Perang Dagang AS-RI Akan Hantam Kinerja Ekspor

0
42
Presiden Jokowi perlu melobi Presiden Donald Trump agar fasilitas khusus pembebasan bea masuk (Generalized System of Preference—GSP) tidak sepenuhnya dicabut.

Nusantara.news, Jakarta – Tidak perlu ada perang dagang, kinerja ekspor kita selalu lebih rendah sepanjang masa dibandingkan ekspor. Itu sebabnya defisit perdagangan kita terus melebar.

Apatah lagi kalau negeri Paman Sam mempermaklumkan perang dagang, akan seperti apa nasib kinerja ekspor-impor kita ke depan?

Indonesia memang baru saja digertak oleh Presiden AS Donald Trump, ia sudah memasang kuda-kuda untuk me-review kembali perlakuan khusus pembebasan bea masuk (Generalized System of Preference—GSP) atas 124 produk ekspor Indonesia ke Amerika.

Ini bukan gertak sembarang gertak, tapi sebuah sikap tegas Trump yang berusaha mengambil hati warga Amerika dengan mengkaji ulang GSP kepada mitra dagang globalnya. Indonesia termasuk yang menerima fasilitas GSP atas 124 barang yang secara rutin masuk ke Amerika setiap tahun.

Jika Trum benar-benar merealisasikan mimpi menyenangkan rakyat Amerika, maka atas 124 barang ekspor Indonesia tersebut ke depan akan dikenakan bea masuk sesuai tarif yang berlaku.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menilai ancaman perang dagang Trump yang merambat ke Indonesia tidak bisa dianggap enteng. Bahkan tidak bisa dianggap main-main.

Artinya, jika perlakuan khusus GSP dicabut, maka mau tidak mau, siap tidak siap, Indonesia harus siap. Karena Trump memang sedang merealisasikan janji kampanyenya soal ‘America Win, Make Amerika Great Again.” Dari sisi Amerika, kebijakan Trump ini disebut sebagai kebijakan pahlawan.

Tapi bagi mitra dagang yang sudah terlanjur keenakan menikmati fasilitas GSP, seperti Indonesia, boleh jadi kajian ulang atas GSP benar-benar kiamat. Terutama dikhawatirkan akan menghantam kinerja ekspor Indonesia, tahun lalu transaksi perdagangan Indonesia-Amerika membuat Indonesia surplus US$9,5 miliar.

Karena itu Sofjan mendorong agar masalah tersebut harus segera diselesaikan walaupun Indonesia tidak menjadi mitra dagang prioritas negara Paman Sam tersebut. Walaupun prioritas utama perang dagang AS sasarannya ke China, namun Indonesia tetap harus berbenah.

Sofjan menghitung, bila fasilitas khusus GSP dicabut amak Indonesia berpotensi harus membayar bea masuk atas ekspor 124 barang ke Amerika sekira US$1,8 miliar (ekuivalen Rp25,9 triliun). Bukan sebuah angka yang kecil tentunya.

Saat ini transaksi dagang Indonesia–Amerika telah mencapai US$20 miliar, sehingga jika dikenakan bea masuk US$1,8 miliar memang atau sekitar 11,11%. Walaupun angka itu tidak terlalu besar, namun angka itu dianggap sebagai kerugian.

Artinya, jika fasilitas khusus GSP itu benar-benar dicabut oleh Trump, bukan berarti Indonesia tidak bisa ekspor sama sekali ke negeri Paman Sam. Indonesia tetap bisa mengekspor ke-124 barang tersebut, hanya saja biaya bea masuknya memang harus dibayar.

Itu sebabnya, Sofjan masih berharap tidak seluruh 124 barang ekspor Indonesia yang di-review Trump. Mungkin separuhnya, sepertiga atau bahkan seperempat barang saja. Mengingat pesan yang ingin disampaikan Trump kepada publik Amerika adalah, bahwa ia sebagai Kepala Negara benar-benar concern terhadap bangkitnya kembali ekonomi Amerika yang sejak 2008 mati suri diterpa krisis.

Hantam ekspor

Sementara Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro berpendapat perang dagang AS-Indonesia tetap ada bahayanya. Jika fasilitas khusus GSP itu benar-benar dicabut, maka kinerja ekspor Ri bisa terganggu.

Sebab di dalam perang dagang yang paling ditakutkan adalah adanya proteksi tarif tinggi yang kemudian bisa mempengaruhi ekspor. Kondis ini ternyata, cepat atau lambat, juga bisa berdampak langsung pada pertumbuhan eknomi RI.

“Kalau ekspor produk atau komoditi terganggu, yang kita khawatirkan nanti perekonomian di daerah penghasil komositas atau barang ekspor tersebut bisa terganggu,” tambahnya.

