Tragedi Negara Hukum (1)

Peraturan yang Berumur Pendek, Indikasi Penyakit Serius

0
333
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Plt Gubernur Jakarta Sumarsono dalam sosialisasi revisi Permenhub 32 tahun 2016.

Nusantara.news, Jakarta – Kisruh antara angkutan umum konvensional dan angkutan umum berbasis aplikasi online sudah mereda. Sekarang tinggal menunggu pelaksanaan  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 tahun 2016 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang sudah direvisi, serta kesiapan pemerintah daerah yang mempersiapkan peraturan di daerahnya masing-masing.

Meski badai amuk massa itu sudah berlalu, tapi ada sejumlah catatan yang tersisa.

Konflik fisik antara  pengemudi angkutan umum konvensional dengan pengemudi taksi atau 5ojek online di hampir semua kota itu berlangsung brutal. Banyak kendaraan yang dirusak, bahkan ada yang korban yang tewas. Kenyataan ini sangat menyakitkan.

Rakyat (sekali lagi rakyat!), yang di tangan mereka kedaulatan negara ini berada, saling serang dengan penuh amarah hendak membunuh, justru bukan karena kesalahan mereka. Mereka mengamuk membabi buta karena faktor dari luar diri mereka, yakni inkonsistensi penegakan hukum.

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, taksi atau ojek online itu memang tidak termasuk angkutan umum. Namun mereka tetap beroperasi. Keberadaan mereka mengancam “periuk nasi” angkutan umum konvensional.

Sebab, tarif taksi online ini jauh lebih murah. Murah karena mereka tidak terkena kewajiban sebagaimana yang dipikul angkutan umum konvensional, seperti keharusan kewajiban berbadan hukum, pengujian berkala, ketersediaan pool, bengkel, dan sebagainya.

Lalu, setelah ribut meruap di berbagai kota, direvisilah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 tahun 2016 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.  Dalam revisi tersebut, pemerintah menekankan 11 poin penting yang menjadi acuan atau payung hukum bagi taksi online.

Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 diterbitkan pada 28 Maret 2016, ketika menteri perhubungan dijabat Ignasius Jonan. Aturan tersebut berlaku efektif enam bulan setelah diterbitkan atau efektif berlaku mulai 1 Oktober 2016. Permenhub 32 menuai kontroversi karena dianggap tidak melalui diskusi publik dan konsultasi dengan kementerian terkait lain. Peraturan tersebut ternyata mandul dalam pelaksanaannya, tidak ada satu pun taksi online yang mematuhinya. Lalu terjadilah konflik, dan akhirnya peraturan itu direvisi pada tanggal 21 Maret kemarin.

Artinya, Permenhub tersebut hanya berumur satu tahun sebelum direvisi. Sementara umur peraturan keimigrasian yang baru tadi malah lebih singkat lagi, diterbitkan 24 Februari 2017 dicabut 21 Maret 2017.

Nah, di sinilah letak permasalahannya. Jika ada peraturan perundang-undangan di sebuah negara yang berumur pendek karena tidak bisa diterapkan, berarti ada suatu penyakit serius di negara tersebut terkait kemampuannya membentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitan itu, bisa juga disebutkan kasus dicabutnya ketentuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM tentang permohonan pembuatan paspor baru yang mensyaratkan pemohon harus memiliki tabungan atas nama pemohon dengan jumlah minimal Rp25 juta.

Akan halnya pencabutan ketentuan Dirjen Imigrasi yang mewajibkan pemohon paspor harus memiliki tabungan Rp25 juta, juga karena timbulnya polemik di masyarakat. Walaupun skalanya tidak sebesar keributan tentang taksi online, namun penolakan masyarakat tidak bisa dikatakan kecil.

Kebijakan Dirjen Imigrasi yang tertuang dalam surat edaran nomor IMI-02177.GR.02.06 tahun 2017 tentang pencegahan Tenaga Kerja Indonesia non-prosedural, sebenarnya bagus. Tetapi, efek kejutnya sangat mengganggu. Ada yang menganggap kebijakan itu berlaku untuk orang yang akan membuat paspor.

Dua hal di atas sebetulnya tidak berkaitan langsung. Tetapi, perlu dilihat dari sisi persiapan dalam pemberlakuan sebuah keputusan atau kebijakan pemerintah.

Peraturan yang dilahirkan itu tidak memenuhi syarat-syarat sebuah peraturan yang baik. Jika merujuk kepada pendapat Jeremy Bentham, filosof Inggris abad 19, produk hukum yang baik itu harus memiliki sifat berlaku secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

Filosofis artinya produk hukum itu adalah manifestasi filosofis bangsa atau negara. Bersifat sosiologis artinya produk hukum itu harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat di mana hukum itu hendak diterapkan. Dan, bersifat yuridis maksudnya produk hukum itu tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi.

Jika peraturan perundang-undangan memenuhi ketiga unsur tersebut, tidaklah mungkin dia berumur pendek, tapi bisa diberlakukan dalam masa yang panjang. UU KUHP misalnya, kendati ada beberapa yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun secara menyeluruh UU tersebut masah berlaku.

Padahal UU ini sudah diberlakukan sejak 1 Januari 1918 dengan nama Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie. UU ini berasal dari Belanda yang diundangkan pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada 1886. Oleh penjajah Belanda, UU itu diberlakukan di Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan, pada 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menjadi dasar hukum perubahan Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS), yang sekarang kita kenal dengan nama KUHP.

Nah, kembali ke dua peraturan di atas, Permenhub dan Surat Edaran Dirjen Imigrasi. Katakanlah tidak ada pertentangan secara filosofis dan yuridis, namun yang pasti kedua peraturan tersebut tidak memenuhi syarat sosiologis. Buktinya, peraturan itu dicabut dan direvisi, karena tidak sesuai dengan keadaan masyarakat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here