Perbaiki Kualitas Data Pemerintah

0
69

DATA adalah induk dari semua kebijakan publik. Semakin berkualitas sebuah data, semakin berkualitas pula kebijakan yang dihasilkan. Demikian pula sebaliknya. Itu pun belum cukup untuk melahirkan kebijakan yang prima. Sebab, data yang baik mesti pula didukung kajian dan analisis data yang sempurna.

Kalau demikian, bagaimana kita melihat kenyataan belakangan ini? Soal impor beras, misalnya. Kebijakan pemerintah sudah menetapkan akan melakukan importasi beras sebanyak 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand, untuk menutupi kebutuhan dalam negeri yang tidak seimbang dengan jumlah yang dihasilkan petani, sekaligus mengatasi lonjakan harga beras di pasaran.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan, stok beras aman hingga masa panen pada Maret 2018, sebab saat ini stok beras nasional mencapai 1 juta ton. “Hari ini stok kurang lebih 1 juta. Kalau ada yang mengatakan ini rendah, itu keliru,” kata Amran, Rabu (3/1/2018) lalu.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Sumarjo Gatot Irianto berkukuh produksi padi di lapangan selama ini cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Karena itu, ia mengkritik keputusan impor beras yang dilakukan belakangan.

Produksi padi dan beras yang cukup itu, menurut Gatot, bisa dibuktikan dengan foto open camera yang dilengkapi dengan keterangan titik koordinat berupa garis bujur dan lintang serta tanggal pengambilan foto. Ada pula citra satelit yang bisa memastikan apakah sebuah lokasi panen benar-benar ada atau tidak.

Namun Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita justru mengatakan bahwa stok beras semakin menurun sehingga menyebabkan harga beras melonjak tinggi. Hingga pada Jumat (12/1/2018) stok beras mencapai 900.000 ton. Dengan, jumlah stok tersebut Kemendag Klaim tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Karena itu Menteri Perdagangan tidak punya pilihan lain kecuali melakukan impor beras.

Jadi mana yang benar? Tak tahu kita. Tapi Komisi Ombudsman Nasional mengatakan telah ditemukan indikasi bahwa pencatatan data stok beras yang dilakukan tidak akurat.

Kalau demikian, kita memang tak habis pikir, bagaimana sebuah kebijakan diputuskan jika basis datanya tidak jelas. Dalam soal beras dan garam misalnya, besar kemungkinan kebijakan impor didasarkan pada penglihatan terhadap kondisi pasar, lalu dijadikan sebagai hipotesis untuk ditarik beberapa asumsi sebagai dasar kebijakan.

Itulah sebabnya mengapa kebijakan pemerintah sering terkendala di tahap aplikasi. Lihat misalnya bagaimana gagapnya pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai angkutan umum berbasis aplikasi tempo hari.

Jika saja ada pemahaman berbasis riset dan data yang valid, fenomena angkutan umum berbasis aplikasi ini sebetulnya mudah sekali diprediksi. Pelajari saja data-data penjualan mobil atau sepeda motor dalam 10 tahun terakhir yang sangat luar biasa tingginya. Belum lagi kemunculan low cost green car (LGCC) yang kehadirannya seperti didorong pemerintah. Lalu bandingkan dengan pendapatan perkapita dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada ketersediaan lapangan kerja.

Berdasarkan data OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) rasio kepemilikan mobil di Indonesia memang baru 77 unit per 1.000 penduduk. Di kawasan ASEAN, Indonesia jauh di bawah Singapura (153:1.000), Brunei (409:1.000), Malaysia (397:1.000) atau Thailand (208:1.000). Tetapi, pendapatan perkapita kita dengan mereka berbeda. Pendapatan  perkapita orang Singapura rata-rata  US$48.595 dolar AS pertahun, Malaysia US$9,659, Brunei lebih hebat lagi, US$54.114.  Sementara kita hanya US$3.452.

Jika angka-angka penjualan otomotif di Indonesia dibaca tidak melulu dari kacamata perdagangan dan industri, niscaya akan terlihat perkiraan akan dikemanakan mobil dan sepeda motor tersebut.

Perbandingkan perkiraan tersebut dengan kondisi faktual angkutan umum saat ini, yang ketersediaannya tidak mencukupi serta pelayanannya yang buruk. Cermati pula kebijakan perbankan yang sedemikian mudahnya memberikan kredit kepemilikan kendaraan. Periksa pula profil konsumen otomotif tersebut.

Masalahnya, data yang baik dan akurat membutuhkan pula keberadaan lembaga atau unit penelitian yang baik pula di organisasi pemerintah. Di sinilah letak kusutnya. Data  Kementerian Ristek dan Dikti menyebutkan alokasi belanja  penelitian dan pengembangan di Indonesia masih sangat minim. Nilainya  berkisar 0,2 persen dari PDB (sekitar Rp 17 triliun). Jika dibandingkan dengan belanja riset negara lain, Indonesia  paling rendah. Thailand saja 2,5 persen dari PDB mereka, hampir setara dengan Amerika atau Jerman yang anggaran riset mereka berkisar 2,7-2,8 persen PDB.

Belum lagi unit-unit litbang di kantor-kantor pemerintah yang dianaktirikan, sehingga diplesetkan sebagai “sulit berkembang”.

Menurut data LIPI, rasio anggaran litbang terhadap APBN dari tahun 1969 sampai 2009 menujukkan penurunan. APBN telah mengalami kenaikan 4000 kali lipat sementara program litbang hanya naik 420 kali lipat.

Padahal hasil riset amat menentukan keberhasilan kebijakan. Berdasarkann data yang lengkap, pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan sudut pandang yang komprehensif.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here