Perdagangan Indonesia dengan Tiongkok selalu mencatat defisit sementara dengan Amerika Serikat (AS) mengalami surplus. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan neraca perdagangan Indonesia dengan Chinapada 2017 mengalami defisit US$12,72 miliar sementara dengan AS mencatat surplus US$9,66 miliar.

Total perdagangan Indonesia dengan China sepanjang tahun lalu mencapai US$58,82 miliar, terdiri dari impor US$35,76 miliar dan ekspor US$23 miliar. Sedangkan perdagangan Indonesia dengan Negeri Paman Sam hanya mencapai US$25,9 miliar, dengan nilai impor US$8,12 miliar sementara ekspor US$17,79 miliar.

Pada 2014, defisit perdagangan Indonesia dengan Negeri Tirai Bambu melonjak lebih dari 79% dari tahun sebelumnya menjadi US$ 13 miliar. Tahun berikutnya defisit perdagangan Indonesia dengan mitranya tersebut kembali meningkat menjadi US$ 14,36 miliar dan menjadi yang terbesar dalam lima tahun terakhir. Sementara surplus perdagangan Indonesia dengan AS justru mengalami tren kenaikan dalam tiga tahun terakhir.

Berbeda dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, ia menilai peringatan yang dilakukan Trump ke banyak negara, termasuk Indonesia, bukan suatu ancaman besar. Sebab, langkah Trump yang mengevaluasi hak istimewa terhadap produk-produk ekspor Indonesia ke AS dinilai sebagai hal yang biasa. Sehingga tidak perlu ada istilah perang dagang.

“Kami tidak melihat ini akan menjadi ancaman yang besar bagi Indonesia, kita komunikasi dan lakukan pembicaraan,” kata Airlangga kemarin.

Optimisme Airlangga memang cukup beralasan. Jika dilihat dari urutan, Indonesia menduduki posisi 17 menjadi negara yang kondisi neraca perdagangannya surplus terhadap AS. Ditambah lagi pengkajian ulang GSP Indonesia diberlakukan bersama dua negara lainnya. Artinya Indonesia tidak sendiri dalam menerima kebijakan Amerika yang telah menjadi salah satu ketidakpastian global itu.

“Ya memang GSP itu sesuatu yang biasa di-review, GSP tidak mencerminkan ada sesuatu terkait perdagangan Indonesia. Semua negara yang memperoleh GSP akan mendapatkan review,” tutur dia.

Cara mengatasi

Airlangga mengatakan secara garis beras langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi ketidakpastian global seperti kondisi perang dagang hingga fluktuasi nilai tukar dengan cara memperkuat ekonomi nasional dan memberikan rasa aman bagi pelaku usaha.

Selain itu, menurutnya, pemerintah harus menciptakan rasa aman bagi para investor sehingga investasi langsung yang masuk akan tetap tinggi.

Berdasarkan Rapat Koordinasi Kementerian Ekonomi di Istana Bogor, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah mengatasi dampak perang dagang. Pertama, optimalisasi fiskal dengan menerapkan bea keluar, bea masuk, dan harmonisasi bea masuk, agar industri punya daya saing dan mampu melakukan ekspor.

Kedua, menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri di dalam negeri.

Ketiga, memberikan insentif untuk mendorong ekspor.

Keempat, memberikan insentif bagi pengusaha yang ingin merelokasi pabrik, misalnya dari indutri yang sudah padat karya dari wilayah Jawa Barat ke wilayah lain semisal Jawa Tengah.

Kelima, memberikan insentif ke UMKM, terutama di bidang furniture misalnya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang akan disubsidi oleh pemerintah.

Keenam, pemanfaatan tingkat kandungan dalam negeri agar utilisasi industri dapat ditingkatkan untuk memenuhi ketersediaan bahan baku termasuk korporasi-korporasi di Tuban yang bergerak di sektor petrokimia mau pun BBM.

Ketujuh, meningkatkan penggunaan biodiesel 20% (B20) sekaligus dikaji penggunaan biodiesel ke 30% (B30) karena itu akan meningkatkan konsumsi biodiesel sebesar 500.000 ton/tahun.

Kedelapan, memaksimalkan potensi wisata dengan mengembangkan bandara dan maskapai berbiaya hemat (low cost carrier–LCC).

Selain kedelapan langkah tersebut, Pemerintah Indonesia juga akan mengirim tim negosiasi ke AS agar pengkajian ulang atas fasilitas khusus GSP tidak seluruhnay dicabut.

Tinggal kita lihat hasil nyata kerja keras pemerintah dalam menghadapi perang dagang. Sebab dimasa lalu pemerintah juga sudah menerbitkan 16 Paket Kebijakan Ekonomi, namun hasilnya tidak sesuai harapan.

Semoga langkah pemerintah yang terakhir ini juga tak menyebabkan perang dagang antara AS-Indonesia tidak berujung pada musibah ekonomi selanjutnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here