Peraturan Mendikbud Sumber Kericuhan Penerimaan Siswa Baru

0
845
Sejumlah wali murid siswa melakukan aksi unjuk rasa menuntut pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang siswa keluarga miskin (Gakin) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online SMA/SMK 2017 di Solo, Jawa Tengah, Jumat (16/6). ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/foc/17.

Nusantara.news, Jakarta – Peraturan Menteri yang dikeluarkan Mendikbud Muhadjir Effendy kembali menimbulkan masalah. Setelah tempo hari ada kebijakan full day school yang menimbulkan penolakan meluas, dan akhirnya dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo, kini kebijakan sang menteri kembali mengakibatkan kericuhan. Kali ini korbannya adalah murid-murid yang akan masuk sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA.

Melalui Peraturan Kemendikbud No.17 Tahun 2017 yang ditandatangani Muhadjir pada 6 Juli lalu diberlakukan sistem zonasi dalam penerimaan murid baru. Permendikbud ini mengubah sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2017-2018 dari sistem ranking ke sistem zonasi.

Hal ini ternyata menjadi persoalan tersendiri bagi orang-orang tua yang memiliki anak berprestasi. Sebab tidak semua sekolah yang berprestasi ada di wilayah zonasinya. Setiap orang tua murid pasti menginginkan anaknya melanjutkan sekolah di tempat terbaik. Terlebih apabila anaknya memiliki prestasi akademik yang membanggakan. Tentu mereka tidak rela anaknya melanjutkan ke sekolah “abal-abal”.

Sistem PPDB 2017-2018 memang menerapkan kuota, calon peserta didik yang tempat tinggalnya tidak jauh dari sekolah mendapatkan prioritas 90 persen, sedangkan jalur prestasi hanya diberi kuota 5 persen dan 5 persen selebihnya jalur berkebutuhan khusus.

Memang ada bagusnya sistem zonasi. Siswa pintar tidak menumpuk di satu sekolah. Guru-guru sekolah pinggiran tidak lagi inferior mengurus “siswa buangan”. Persaingan antara sekolah yang satu dan sekolah yang lain akan lebih seimbang. Dan terakhir, jarak rumah siswa ke sekolah tidak terlalu jauh seperti sebelumnya.

Tapi kenyataannya, tidak semua sekolah yang diinginkan orang tua murid berprestasi ada di zonasinya. Maka dia akan berjuang memperebutkan kuota 5 persen dari jalur prestasi. Selain itu, sistem zonasi membuat anak-anak berpikir, tidak ada gunanya mengasah prestasi supaya mendapat Nilai Ebtanas Murni (NEM) tinggi karena tidak ada sekolah favorit yang dijadikan tujuan.

Kerancuan sistem zonasi dan prestasi ini membuka peluang terjadinya permainan curang. Patgulipat antara oknum orang tua murid dan oknum penyelenggara PPDB terjadi di sini. Berdasarkan keluhan orang tua yang dikirim ke Ombudsman Perwakilan di Jawa Barat ditemukan fakta jual seorang siswa membayar Rp15 juta untuk bisa diterima sekolah di SMA favorit di Subang.

Penyebab utama terjadinya kericuhan PPDB tahun ajaran 2017-2018 yang terjadi hampir merata di semua kota Indonesia adalah diterapkannya sistem zonasi dengan mengabaikan pertimbangan prestasi yang semula diterapkan di sekolah-sekolah favorit. Sistem zonasi memang bagus. Tapi sayang tidak diimbangi oleh meratanya mutu pendidikan dari sekolah-sekolah yang sudah ada di setiap zonasi.

Terjadinya kericuhan di Kota Bengkulu tidak terlepas dari perubahan sistem, dari ranking ke zonasi. SMPN 4 Bengkulu yang dianggap favorit tiba-tiba menolak pendaftaran calon siswa yang berasal dari luar zona yang sudah ditetapkan. Karena banyaknya orang tua yang protes membuat polisi setempat datang ke SMPN 4 Bengkulu.

Kondisi diperparah, pengumuman nama-nama siswa yang diterima di SMPN 4 Bengkulu baru diumumkan pada hari ke-3 penerimaan. Para orang tua yang anaknya gagal masuk kesulitan mencari sekolah lain yang sudah menutup pendaftaran. Kasus itu ternyata bukan hanya terjadi di SMPN 4 Bengkulu, melainkan juga terjadi di beberapa sekolah lainnya.

Kebijakan zonasi juga memicu kericuhan antara oknum Polisi yang anaknya gagal masuk sekolah dan Kepala Sekolah SMAN 2 Nunukan Marry Padang, pada Senin (10/7) kemarin. Penyulutnya adalah ucapan tidak pantas dari oknum polisi itu kepada Kepala Sekolah yang lalu tersulut emosinya. Rekan-rekan guru lainnya siap menyerang oknum polisi yang selanjutnya diamankan oleh pasukan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengakui adanya 240 laporan yang terkait dengan PPDB tahun ajaran 2017-2018. Di antara 240 laporan itu, ungkap Inspektur Jenderal Kemendikbud Daryanto, di kantornya, Selasa (11/7) tadi, 48 persen adalah pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan pelaksanaan PPDB.

