Perang Dagang Meruncing, Rupiah Kembali Terpelanting

0
226
Perang dagang AS-China kian meruncing, ditandai oleh kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menaikkan bea masuk produk impor China ke AS dari 10% menjadi 25% untuk skala US$200 miliar. Presiden China Xi Jinping diperkirakan akan mengeluarkan kebijakan yang lebih ketat.

Nusantara.news, Jakarta – Perundingan dagang antara Amerika dan China sepertinya menemui jalan buntu, sehingga berubah menjadi perang dagang. Presiden AS Donald Trump memutuskan menaikan tarif impor produk China ke AS dari 10% menjadi 25%.

Reuters melaporkan kenaikan tarif tersebut setara dengan US$200 miliar impor barang China. Tarif impor ini naik 25% berlaku 10 Mei 2019, demikian keterangan US Trade Representative, Rabu malam (8/5) lalu.

Trump pada Minggu (5/5) sempat mengancam menaikkan tarif bea impor berbagai produk China senilai US$200 miliar menjadi 25%. Pernyataan Trump itu muncul di tengah optimisme global terhadap perundingan damai AS-China akan berjalan lancar.

Bea masuk terhadap produk-produk China sebesar 10%. Trump awalnya mengancam akan menaikkan bea impor awal 2019, ditunda karena China dan AS sepakat melakukan negosiasi dagang. Akhirnya Trum merealisasi ancamannya karena China dianggap tidak konsisten dalam perundingan dagang.

Impor barang AS dari China bernilai total US$539,5 miliar sementara defisit perdagangan AS tercatat US$419,2 miliar pada 2018, menurut data Kantor Perwakilan Dagang. Dengan menaikkan bea masuk impor tersebut, AS mengharapkan defisit perdagangan bisa mengecil, dan bila perlu menjadi surplus terhadap China.

Kepala Perwakilan Dagang AS (United State Trade Representative–USTR) Robert Lightizer menyatakan China tidak mempunyai komitmen kuat untuk segera menyelesaikan perundingan dagang. Bahkan ia menuduh Negeri Tirai Bambu telah mengingkari kesepakatan yang sudah dicapai dalam perundingan yang telah dilakukan.

Atas sikap China itulah, Trump memberlakukan tarif baru atas impor barang China mulai Jumat (10/5) ini. "Selama seminggu terakhir kami telah melihat, China mengalami erosi komitmen. Itu tidak bisa kami terima," katanya.

Wakil Perdana Menteri China Liu He menegaskan AS harus menghapus semua tarif ekstra yang diberlakukan untuk impor barang asal negaranya kalau mau kesepakatan dagang bisa dicapai.

Pernyataan tersebut disampaikannya setelah negosiasi perdagangan yang dilakukan negaranya dengan AS pada Jumat (10/5) lalu tidak menghasilkan jalan tengah berarti bagi penyelesaian konflik dagang dua negara. 

Tak hanya permintaan tersebut, Liu yang juga Kepala Negosiator Perdagangan China dengan AS mengatakan agar perdamaian perdagangan bisa segera tercipta pihaknya juga meminta AS untuk segera menetapkan target pembelian barang asal China sesuai dengan permintaan riil.

Sebagai informasi Presiden AS Donald Trump sudah menginstruksikan Kepala Perwakilan Dagang nya Robert Lighthizer untuk segera memproses peningkatan tarif atas barang impor asal China.

"Kami berada pada tempat yang tepat dengan China. Mereka melanggar kesepakatan dengan kami dan mencoba untuk menegosiasikan kembali," katanya seperti dikutip dari AFP.

Trump yakin keputusannya tersebut akan membuat negaranya mendapatkan miliaran dolar atas impor asal China. Padahal, riset menunjukkan kebijakan Trump itu justru merugikan AS.

Menurut penelitian tersebut, orang AS lah yang harus menanggung beban dari kenaikan tarif tersebut. Pasalnya beban yang diakibatkan oleh kenaikan tarif justru nantinya akan diteruskan kepada konsumen. 

Pada bagian lain, Pemerintah China menyesalkan kebijakan AS menaikkan tarif bea masuk menjadi 25%. China menyebut AS seharusnya mengedepankan konsultasi dengan cara yang tepat agar sengketa dagang antara China dengan AS bisa segera diselesaikan. Meskipun menyesalkan sikap tersebut, China menyatakan tidak takut dengan ancaman perang tarif yang disampaikan Trump. 

