Peraturan Dicabut Berulang, Ada yang “Sakit” di Pemerintahan

0
175

Nusantara.news, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencabut peraturan nomor 3/2018 tentang surat keterangan penelitian (SKP). Peraturan ini dicabut sebelum beredar tapi sudah menjadi pergunjingan di masyarakat. Mahkamah Agung sebelumnya juga mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 tahun 2016 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Pencabutan peraturan ini indikasi ada yang salah atau ada yang tidak beres atau ada yang “sakit” di pemerintahan ini.

“Sakit”

Dalam dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 yang sudah dicabut,  disebutkan, setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki surat keterangan penelitian (SKP), yang diterbitkan sesuai dengan tingkatannya, bisa oleh pemerintah pusat, provinsi, ataupun kabupaten.

Kewajiban mengantongi SKP dikecualikan untuk penelitian dalam rangka tugas akhir pendidikan sekolah di dalam negeri dan penelitian yang dilakukan pemerintah dengan pendanaan dari ABPN/APBD.

Pada pasal 2 disebutkan, “Tujuan diterbitkan SKP sebagai bentuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul dari proses penelitian dan tidak termasuk pengkajian terhadap substansi penelitian.

Pada pasal 15 disebutkan, “Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota tidak menerbitkan perpanjangan SKP apabila: a. penelitian yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat permohonan beserta data dan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9; b. peneliti tidak menaati ketentuan peraturan perundangundangan, norma atau adat istiadat; dan c. penelitian yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paraturan Presiden Republik Indonesia Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian dalam Negeri, pada pasal 2 disebutkan, Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam pasal 2 ini, tidak ditemui atau tidak disebutkan satu pun kata “penelitian” atau “riset.”

Lain halnya dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Pada pasal 2 peraturan ini disebutkan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Nama kementerian ini saja sudah sangat jelas yakni kementerian riset, yang ditugaskan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan tupoksi Kemendagri tersebut jelas, bahwa penerbitan Permandagri tentang riset tersebut menyalahi tupoksi. Sangat jelas tidak ada koordinasi antara Kemendagri dengan Kementerian Riset.

Sebelum dicabut, Mendagri mengemukakan, Peraturan Nomor 3 Tahun 2018 ini menggantikan Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 Jo Permendagri Nomor 7/2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian. Tup[oksi Kemendagri dalam hal ini sampai sebatas memberi rekomendasi.

Dalam aturan lama, tidak dikenal SKP, melainkan hanya rekomendasi penelitian. Salah satu syarat diterimanya rekomendasi penelitian dalam aturan lama adalah diterima jika memenuhi berbagai syarat administratif dari lembaga asal peneliti dan tempat yang akan diteliti. Tidak diatur mengenai verifikasi yang terlebih dahulu dilakukan pemerintah terhadap proposal penelitian.

Sedangkan di aturan baru disebutkan penelitian diverifikasi oleh unit pemerintah guna mengkaji perkiraan dampak negatif dari hasil penelitian. Apabila ditemukan adanya perkiraan dampak negatif, permohonan akan ditolak.

Masalahnya intinya tampaknya terletak di sini. Kuat terkesan bahwa Permendagri tersebut dimaksudkan untuk mengontrol atau mengendalikan riset yang dilandasi oleh suatu tendensi tertentu.

Lalu apa alasan yang dikemukakan Mendagri Tjahjo Kumolo saat mencabut Permendagri tersebut?

“Dengan berbagai pertimbangan, saya sebagai Mendagri membatalkan/mencabut Permendagri tersebut yang memang belum diedarkan dengan pertimbangan akan menyerap aspirasi berbagai kalangan, khususnya akademisi, lembaga penelitian, dan DPR secara mendalam,” jelas Mendagri Tjahjo Kumolo kepada wartawan, Rabu (7/2/2018).

Alasan ini terasa kurang pas. Sebab masih ada keinginan akan menerbitkan kembali Permendagri tersebut apabila mendapat dukungan dari pihak-pihak yang disebutkan. Padahal urusan riset dalam hal ini lebih merupakan tupoksi Kementerian  Rirest, bagian Kemendagri adalah rekomendasinya.

Mahkamah Agung (MA) sebelumnya juga membatalkan Permenhub 32/2017 karena terdapat sejumlah pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.  MA merinci sedikitnya terdapat 14 pasal dalam PM 26 Tahun 2017 yang dianggap bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Juga ada surat edaran nomor IMI-02177.GR.02.06 tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia non-prosedural dari Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM tentang permohonan pembuatan paspor baru yang mensyaratkan pemohon harus memiliki tabungan atas nama pemohon dengan jumlah minimal Rp25 juta. Tapi kemudian dicabut lagi, diterbitkan 24 Februari 2017 dicabut 21 Maret 2017.

Jika ada peraturan perundang-undangan di sebuah negara yang berumur pendek karena tidak bisa diterapkan, berarti ada suatu penyakit serius di negara tersebut terkait kemampuannya membentuk peraturan perundang-undangan.

Peraturan yang dilahirkan itu tidak memenuhi syarat-syarat sebuah peraturan yang baik. Merujuk kepada pendapat Jeremy Bentham, filosof Inggris abad 19, produk hukum yang baik itu harus memiliki sifat berlaku secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

Filosofis artinya produk hukum itu adalah manifestasi filosofis bangsa atau negara. Bersifat sosiologis artinya produk hukum itu harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat di mana hukum itu hendak diterapkan. Dan, bersifat yuridis maksudnya produk hukum itu tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi.

Pertanyannya, apakah pemerintah tidak mampu membuat produk hukum yang baik yang memiliki sifat berlaku secara filosofis, sosiologis dan yuridis?

Diyakini, hal ini bukan karena faktor ketidakmampuan, melainkan diduga lebih karena tendensi tertentu tadi.  Motif tendensi tertentu itu bisa politik, ekonomi dan lainnya.

Tendensi politik dalam hal ini bisa dalam bentuk pencitraan. Kasusnya antara lain terjadi di Pemerintahan DKI Jakarta. Becak sebagai alat transportasi, jauh sebelumnya sudah dilarang, dan sampai saat ini tidak ada yang mempersoalkan. Dapat dipahami, karena tanpa becak saja, lalulintas di Jakarta sudah macet. Jika becak kembali diizinkan beroperasi maka akan berkontribusi menambah kemacetan.  Becak memang dikatakan hanya boleh beroperasi di pinggiran. Tetapi kondisinya sama saja. Mengapa kemudian becak diperbolehkan beroperasi kembali? Diduga lebih karena alasan politik pencitraan.

Tendensi politik bisa juga dalam bentuk menjadikan produk hukum untuk membatasi aktifitas lawan politik. Aapapun motifnya, peraturan yang dicabut berulang indikasi ada yang tidak beres atau ada yang “sakit” di pemerintahan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here