Perang Dagang AS-China Mulai Ganggu Industri Perbankan

0
220
Perang dagang AS dan China mulai berdampak terhadap penurunan kredit perbankan. Ini pertanda buruk yang harus segera diantisipasi OJK, BI dan Pemerintah.

Nusantara.news, Jakarta – Krisis global ibarat naga yang mengamuk, mulutnya menganga lebar hendak memakan siapa saja yang ada di hadapannya. Sementara ekornya menghantam ke sana ke mari, tanpa peduli siapa saja dihantamnya. Termasuk industri perbankan ikut terkena sapuan ekor naga.

Itulah perumpamaan kejamnya perang dagang yang menjadi pemicu baru krisis global yang melanda hampir seluruh belahan dunia, tanpa kecuali Indonesia. Dampak krisis itu juga mulai dirasakan di industri keuangan dan perbankan. Paling tidak itulah kesimpulan yang disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

Gubernur BI mengatakan perang dagang antara China dan Amerika Serikat (AS) bakal berdampak ke seluruh dunia. Dampak yang dimaksud berupa melambatnya laju pertumbuhan ekonomi dunia. Selain itu, ada juga dampak ke pasar keuangan negara berkembang bila bank sentral AS merespons kondisi terkini dengan kenaikan tinggi bunga AS.

Perry menjelaskan, perang dagang bakal membuat ekspor-impor China dan AS turun sehingga mengganggu pertumbuhan ekonomi kedua negara, dan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia. “Akan merambat juga ke negara-negara lain," kata Gubernur BI beberapa waktu lalu.

Perang dagang berpotensi memicu kenaikan tinggi bunga acuan AS, Fed Fund Rate. Bila hal tersebut terjadi, maka bakal meningkatkan risiko arus keluar dana asing (capital outflow) dari pasar keuangan negara berkembang. Sepanjang tahun ini, Fed Fund Rate telah naik 0,5% seiring perkembangan inflasi dan ketenagakerjaan di AS yang sesuai target.

“Dalam beberapa hal adanya ketegangan kedua negara itu akan menimbulkan respons kebijakan moneter Amerika dengan suku bunga lebih tinggi, risiko di pasar keuangan juga tinggi, dan itu membuat penarikan modal dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia,” ujar Perry.

Adapun arus keluar dana asing dari pasar keuangan negara berkembang telah membuat mata uang negara-negara tersebut mengalami pelemahan terhadap dolar AS sepanjang tahun ini. Bahkan, beberapa negara tercatat mengalami pelemahan tajam, tak terkecuali Indonesia.

Menurut Gubernur BI, strategi tepat bagi Indonesia untuk menjaga perekonomian di tengah kondisi saat ini adalah dengan memperkuat permintaan domestik, mengendalikan defisit transaksi berjalan, dan mendorong arus masuk dana asing. "Itu yang kami lakukan," katanya.

Perry menyinggung langkah BI menaikkan bunga acuan BI 7 Days Repo Rate total 1% sepanjang Mei-Juni lalu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya tarik pasar Surat Berharga Negara (SBN) bagi investor, termasuk investor asing.

Menurut dia, pihaknya bersinergi dengan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperkuat ketahanan ekonomi domestik dan mendorong laju perekonomian. Secara khusus, BI telah memperlonggar kebijakan uang muka kredit perumahan guna membantu memacu bisnis di sektor properti.

Di sisi lain, pemerintah tengah berupaya mengembangkan sektor pariwisata, mendorong ekspor barang yang berdaya saing tinggi, dan meningkatkan produksi dalam negeri untuk substitusi impor. 

Pemerintah juga diketahui berencana membentuk kelompok kerja (working group) untuk mengantisipasi perang dagang antara AS dan Tiongkok. Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengatakan pembentukan kelompok kerja untuk memperbaiki kinerja impor dan ekspor. Selain itu, untuk mengantisipasi risiko perang dagang seperti membanjirnya baja asal Tiongkok.

Tentu saja salah satu risiko yang cukup serius dari perlambatan ekonomi adalah mengganggu pertumbuhan kredit perbankan. Hal ini disebabkan oleh melambatnya laju perekonomian.

Itu sebabnya Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengungkapkan perbankan nasional melakukan revisi ke bawah target pertumbuhan kredit menjadi 9-10% dari sebelumnya 10%-12%.

Wimboh menjelaskan penurunan target ini terjadi karena perang dagang yang terjadi dan berimbas ke ekspor serta kebutuhan pembiayaan dunia usaha. Faktornya beragam, ada beberapa bank yang tertunda (penyaluran kreditnya). Ada juga yang terimbas perang dagang.

Dia menjelaskan ketegangan dagang antara AS dan Cina turut mempengaruhi optimisme dunia usaha dan pengaruh terhadap ekspor ke negara yang terkena dampak perang dagang. Kalau ekspornya dikenakan tarif jadi eksportir tidak bisa produksi banyak. Kalau produksi terganggu yang mulai berdampak.

Wimboh mengatakan tetap optimistis pertumbuhan kredit perbankan tahun ini akan berada di bias atas rentang pertumbuhan kredit atau 11%. Dia mengungkapkan koreksi pertumbuhan kredit itu karena murni faktor ekonomi eksternal, bukan lemahnya permintaan kredit dari domestik.

Selain pertumbuhan kredit, OJK juga merevisi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan menjadi 7%-9% dari sebelumya 8-10%. Penurunan DPK ini karena tekanan yang menimbulkan dana keluar.

Hanya saja pada 2020, Ketua OJK optimistis pertumbuhan kredit perbankan bisa naik lagi ke kisaran 12%-16%. Sementara DPK masih bisa tumbuh 10% hingga 13%.

Itu sebabnya OJK perlu meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia dan Pemerintah untuk memungkinkan meningkatkan produktivitas di dalam negeri. Tentu saja penciptakan produktivitas di dalam negeri ini diharapkan dapat menggantikan potensi pertumbuhan yang hilang akibat perang dagang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here