Perangkat Desa, Ujung Tombak Pertahankan Pancasila

0
96
Rapat Pimpinan Perangkat Desa se-Indonesia di Gelanggang Olahraga Guyub Rukun Tulungagung.

Nusantara.news, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan perangkat desa merupakan ujung tombak untuk mempertahankan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan ke Bhinnekaan. Karena, di desa yang merupakan komunitas terkecil elemen warga bangsa yang bertemu dan berkumpul sehari-hari.

“Memperhatikan peran penting perangkat desa tersebut, Pemerintah Provinsi Jatim melakukan berbagai kegiatan penguatan peran perangkat desa,” ujar Soekarwo dalam sambutannya di Rapat Pimpinan Perangkat Desa se-Indonesia di Gelanggang Olahraga Guyub Rukun Tulungagung,  Sabtu (13/5/2017).

Lanjut Soekarwo, kegiatan-kegiatan penguatan perangkat desa di Jawa Timur diantaranya pada tahun 2015 memberikan pelatihan kepada 7.341 kepala desa terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Juga, kepada 664 camat tentang pengelolaan pemerintahan yang baik. Kemudian pada tahun 2016, bekerjasama dengan Asosiasi Akuntan Indonesia, Universitas Airlangga dan Universitas Brawijaya, Provinsi Jawa Timur memberikan pelatihan kepada 7.049 sekretaris desa mengenai tata cara dan ketentuan pengelolaan keuangan.

Sementara, terkait Terkait Prona sertifikasi tanah yang menjadi kegundahan para perangkat desa, Pakde Karwo menjelaskan telah menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor 140/2017 tanggal 26 April 2017, disampaikan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Isinya, berupa pemberitahuan bahwa pembiayaan sertifikat yang tidak ditanggung oleh APBN dan APBD ditanggung oleh pemohon. Surat edaran tersebut juga ditembuskan kepada kajari dan para kapolres se-Jawa Timur.

“Dengan terbitnya SE itu, saya harapkan perangkat desa yang berjumlah tidak kurang dari 68 ribu aparatur, tidak ‘gringgingen’ lagi. Gringgingen adalah sakit yang tidak jelas penyebabnya,” ujar Pakde Karwo yang membuat hadirin tertawa dan bertepuk tangan.

Sementara, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan riak-riak dalam berbangsa merupakan hal wajar. Tetapi, apabila riak tersebut menganggu atau merusak kebersamaan dan keutuhan NKRI, ke Bhinnekaan, Pancasila, dan UUD 1945, harus dilawan.

“Itu bukan hanya tugas TNI dan Polri, tetapi seluruh warga bangsa Indonesia. Semangat tersebut harus terus tertanam di dada kita semua,” tegas Tjahjo Kumolo.

Ditambahkan, agama boleh berbeda, namun ketika berbicara tentang negara, maka empat pilar harus ditegakkan dan dikedepankan. Ke-4 pilar tersebut yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan ke Bhinnekaan. Sikap Kapolri dan tokoh-tokoh agama sudah sangat jelas, tidak perlu embel-embel lagi.

Mendagri Tjahjo Kumolo juga menjelaskan perhatian besar Presiden RI kepada desa di tanah air. Tahun 2018, nanti setiap desa akan menerima dana Rp2 miliar, diluar APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Apabila dijadikan satu, jumlahnya menjadi 4 miliar.

“Semuanya itu karena peran desa yang sangat penting dalam pembangunan, yakni membangun dari pinggiran atau desa,” ujarnya.

Terkait itu, Mendagri Tjahjo Kumolo  meminta agar perangkat desa mampu merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan baik.

Mendagri Tjahjo Kumolo juga menegaskan bahwa sistem pemerintahan tegak lurus. Desa harus melaksanakan program bupati/walikota, bupati/walikota harus melaksanakan program gubernur, dan gubernur harus melaksanakan program Presiden, sesuai dengan janji politik.

Terkait dana pembangunan desa, Mendagri Tjahjo juga memberikan pesan agar proyek-proyek desa dilakukan secara padat karya dan dilaksanakan oleh penduduk desa setempat. Dengan demikian, kesejahteraan tidak dinikmati orang luar.

Ditambahkan, bagian dari pemerintahan daerah termasuk polres dan kejaksaan. Oleh karena itu, dibentuk Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) dan potensi ini tersebut harus dimanfaatkan. TNI dan Polri, misalnya, berpengalaman dalam operasional teritorial dan intelkam.  “Untuk itu, semua potensi agar digalang guna kemajuan daerah,” ujarnya.

Di kesempatan itu, peserta Rapimnas menyatakan ikrar kesadaran untuk terus mempertahankan empat pilar, dan melaksanakannya.

Sementara soal status kepegawaian, Ketua Pengurus Pusat Perangkat Daerah Indonesia (PPDI), di kesempatan itu menyerahkan kejelasan statusnya kepada Mendagri,  apakah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), honorer, pegawai pemerintah non ASN, ato masuk sebagai perangkat lain.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here