Kebanyakan pengaduan, lanjut Daryanto, terkait penerapan zonasi sekolah. Wilayah yang paling banyak melaporkan dugaan penyimpangan adalah Jawa Barat dan Banten.

Persoalan zonasi yang muncul, papar Daryanto, antara lain karena calon peserta didik berada di daerah perbatasan. Selain itu, masalah bobot penilaian atau kriteria yang tidak bisa dipenuhi oleh calon siswa. “Ada orang tua yang protes karena nilai pelajarannya kalah dibandingkan dengan bobot zonasi,” terangnya.

Zonasi itu memang diatur dalam Peraturan Kemendikbud No.17 Tahun 2017. Ke depannya, janji Daryanto, pelaksanaan zonasi akan dievaluasi. Mestinya, saran Daryanto, sekolah juga perlu memberi bobot yang imbang antara nilai dengan syarat zonasi.

Rawan Kecurangan

Sedangkan Ombudsman kantor perwakilan Jawa Barat mengaku telah menerima 108 laporan dugaan kecurangan PPDB 2017-2018. Angka itu diperkirakan akan terus bertambah. Maka, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat Haneda Sri Lastoto, di kantornya, pada Selasa (11/7) siang  minta Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), yang telah dibentuk di setiap daerah, mengawasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2017 secara langsung.

Satu diantara isu yang menonjol adalah jual-beli kursi saat penerimaan siswa baru. Di Subang, ungkap Hanedi, sekolah negeri menjual satu kursi seharga Rp 15 juta. Kecurangan juga terjadi dalam PPDB di Depok, Jawa Barat. Kecurangan itu menyusul kuota istimewa pada sejumlah lembaga yang memangkas jatah calon peserta didik dari keluarga miskin.

Sebagaimana ramai diberitakan sebelumnya, PPDB online untuk Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Depok memberikan perlakuan khusus kepada anak anggota TNI, Polri, dan pegawai Kejaksaan. Perlakuan istimewa ini terjadi karena ada Momorandum of Understanding (MoU) antara penyelenggara PPDB dengan tiga lembaga tersebut.

“Total 10 persen dari kuota penerimaan siswa baru untuk jalur MOU nonakademik,” kata Sekretaris PPDB SMAN 3 Nurhayati, Rabu, 5 Juli 2017.

Dengan adanya MoU itu nilai akademik siswa tidak lagi menjadi penentu. Mereka langsung diterima selama kuota yang disediakan masih kosong. Khusus di SMAN 3, kata Nurhayati, kuotanya hanya 32 orang. “Sebenarnya jalur MOU di Juknis (petunjuk teknis) dibolehkan. Tapi itu yang bahas kepala sekolah, bukan panitia,” beber Nurhayati.

Selain dengan tiga lembaga tadi penyelenggara PPDB SMAN 3 juga bekerja sama dengan Komite Sekolah dan SMPN 4 Depok. Alasannya, Komite Sekolah banyak membantu penyelenggaran pendidikan di SMAN 3. Sedangkan dengan SMPN 4 pertimbangnnya adalah sembilan kelas SMAN 3 menumpang di gedung SMP itu. “Kalau kepolisian dan kejaksaan tanyakan ke kepala sekolah, kami hanya mengikuti,” tandas Nurhayati.

Adapun di Serang, Banten, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten menemukan praktik pungli jual beli kursi pada pelaksanaan PPDB di wilayahnya. Berdasarkan investigasi, ditemukan orangtua ada yang harus membayar Rp4 juta agar anaknya masuk di sekolah favorit.

“Ada beberapa yang membayar untuk mendapatkan kursi di situ (sekolah pilihan), tapi nggak berani lapor resmi,” ungkap Kepala Ombusman Perwakilan Banten Bambang P Sumo, Selasa (11/7) siang.

Penyebab tidak mulusnya sistem zonasi dalam PPDB 2017-2018, ujar pakar pendidikan Retno Lisyarti, karena penerapannya tidak diimbangi dengan kajian yang matang dan sosialisasi yang cukup dari Kemendikbud. “Padahal tidak semua wilayah cocok dengan sisten zonasi,” ujarnya.

Sistem Zonasi, lanjut Retno, mengakibatkan ada sekolah yang kekurangan siswa dan ada sekolah yang kelebihan kuota. ”Seharusnya Kemendikbud menjadikan sekolah di Jakarta sebagai sekolah percontohan PPDB sistem zonasi. Dari sekolah percontohan, Kemendikbud bisa mengevaluasi sistem zonasi berjalan baik atau tidak,” sarannya.

Sebab, lanjut Retno, tipologi wilayah di Indonesia berbeda-beda. Tidak seperti Jakarta. Di Jakarta jarak setiap sekolah berdekatan dan banyak pilihan. Maka Retno yang pernah menjabat Kepala Sekolah SMAN 3 Jakarta itu menyimpulkan, Kemendikbud tidak memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk dengan penerapan sistem zonasi.

“Misalnya enggak ada aturan bagaimana menyeberang zonasi. Ada juga contoh, siswa yang tidak masuk dalam sekolah yang dekat rumahnya.  Sebenarnya, yang dilihat itu nilainya dulu atau zonasinya dulu?” kritik Retno.

Terus, apa tanggung jawab Mendikbud Muhadjir Effendy yang membuat peraturan bermasalah ini? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here