Teuku Umar. Calon Partai Demokrat memang berhasil memenangi Pilgub Jatim dua kali berturut-turut. Tetapi kemenangan itu dianalisis lebih karena faktor Wakil Gubernur Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul yang memiliki kedekatan dengan ulama yang menjadi basis suara terbesar di Jatim.

Pada Pilpres  mendatang, gabungan PKB dan PDIP saja diyakini sudah mampu meraup suara signifikan di dapil Jatim. Ditambah suara Partai Golkar dan 3 partai lainnya, maka dapil Jatim di atas kertas dimenangi oleh poros Teuku Umar.

Persoalannya adalah di dapil Jabar. Di dapil dengan suara terbesar ini, koalisi PKS dan  Gerindra memenangi pilgub dua kali berturut turut.

Oleh sebab itu, poros Teuku Umar memang masuk akal jika memberikan perhatian besar. Bagi poros Teuku Umar, khusus Pilkada Jabar 2018 serasa Pilpres 2019, dan oleh sebab itu harus mempersiapkan diri seperti menghadapi perang besar.

Sebab, pada Pilpres 2014, secara nasional pasangan Jokowi-JK meraup 71.107.184 suara (53,19 persen), sedangkan Prabowo-Hatta meraih 62.578.528 suara (46,81 persen), atau terpaut hampir 9 juta suara.

Jika saja pada Pilpres 2019 mendatang, poros Teuku Umar yang diyakini kembali mengusung Jokowi, berhasil mengungguli perolehan suara Prabowo atau kandidat lain di dapil Jabar, maka praktis Jokowi akan keluar sebagai pemenang mutlak (sekitar 60 persen).

Karena itu pula, poros Teuku Umar berupaya keras mempersiapkan diri secara sangat serius di dapil Jabar. Hal itu pula yang diyakini melatarbelakangi mengapa status pencalonan Ridwal Kamil dan Dedi Mulyadi berkembang mengambang tak pasti seperti sekarang ini.

Perang Kubu 212 dan Anti 212

Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi memang berprestasi dan tenar di Jabar. Tetapi medan pertempuran pilgub yang dihadapi di Jabar agak berbeda. Medan Pilgub Jabar 2018 nanti mirip dengan medan Pilgub DKI Jakarta April 2017 lalu.  Hal ini karena salah satu koalisi partai pengusung cagub di Jabar adalah koalisi PKS dan Gerindra. Koalisi ini sama dengan koalisi yang mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Anies – Sandi) pada Pilkada DKI Jakarta dan berhasil mengalahkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama – Saiful Djarot Hidayat (Ahok-Djarot) yang diusung  koalisi besar meliputi PDIP, Golkar, PPP, PKB, Nasdem dan Hanura, sekarang disebut dengan julukan poros Teuku Umar.

Apa yang membuat koalisi  PKS-Gerindra bisa memenangi Pilkada DKI Jakarta? Tentunya terkait dengan aksi bela umat dan bela ulama yang dikenal dengan aksi 212 dan aksi sejenis setelahnya.

Pilgub Jabar kondisinya bisa lebih dihegemoni lagi oleh koalisi PKS -Gerindra, karena koalisi ini sudah berhasil memenangi Pilgub Jabar dua kali berturut turut sebelum ada aksi 212.

Pada Pilgub 2018 mendatang, isu yang mewarnai aksi 212 berpotensi merambah ke Pilgub Jabar dan akan menjadi vitamin baru bagi koalisi PKS-Gerindra.  Betul, unsur Ahok dengan Almaidah 51 memang sudah tidak ada. Kasus reklamasi juga tidak berada di Jabar melainkan di Jakarta.

Namun demikian, koalisi enam partai yang disebut poros Teuku Umar adalah koalisi yang sama dengan koalisi yang mendukung Ahok di Pilakda DKI Jakarta. Sehingga koalisi atau poros Teuku Umar ini mudah diasosiasi menjadi kelompok Anti-212, sedang koalisi  PKS-Gerindra akan diasosiasi sebagai kelompok Pro-212.

Maka situasi Pilgub DKI Jakarta sangat mungkin berlanjut ke Pilgub  Jabar. Kelompok yang bertarung dengan demikian akan berubah. Bukan lagi poros Hambalang berhadapan dengan poros Teuku Umar, tetapi persaingan antara kelompok yang Anti-212 berhadapan dengan kelompok yang Pro-212.

Seperti Pilgub DKI Jakarta, maka medan pertempuran di Pilgub Jabar bukan lagi pertempuran adu hebat program, melainkan pertempuran antara isu yang melekati  kelompok Anti-212 dengan isu yang melekati kelompok Pro-212.

Kristalisasi isu 212 berpotensi sangat besar untuk muncul kembali di Pilgub Jabar, karena di Cikarang sedang panas disorot pembangunan kota baru Meikarta, milik Lippo Group yang pada Pilkada DKI Jakarta Arpil 2017 lalu berada dalam kelompok Anti-212.

Meikarta bahkan berpotensi mendidihkan kembali isu 212 mengingat saat ini saja Lippo Group sudah saling bertentangan dengan Wakil Guibernur Deddy Mizwar yang pada Pilgub Jabar 2018 mendatang akan diusung PKS-Gerindra.

Deddy Mizwar sudah memperingatkan Lippo Group agar menghentikan pembangunan dan pemasaran Meikarta karena belum ada izin. Namun, Lippo Group mengabaikan peringatan itu, bahkan melakukan pemasaran secara besar-besaran melalui pemasangan iklan secara besar-nbesaran di sejumlah media.

Dalam medan pertempuran seperti itu, maka Dedi Mulyadi memang kurang pas diusung oleh poros Teuku Umar. Bukan karena tidak hebat, melainkan kurang pas karena pernah berhadapan dengan Front Pembela Islam (FPI) dalam satu kasus di Purwakarta. FPI sendiri dikenal sebagai salah satu motor yang menggerakkan aksi 212. Pengusungan Dedi Mulyadi malah semakin memicu mengkristalnya isu 212.

Ridwan Kamil juga kurang pas. Lagi-lagi bukan karena persoalan kapasitas, melainkan kurang pas untuk medan pertempuran Pilgub Jabar yang  berpotensi diwarnai isu 212.

Apalagi, Ridwan Kamil dalam kapasitasnya sebagai Walikota Bandung meresmikan kawasan Chinatown Bandung di Jalan Kelenteng, Kota Bandung, Minggu (20/8/2017). Jika Ridwan Kamil diusung oleh poros Teuku Umar, maka peresmian Chinatown berpotensi memicu mengkristalnya kembali isu 212.

Poros Teuku Umar secara tak langsung tampaknya menyadari keberadaan Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil, sehingga status keduanya yang semula digembar-gemborkan akan diusung dalam Pilgub Jabar, kini berkembang mengambang tak pasti.

Lalu bagaimana langkah poros Teuku Umar menghadapi Pilgub Jabar. Apakah akan maju pantang mundur seperti Pilkada DKI Jakarta, atau coba bersiasat untuk meredam munculnya isu 212?.

Siapa tokoh yang akan diusung? Menurut Idrus Marham bisa dari independen, bisa dari birokrat, dan bisa juga dari partai lain. Siapa dan seperti apa sosoknya? Kita tunggu. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here