"Mengenai perang dagang, China-AS, China selalu enggan berperang, tapi itu tidak berarti kami takut berperang dan akan berperang bila perlu," tulis Kantor Berita Resmi Xinhua, Rabu (8/5).

Sebenarnya ada tiga perbedaaan  mendasar antara AS dan China dalam perundingan dagangnya.

Pertama, pengenaan bea masuk karena pihak China berpendapat bahwa jika kedua belah pihak ingin menandatangani kesepakatan, maka seluruh bea masuk harus dihapuskan.

Kedua, masalah volume pembelian barang-barang AS oleh China,

Ketiga, bahasa yang akan digunakan dalam teks kesepakatan dagang kedua Negara, trump ingin hanya menggunakan teks bahasa Inggris-Amerika. Sementara cina bersikukuh menggunakan huruf Kanji.

Hal inilah yang menyebabkan investor tak memiliki pilihan lain, selain mengalihkan asetnya ke instrumen safe haven. Dan Ini bukan kabar baik bagi saham, obligasi dan rupiah kita.

Dampak dari meruncingnya perang dagang terhadap Indonesia ternyata cukup signifikan, karena AS dan China adalah mitra dagang strategis Indonesia.

Menko Perekonomian Darmin Nasution berpendapat kebijakan Trump menaikkan tarif impor barang China menjadi 25% jelas-jelas mengganggu kinerja ekspor Indonesia.

"Yang jelas kalau ini berkelanjutan pasti nomor satu pertumbuhan ekonomi China melambat, itu nanti impor dia turun, artinya ekspor kita ke China terganggu," ujar Darmin akhir pekan lalu.

Dampak bagi perekonomian Indonesia akan berlanjut setelah pemerintah China membalas kebijakan Trump. Meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dalam perang dagang tersebut.

"Jadi walaupun kita tidak ikut perang dagang tapi dampaknya pasti kena. Pasti dua-duanya akan rugi, tapi orang lain juga akan rugi itu masalahnya," tambah dia.

Selain itu, dampak langsung dari perang dagang itu adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlog ke posisi 6194,36 dibandingkan posisi awal tahun 2019 di level 6229, atau dibandingkan posisi tertinggi pada Februari 2018 di level 6600.

Awal pekan ini IHSG kembali masuk ke zona negatif 6194,36. Sementara nilai tukar rupiah terus tergelincir ke level Rp14.374 pada sesi kedua hari ini, atau melemah 44 poiin dibandingkan Rp14.330 pada sesi pagi. Namun menjelang penutupan sore rupiah terus melemah 152 poin dibanding posisi pembukaan ke level Rp14.482 karena dampak perang dagang makin terasa.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara berpendapat, untuk menghadapi panasnya perang dagang AS-China, pemerintah dapat menerapkan bea masuk anti-dumping (BMAD) atau non-tariff barrier (NTB) untuk mengendalikan impor yang dapat membanjiri Indonesia sebagai peralihan pasar Cina maupun AS yang bersitegang.

Menurut Bhima, Non-Tariff Measures (NTM) atau Non-Tariff Barrier (NTB) yang tergolong masih rendah mengakibatkan barang impor bebas masuk ke Indonesia.

“Tapi tetap harus hati-hati, jangan sampai blunder ke pengusaha dalam negeri yang butuh impor bahan baku, sementara substitusi impornya belum bisa memenuhi kebutuhan,” kata Bhima.

Selain industri yang membutuhkan bahan baku impor, Bhima berpendapat, penyebab impor membengkak adalah proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan BUMN. Indikasinya, impor mesin dan mekanik tumbuh 31,9% (year on year–yoy) selama Januari-Mei 2018. Impor mesin dan peralatan listrik naik 28,16% (yoy) dan besi baja 39% (yoy).

“Kalau mau mengurangi impor kewajiban TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) proyek infrastruktur disarankan menjadi 60% hingga 70%. Atau proyek infrastrukturnya kembali dirasionalisasi karena sekarang trade off mau mengembalikan posisi neraca dagang menjadi surplus atau proyek infrastruktur segera rampung. Enggak bisa pilih dua-duanya,” demikian saran Bhima.

Itu sebabnya, dari sisi pemerintah juga perlu mengerem diri, jangan jor-joran mengikuti ambisi untuk membangun infrastruktur dengan bahan baku impor yang tinggi. Kalaulah memungkinkan menggunakan bahan baku lokal yang diproduksi BUMN sendiri, seperti logam, semen, dan sumber daya manusia.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here