Perang Narkoba, Presiden Baru Harus Tiru Duterte

0
83

TERTANGKAPNYA Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief dalam kasus narkoba kemarin, hanya satu noktah kecil dari gambaran besar tentang kondisi Indonesia yang diperangi dengan narkoba.

Benar, kita memang sedang diperangi. Lihat saja dari jumlah korban. Menurut penelitian BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, tiap tahun sekitar 11 ribu orang mati gara-gara narkoba, atau 30-an orang setiap hari! Apalagi sekitar 24 persen dari korban tewas itu adalah pelajar dan mahasiswa –generasi yang di tangan mereka terletak masa depan negara ini. Sementara jumlah pengguna narkoba diperkirakan sebesar 1,77 persen dari total penduduk, atau sekitar 3,7 juta orang. Tentang fenomena itu Presiden Jokowi menyebut Indonesia darurat narkoba.

Di rubrik ini kita pernah beberapa kali menekankan bahwa apa yang dihadapi Indonesia saat ini sudah lebih dari sekadar “darurat narkoba”. Ini adalah perang. Sebab lembaga resmi, seperti BNN, Polri, Imigrasi atau Bea Cukai, sudah bekerja keras, namun serbuan tak pernah berhenti dan korban terus berjatuhan.

Menjelang debat antar-calon presiden dan calon presiden yang pertama tempo hari kita menyayangkan, mengapa dalam topik penegakan hukum itu tidak membahas mengenai pemberantasan narkoba.

Waktu itu kita kemukakan tentang sudut pandang kita yang sangat keliru. Serbuan narkoba sudah sedemikian menghancurkan bangsa. Tetapi, kita masih memahaminya sebagai “crime”, meski dengan embel-embel “extra-ordinary crime” (kejahatan luar biasa). Dengan memandang sebagai crime, maka penanggulangannya adalah penegakan hukum melalui criminal justice system. Inilah yang salah kaprah!

Serbuan asing yang hendak menghancurkan negara adalah tindakan perang. Pelurunya narkoba dan prajuritnya mafia. Bukankah serangan narkoba ini bagian dari proxy war, perang asimetris, yang gencar diarahkan ke Indonesia?

Karena ini perang, ngawur namanya jika menyederhanakan sebagai crime. Menghadapi perang harus dengan logika perang dan hukum perang. Dalam perang hanya ada satu pilihan: Membunuh atau dibunuh.

Masalahnya, hukum yang ada tidak memungkinkan hal itu. UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika menganut penyelesaian sistem peradilan kriminal. Pengedar narkoba ditangkap, diadili dan dihukum. Meski UU membuka peluang hukuman mati, tak semua pengedar divonis begitu. Kalaupun ada yang dihukum mati, tapi tak pernah langsung dieksekusi. Akibatnya mereka tetap beroperasi dari balik jeruji.

Harus ada keputusan hukum yang drastis dari presiden baru nanti. Kalau Presiden serius menyelamatkan bangsa dari pemusnahan oleh narkoba, dia harus menyatakan perang. Dalam hal tertentu tidak ada salahnya meniru apa yang dilakukan Presiden Duterte dari Filipina. Tetapi sistem hukum kita membatasi aparat untuk melakukan hal yang sama.

Karena hukum yang ada membatasi, Presiden harus bertindak di luar hukum. Jalan keluarnya adalah menerbitkan Dekrit Presiden yang menyatakan negara dengan segala kekuatannya akan memerangi narkoba untuk melindungi kelangsungan hidup bangsa ini di masa depan.

Dekrit adalah keputusan hukum ekstrakonstitusional seorang kepala negara berdasarkan penilaian subjektif pribadinya. Harus ekstrakonstitusional. Sebab, jalan konstitusional tak memungkinkan.

Kalau melulu taat konstitusi, Presiden yang baru tak bisa melakukan tindakan perang. Sebab, konstitusi mengamanatkan Indonesia adalah negara hukum. Artinya, narkoba harus diselesaikan secara hukum. Dan cara ini akan membelit kita dalam proses peradilan pidana dengan penyelesaian konvensional yang telah terbukti gagal.

Jika benar Presiden menilai negara dalam keadaan genting menghadapi ancaman perang narkoba, maka penilaian subjektifnya itu menjadi dasar untuk melakukan tindakan hukum dalam keadaan negara darurat (subjectieve staatsnoodrecht). Presiden dapat melakukan tindakan tanpa dasar hukum yang positif, sebab ini adalah ongeschreven staatsnoodrecht (hukum negara darurat yang tidak tertulis).

Dulu Presiden Sukarno pernah mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959 yang antara lain membubarkan Konstituante. Presiden Abdurrahman Wahid juga pernah melakukan hal yang sama pada 22 Juli 2001 yang membekukan MPR dan DPR. Alasan formal mereka sama, negara dalam keadaan darurat sehingga perlu langkah hukum luar biasa.

Tetapi alasan tersirat kedua presiden itu lebih pada pertimbangan kepentingan pribadinya karena ancaman eksistensi kekuasan masing-masing. Di masa Demokrasi Liberal, kekuasaan Presiden Sukarno hanya di atas kertas. Sedangkan Gus Dur karena kekuasaannya terancam Memorandum I dan Memorandum II DPR yang menilainya melanggar Tap MPR Nomor VII/MPR/2000, karena menetapkan Komjen Pol. Chaerudin Ismail sebagai pemangku sementara jabatan Kapolri.

Anggapan kepentingan kekuasaan itu tak akan dihadapi presiden baru. Sebab, bukan itu yang mendasarinya menerbitkan dekrit. Satu-satunya alasan presiden baru menerbitkan dekrit perang melawan narkoba adalah untuk menyelamatkan bangsa. Ini soal hidup atau matinya bangsa ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here