Perbaikan Pendapatan, Tren Angka Kemiskinan di Banyuwangi Menurun

0
133
Menurut data BPS Maret 2016, angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi menunjukan angka penurunan. “Tahun kemarin kemiskinan 9,17 persen, untuk tahun ini alhamdulilah bisa menjadi 8,79 persen,” kata Kepala BPS Banyuwangi Mohammad Amin, Jum’at (16/6/2017).

Nusantara.news-Banyuwangi, Tren Angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi menunjukan angka penurunan. Hal ini didasarkan pada hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2016.

“Tahun kemarin kemiskinan 9,17 persen, untuk tahun ini alhamdulilah bisa menjadi 8,79 persen,” kata Kepala BPS Banyuwangi Mohammad Amin, Jum’at (16/6/2017).

Menurut Amin, penurunan persentase tersebut berdasarkan survei sosial ekonomi nasional di kecamatan se-Banyuwangi. Basis survei adalah penduduk yang ditetapkan BPS tingkat pusat yang kemudian diverifikasi lagi di daerah. “Angka kemiskinan tersebut juga diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskinnya atau dengan kata lain ada perbaikan pendapatan dari masyarakat,” jelasnya.

Amin menjelaskan, beberapa komponen yang disurvei antara lain makanan dan minuman yang dikonsumsi rumah tangga, penerimaan dan pengeluaran rumah tangga, tingkat pendidikan dan aspek kesehatan. “Misalnya, ada 236 komoditi yang menjadi komponen survei mulai beras sampai jajanan yang di konsumsi keluarga. Untuk pendidikan, tingkat sekolah, biaya pendidikan, dan bantuan yang didapatkan, semuanya dihitung selama satu tahun,” terang Amin.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, data BPS terbaru ini menjadi panduan untuk menjalankan program berkelanjutan bidang sosial-ekonomi.

“Alhamdulillah kemiskinan kembali turun berdasarkan data resmi BPS. Terima kasih kepada seluruh warga, tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI, Polri, swasta, BUMN, dan birokrasi yang selama ini terus bersinergi. Pekerjaan rumah ke depan masih berat, jadi sinergi perlu semakin erat agar masalah-masalah bisa diselesaikan secara bertahap,” ujar Anas.

Anas mengatakan, program pengentasan kemiskinan secara terpadu telah dan akan terus dilaksanakan serta disempurnakan. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, dan pariwisata.

”Untuk masyarakat yang sangat rentan, dana sudah diperbesar ke pemerintah desa agar lebih cepat membantu, seperti untuk bedah rumah. Dari aspek administrasi, pengurusan surat pernyataan miskin (SPM) sebagai bekal mendapat jaminan kesehatan juga makin ringkas karena sudah diurus di tingkat desa dan kecamatan,” papar Anas.

Di bidang pendidikan, ada program Garda Ampuh (Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah) dan gerakan bersama Siswa Asuh Sebaya (SAS). “Tentu program-program lain seperti pengembangan ekonomi dengan memadukan pariwisata, UMKM, dan pertanian terus dilakukan untuk memberi dampak ke ekonomi warga,” pungkas Anas.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here