Perang Siber Sama Bahayanya dengan Perang Senjata

0
234
Foto: Reuters

Nusantara.news – Beberapa hari ke belakang dunia dikejutkan dengan serangan siber global yang dikenal sebagai “ransomware” WannaCry yang telah menginfeksi lebih dari 300.000-an komputer di 150 negara sejak Jumat, 12 Mei lalu.

Sejumlah pihak dianggap bertanggung jawab dengan peristiwa serangan virus komputer global ini. Tudingan diarahkan salah satuya kepada Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA). WannaCry dianggap muncul dari program NSA yang dicuri kemudian dicuri, salah satu tools dalam program itu dikembangkan menjadi WannaCry. Pihak yang mengklaim telah mencuri menamai dirinya sebagai The Shadow Brokers.

Salah satu pihak yang menuding virus tersebut berasal dari NSA adalah Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Mengenai sumber ancaman ini, saya percaya Microsoft yang telah berbicara langsung tentang hal ini,” kata Putin.

“Mereka mengatakan bahwa sumber-sumber pertama virus ini adalah badan intelijen Amerika Serikat. Rusia benar-benar tidak ada hubungannya dengan hal ini,” tegasnya saat melakukan konferensi pers usai menghadiri konferensi tigkat tinggi “Belt and Road” di China, Senin (15/5) lalu.

Virus ransomeware bekerja dengan mengunci file komputer dan memposting permintaan pembayaran dalam mata uang online Bitcoin jika korban menginginkan pemulihan.

Sementara itu, Lab Symantec dan Kaspersky menuding bahwa beberapa kode dari WannaCry diidentifkasi muncul dalam program yang digunakan oleh Grup Lazarus, yang oleh para peneliti dari banyak perusahaan diidentifikasi sebagai operasi hacking dari Korea Utara. Jadi, mereka menuding biang keladi dari serangan virus komputer global tersebut adalah Korea Utara. Meskipun tudingan tersebut belum dapat dibuktikan secara kuat. Pihak Korea Utara juga belum membatah tudingan tersebut.

Media nasional China menulis, lebih dari 29 institusi di China, termasuk universitas, stasiun kereta api, rumah sakit, dan pom bensin terkena virus itu. Di Jepang, seperti dilaporkan NTV, 600 perusahaan terkena virus, termasuk Nissan dan Hitachi.

Serangan siber yang mendunia ini, lalu mengingatkan orang akan kekhawatiran terjadinya perang siber atau cyberwar dalam pengertian yang sesungguhnya. Apalagi peristiwa ini terjadi di tengah ketegangan yang terus meningkat di kawasan Semenanjung Korea antara Amerika Serikat dan Korea Utara.

Kedua negara, baik AS maupun Korea Utara (dibantu China) dikenal dengan pasukan hacking-nya yang “berbahaya” di dunia. Sehingga sangat mungkin, bentuk perang masa depan berbasis siber. Bahkan lebih berbahaya lagi skenario perang yang merupakan perpaduan (hybrid) antara perang konvensional, perang yang tidak teratur dan ancaman cyber warfare, baik berupa serangan nuklir, senjata biologi dan kimia, alat peledak improvisasi dan perang informasi.

Bahaya perang siber

Bisa dibayangkan, jika jaringan listrik di suatu negara tiba-tiba berhenti bekerja. Begitu juga dengan jaringan internet yang tiba-tiba mati, warga lalu tidak bisa berkomunikasi atau bepergian ke mana-mana.

Saat ini kabel bawah laut membawa sekitar 99,7 persen lalu lintas internet di dunia. Jika terjadi serangan siber terhadap salah satu dari jaringan tersebut misalnya, atau terhadap infrastruktur sistem perawatan kesehatan suatu negara atau kantor perbatasan, tentu saja akan menimbulkan kekacauan.

Parlemen Jerman, Bundestag pernah diserang hacker, dan tahun lalu Komisi Eropa juga diretas sebanyak 110 kali.

Dunia saat ini melihat berkembangnya “konflik abu-abu”, bukan sebuah perang yang nyata, tapi campuran antara ancaman, propaganda dan tekanan ekonomi baru melalui gangguan siber terhadap suatu negara, yang tak kalah bahayanya dengan perang senjata.

