Perang Pemilu ini tak Boleh Berhenti

0
177

MENGIRINGI proses perhitungan suara hasil Pemilu Presiden 2019 di KPU, kedua kubu calon presiden terus saling mengklaim kemenangan. Dasarnya adalah penghitungan masing-masing. Kedua pihak bahkan sudah menggelar acara syukuran kemenangan. Tidak saja kemenangan yang diklaim, tetapi sekaligus menegaskan bahwa klaim kemenangan lawan adalah palsu belaka. Suasana politik yang menyelimuti tetap membara. Bendera perang belum diturunkan. Sebab, pertempuran belum selesai.

Setelah pengumuman hasil penghitungan suara pada 22 Mei nanti, masih akan ada medan perang lanjutan, yakni gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Di sana kedua pihak dan KPU akan beradu data dan argumen.

Selesai? Mungkin belum. Berbagai kelompok di masyarakat yang sejak dua pekan terakhir gencar meneriakkan kecurangan pemilu, belum tentu akan berhenti. Pihak yang dinyatakan kalah oleh KPU pun akan ikut di situ.

Pihak pemerintah menduga akan terjadi kekacauan. Pasukan bersenjata pun sudah disiagakan di titik-titik yang dianggap rawan. Rekonsilisasi antara Jokowi dengan Prabowo didesak-desakkan oleh pemerintah. Maksudnya agar tensi politik menurun. Perang total segera usai.

Bagaimana semestinya melihat fenomena itu? Seandainya, kita membiasakan untuk melihat sisi baik –tidak melulu memandang sisi buruk dengan purbasangka yang kelam—sebenarnya ada energi yang sangat besar di balik perang total politik ini.

Serangan dari pihak satu ke pihak lain adalah energi yang amat kuat, dengan kekuasaan sebagai titik medan magnetnya. Oleh karena itu, tinggal mengelola energi itu untuk bisa menjadi sumber cahaya bagi bangsa ini.

Kita justru mengharapkan pertempuran tidak boleh berhenti, bahkan setelah presiden baru dilantik dan pemerintahan terbentuk. Energi dahsyat yang kini dalam tahap saling menegasikan pihak lawan itu, pada saat pemenang sudah ditetapkan, mesti dialirkan ke dalam saluran-saluran kekuasaan yang konstitusional.

Pihak yang menang mengalirkan energinya untuk membentuk pemerintahan yang kuat, baik dalam arti soliditas maupun konsepsional. Sementara pihak yang kalah menyalurkan energinya untuk membangun kekuatan oposisional yang hebat pula.

Untuk apa? Untuk menghargai rakyat.

Rakyat yang dalam pemilu kemarin menunjukkan tingkat partisipasi yang amat tinggi, serta ratusan petugas KPPS, Panwas atau aparat keamanan yang gugur dalam tugas demokrasi, harus diberi apresiaasi. Penghargaan yang mereka tunggu bukan sekadar santunan uang duka, tapi memberi arti yang substansial kepada pemilu dengan mengalirkan energi politik ke dalam saluran konstitusional.

Para pahlawan pemilu itu, dan kita semua, sangat menunggu pertarungan akan berlanjut setelah presiden dan wakil presiden terpilih resmi menjalankan tugas pemerintahan. Jika Prabowo-Sandiaga terpilih, maka semua partai pengusung dan pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf harus beroposisi. Begitu pula sebaliknya.

Pemerintah yang akan dipimpin pemenang pemilu tidak boleh dibiarkan mengelola negara tanpa pengimbangan yang proporsional dari parlemen. Oposisi yang konstruktif dan efektif di parlemen sangat diperlukan akan memberikan kontrol yang kuat kepada pemerintah. Kalau tidak, kekuasaan pemerintah akan menjadi represif. Sebab sifat yang melekat pada kekuasaan adalah menekan kritisisme publik dengan segala cara. Fitrah penguasa adalah tidak mau diganggu.

Keberadaan oposisi akan membuat pemerintah terpacu meningkatkan kinerjanya, dan berusaha keras memenuhi tugas-tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Jika itu tercapai, bangsa ini beruntung, karena program pembangunan tidak bisa lagi disusun dan diterapkan sembarangan oleh eksekutif.  Itu artinya tidak cukup dengan perspektif pemerintah, tapi juga perlu diperkaya dengan perspektif oposisi. Dari situlah lahir cara pengelolaan negara yang komprehensif.

Oposisi sangat penting dalam negara yang demokratis. Sebab, suara rakyat harus terwakili dalam wadah kenegaraan. Misalnya, jika merujuk pada hasil Pemilu Presiden 2014, Jokowi-JK menang dengan meraih 71.107.184 suara (53,19 persen), sedangkan Prabowo-Hatta kalah karena hanya mendapatkan 62.578.528 suara (46,81 persen). Artinya, ada 62 juta lebih rakyat  yang tidak memilih Joko Widodo. Di situlah peran oposisi: Mewakili 62 juta pemilih itu.

Oleh karena itu, Presiden yang terpilih dalam Pemilu 2019 nanti, harus benar-benar menerapkan prinsip the winner takes all. Jangan menarik-narik partai dari kubu seberang untuk duduk dalam kabinet. Tutup rapat-rapat pintu koalisi pasca-Pemilu Presiden. Dalam negara demokrasi, mesti ada perimbangan antara pemerintah dan partai oposisi sebagai respresentasi kelompok yang tidak setuju dengan pemerintah.

Jadi, jangan lebay mendesak-desakkan rekonsilisasi. Perang total ini justru menyehatkan bangsa![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here