Perang Dagang Indonesia-Uni Eropa Kian Terbuka

0
195
Menlu Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Komisioner Uni Eropa bidang Luar Negeri dan Keamanan Federica Mogherini harus mencegah terjadinya perang dagang antara Indonesia dengan Uni Eropa yang dipicu oleh sikap diskriminasi Uni Eropa terhadap sawit dan produk sawit Indonesia.

Nusantara.news, Jakarta – Perundingan soal ekspor sawit dan minyak sawit (crude palm oil—CPO) ke Uni Eropa (UE) sepertinya terancam deadlock. Bahkan UE akan memberlakukan kebijakan diskriminatif atas produk CPO Indonesia karena dianggap berisiko tinggi. Indonesia pun melawan.

Ihwal hubungan Indonesia-UE yang kian memanas karena dipicu oleh sikap negara-negara Eropa tersebut yang mendiskriminasi produk sawit dan minyak sawit asal Indonesia dan Malaysia.

Parlemen UE telah memberikan cap kepada produk minyak nabati asal Amerika Serikat dengan status low risk. Sementara terhadap minyak sawit justru di berikan status high risk. Lewat bleid inilah dalam waktu dekat UE akan melarang ekspor sawit Indonesia dan Malaysia ke UE.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi menegaskan kalau memang akal-akalan Parlemen UE direalisasikan menjadi kebijakan, Indonesia siap membawa persoalan sawit ini ke World Trade Organization (WTO).

“UE tentu memiliki data, kita juga memiliki scientific data. Dari sejak awal kita berusaha untuk mengajak UE dan Komisi Eropa untuk sama-sama melihat data dan penjelasan dari masing-masing data itu. Tapi lepas dari semua yang diupayakan Indonesia beberapa tahun belakangan ini, kok tampaknya tidak ada respon yang cukup positif dari UE,” sesal Retno di Jakarta hari ini.

Retno mengaku sangat mengecam keputusan UE tersebut, dan Indonesia tidak bergerak sendiri. Karena Malaysia juga mengambil sikap yang sama. Oleh karena itu Indonesia-Malaysia bekerjasama, lewat pertemuan dengan Menlu Malaysia di forum OKI di Istambul, sepakat melawan diskriminasi UE.

Ada banyak kemungkinan yang akan ditempuh Indoensia, tapi saya tidak akan mengungkapnya sekarang. Tapi kita akan melawan diskriminasi yang dilakukan UE, kebetulan mayoritas produsen kelapa sawit itu berasal dari Indonesia dan Malaysia, kita akan lawan diskriminasi.

Pangsa pasar alternatif, sebenarnya kontribusi ekspor kelapa sawit kita ke UE tidak yang terbesar. “Tapi yang kita lawan adalah diskriminasi,” tegas Retno.

Menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), volume ekspor CPO dan turunannya sepanjang 2018 mencapai 32,02 juta ton. Total itu berasal dari tiga negara utama, yakni India 6,71 juta ton, Uni Eropa 4,78 juta ton dan Cina 4,41 juta ton. Ekspor ke AS hanya 1,21 juta ton dan kumpulan negara non-tradisional lain adalah 6,44 juta ton.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan tegas menyatakan kekecewaannya terhadap langkah UE yang mendiskriminasi produk kelapa sawit Indonesia.

Karena ini menyangkut hal yang serius karena sedikitnya ada 15 juta rakyat yang bekerja langsung atau tidak langsung di bisnis ini.

Karena itu Kalla menegaskan bahwa Indonesia bisa melakukan perlawanan yang serupa dengan menghambat impor produk dari UE.

"Kalau seperti tadi oke kita tidak beli Airbus lagi, itu juga hak kita. Kalau Uni Eropa memiliki hak membuat aturan, kita juga punya hak bikin aturan," tegasnya.



Nah kalau sudah begini, skenario 'perang dagang' seperti yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan China bisa kejadian antara Indonesia dengan UE. Akan tetapi, apa benar Indonesia memiliki 'peluru' yang cukup menyakitkan untuk membuat UE bertekuk lutut?



Bila melihat data perdagangan dengan luar negeri, setidaknya sejak tahun 2001, Indonesia selalu menikmati surplus dengan Uni Eropa. Surplus berarti nilai ekspor Indonesia lebih besar ketimbang UE. Dalam kata lain uang masuk.

Tahun 2018 saja, nilai surplus perdagangan barang Indonesia dengan Uni Eropa sebesar US$2,97 miliar. Cukup besar. Bahkan pada 2011 bisa surplus sampai US$8,09 miliar.

Pun jika nilai ekspor minyak sawit dikeluarkan dari perhitungan, Indonesia masih mampu mencetak keuntungan dengan melakukan transaksi dengan Uni Eropa.

Artinya memang, bila memulai perang dagang dengan Uni Eropa, secara umum tampaknya akan membawa dampak negatif yang lebih besar daripada positif.

Bila Wapres mengatakan akan mengentikan pembelian pesawat terbang asal Prancis, Airbus, nyatanya nilai impor golongan barang tersebut hanya senilai US$242,5 juta. Jauh dibanding ekspor minyak sawit.



Menko Perekonomian Darmin Nasution juga secara tegas mengatakan jika sikap parlemen Uni Eropa terhadap CPO Indonesia merupakan sikap diskriminasi. Darmin mencurigai langkah yang dilakukan oleh parlemen Uni Eropa untuk menjegal produk minyak sawit Indonesia.

Sebab parlemen Uni Eropa justru memberikan cap kepada produk minyak nabati asal Amerika Serikat dengan status low risk. Sementara terhadap minyak sawit justru di berikan status high risk.

"Belum apa-apa mereka bilang soybean Amerika low risk. Belom apa-apa kok udah bilang low risk. Itu buat kita sangat terang benderang. Ini langkah untuk dipersiapkan untuk meng-exclude CPO dari pasar eropa. Kenapa? karena kalah bersaing produk mereka dari CPO," celetuk Darmin.

Darmin menambahkan, langkah UE dia curigai untuk menjegal produk minyak sawit Indonesia. Sebab beberapa negara Uni Eropa juga menghasilkan beberapa minyak nabati yang mana kalah saing dengan minyak sawit.

"Karena Uni Eropa menghasilkan minyak nabati dengan tanaman grapseed oil, soybean dan biji matahari. Ini memang bersaing. Diukur dalam apapun CPO tuh menang dalam bersaing untuk minyak nabati," jelasnya.

Sikap Parlemen UE tentu sangat disayangkan sebab langkah ini bisa mempengaruhi hubungan baik antara Indonesia dengan negara-negara Uni Eropa. Padahal hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara Uni Eropa sudah terjadi sejak zaman kolonial.

Apalagi antara Indonesia dengan Uni Eropa memiliki banyak kesamaan dan saling bertukar dalam bidang perdagangan.

Mestinya dari kebersamaan yang panjang antara Indonesia dan UE yang dipikirkan adalah bagaimana meningkatkan kerjasama. Bukan malah saling meng-exclude satu sama lain. Sebab kalau berkelahi, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu.

Ada baiknya Indonesia dan UE berembug kembali, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Saling dukung dalam mempererat hubungan dagang adalah jauh lebih bermanfaat bagi Indoneisa dan Uni Eropa.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here