Rusia misalnya, kerap kali menggunakan “pasukan IT” untuk mengganggu suatu negara, termasuk mengganggu AS dalam Pemilu 2016 lalu yang dimenangkan Donald Trump. Rusia juga selama ini menggunakan pasukan siber untuk mengganggu NATO.

Perang siber sama mengancamnnya dengan perang senjata bagi keamanan suatu negara, bahkan mungkin lebih mengancam. Bayangkan saja, seorang hacker atau pasukan IT tidak perlu melintasi wilayah musuh dengan membawa senjata. Cukup dia bekerja dari wilayah negaranya untuk membuat kekacauan di negara lain.

Mengacaukan negara lain melalui hacks dan intimidasi sama agresifnya dengan mengirim pasukan ke sebuah perbatasannya.

“Ke depan, hampir setiap aspek masyarakat akan berhubungan dengan digital,” demikian kata Jarno Limnell, profesor keamanan dunia maya di Universitas Aalto Finlandia.

“Kita perlu membicarakan bagaimana melindungi keamanan kabel bawah laut dan infrastruktur digital lainnya, terutama karena akan ada ledakan data di tahun-tahun mendatang,” katanya lagi.

Ancaman bahaya serangan siber membuat negara-negara di dunia perlu mendefinisikan kembali arti perang. Pada pertemuan puncak Warsawa tahun lalu, menteri pertahanan NATO sepakat untuk meningkatkan penggunaan pasukan siber ke wilayah operasi, memberikan posisi yang sama seperti angkatan udara, laut dan darat.

Sekjen NATO Jens Stoltenberg menyatakan bahwa siber menjadi bagian dari pertahanan kolektif. Tapi, menurutnya Pasal 5 perjanjian pendiri NATO tahun 1949, yang mendefinisikan prinsip pertahanan kolektif, hanya berbicara tentang “serangan bersenjata”.

Oleh karena itu, menurut dia, untuk menanggapi serangan abad ke-21, NATO harus mendefinisikannya kembali prinsip pertahanan kolektif tersebut.

Perang siber bukan lagi cerita fiksi, dan saat ini telah benar-benar terjadi. Negara-negara seperti Estonia dan Georgia pernah lumpuh karena serangan jaringan infastruktur penting di negara tersebut.

Tahun 2013 pernah terjadi perang siber antara AS dan Iran, ketika itu AS melancarkan serangan virus Stuxnet, sejenis virus worm yang melumpuhkan sistem pengayaan reaktor nuklir Iran. Iran lalu membalas dengan melumpuhkan Saudi Aramco Oil yang mengakibatkan hilangnya 10 ribu data perusahaan. Iran juga kemuia melancarkan serangan DDoS yang berakibat lumpuhnya sistem keamanan Bank of America dan JP Morgan beberapa tahun lalu.

Sebagai salah satu bentuk perang, perang siber punya tujuan yang hampir sama dengan perang konvensional, yaitu untuk menaklukkan kemauan dan kemampuan para pengambil keputusan baik pemimpin politik maupun militer melalui operasi yang salah satunya disebut sebagai Computer Network Operations (CNO).

Operasi CNO meliputi serangan terhadap jaringan komputer, mengambil data atau informasi yang sangat penting dan bernilai intelijen dari satu jaringan komputer, hingga melindungi semua sarana IT dan infrastrukturnya terhadap serangan lawan.

Bagaimana dengan Indonesia?

Mengingat pentingnya mewaspadai perang siber, sudah semestinya kementerian terkait, lembaga negara, maupun TNI sebagai aparat penegak kedaulatan negara menjawab tantangan ini. Tentu saja dengan konsep dan strategi. Lembaga-lembaga tersebut dituntut segera menyiapkan konsep, baik dalam pembinaan maupun dalam penggunaan perangkat siber.

Tapi sayangnya, pemerintah masih saja kedodoran mempersiapkan hal ini. Menko Polhukam Wiranto misalnya, menyebut bahwa pembentukan Badan Siber Nasional (BSN) bukan hal yang mudah. BSN hingga saat ini belum terbentuk meski awalnya ditargetkan terbentuk pada Januari 2017.

“Prosesnya kan banyak, tidak segampang membentuk organisasi kemasyarakatan (ormas),” ujar Wiranto, Senin (15/5) lalu.

Perang secara fisik saat ini memang belum tampak mengancam bangsa Indonesia, tapi “perang siber” siapa tahu? Bukankah dia bisa terjadi kapan saja? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here