Perbankan Terancam Penarikan Dana

0
93
Menkeu Sri Mulyani Indrawati optimistis penerbitan Perppu No. 1/2017 tak akan membuat nasabah takut karena kerahasiaannya tetap terjaga

Nusantara.news, Jakarta – Hadirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2017 tentang Akses Informasi untuk Keperluan Perpajakan, masih menyimpan dilema. Di satu sisi Perppu ini memberi keleluasaan pada aparat pajak untuk menelusuri rekening nasabah, di sisi lain nasabah akan termotivasi menarik dananya dari perbankan.

Kehadiran Perppu No. 1/2017 ini disinyalir sebagai upaya Pemerintah Indonesia meningkatkan basis penerimaan pajak dari industri keuangan. Pada saat yang sama Pemerintah ingin menyiapkan situasi bahwa pada 2018 sudah berlaku Automatic Exchange of Information (AeoI) terkait pajak terhadap 110 negara, termasuk Indonesia.

Sehingga, praktis Perppu itu memperkuat posisi aparat pajak karena adanya amanah meningkatkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan biaya lainnya. Di sisi lain, masalahnya nasabah sebagai obyek dari Perppu tersebut menjadi lebih tidak nyaman.

Terutama ketika data keuangannya yang selama lebih 20 tahun bisa disembunyikan, sejak 8 Mei 2017 harus terbuka, setidaknya terhadap aparat pajak. Apalagi Pemerintah menerapkan aturan jika tabungan nasabah sampai dengan Rp500 juta, otomatis akan menjadi obyek pajak dan langsung dipotong pajak atas bunga tabungan tersebut.

Tentu saja ini kabar buruk buat nasabah, karena selama ini dana mereka tidak diutak-atik keberadaannya di bank, asuransi, pasar modal, dana pensiun, sejak Perppu itu lahir, otomatis dana mereka akan menjadi sorotan petugas pajak.

Tentu saja para nasabah tidak tinggal diam. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, ada risiko dana-dana itu lari dari perbankan dan beralih ke properti, emas. Risiko tersebut merujuk pada pengalaman Singapura.

“Bisa saja dana nasabah itu dikonversi menjadi properti, emas atau apa saja yang dirasa aman dan nyaman buat mereka,” kata Yustinus dalam diskusi bertajuk Perppu No. 1/2017 dalam Perspektif Kerahasiaan Bank di Capital Place, Jakarta akhir pekan lalu.

Di Indonesia, ia memperkirakan, dana nasabah bukan hanya berisiko beralih ke aset nonkeuangan, tapi juga ke lembaga jasa keuangan ilegal yang luput dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Maka itu, ia menilai perlunya upaya dari pemerintah untuk memperjelas aturan dan mencari cara untuk meminimalisir upaya penghindaran pajak melalui pengalihan dana ke sektor nonkeuangan.

Adapun, dia menerangkan, keterbukaan data keuangan bukan hal baru lantaran negara lain juga sudah banyak yang menerapkan aturan serupa. Menurutnya hampir seluruh negara yang tergabung dalam organisasi untuk kerja sama ekonomi dan pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development–OECD) sudah menerapkan aturan tersebut.

Kendati ada potensi dana-dana nasabah bank akan keluar walaupun dalam jumlah tidak besar, namun dana itu tidak akan terbang ke luar negeri (capital flight). Karena kalaupun dana itu dilarikan ke luar negeri, akan mendapat perlakuan yang sama.

Karena itu, yang paling mungkin dana itu tetap berputar-putar di dalam negeri, namun mengalami konversi dalam bentuk aset lain. Secara tidak langsung penarikan dana itu justru menggairahkan perekonomian sektor riil.

Sebelumnya, sempat ada wacana untuk menerapkan keterbukaan data keuangan untuk nasabah asing dulu saja. Namun, Prastowo mengatakan, Indonesia tidak bisa melakukan hal itu. Sebab, dengan begitu, Indonesia bisa dikategorikan sebagai negara suaka pajak (tax haven). “Kalau belum dibuka yang domestik, Indonesia akan jadi tax haven yang baru. Karena di Singapura bisa dikejar, di Bank Mandiri tidak misalnya,” ucap dia.

Dari total dana pihak ketiga industri perbankan, sedikitnya 5% berpotensi keluar dari industri. Para pemilik dana mungkin akan mengonversi dananya menjadi aset properti, bisa juga membeli emas batangan, atau perkebunan dan pertanian, bahkan tambang. Mereka ini adalah kelompok yang tadinya nyaman menanamkan uangnya di bank, kemudian beralih ke portfolio lain.

Tapi, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pemilik dana tidak perlu cemas dengan terbitnya Perppu No. 1/2017 itu. Sebab dana nasabah tetap aman dan terjaga dengan baik.

Hanya saja, Menkeu menyesalkan, banyak dari korporasi yang melarikan dana dari laba bersih perusahaannya ke luar negeri. Terutama ke negeri-negeri tax heaven area (surganya pengemplang pajak).

4 Peraturan

Menkeu Sri segera menerbitkan empat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai pelaksanaan teknis Perppu No. 1/2017. Keempat PMK harus segera terbit bila Indonesia mau mengikuti kerja sama internasional: pertukaran data secara otomatis terkait pajak pada 2018.

Berdasarkan kesepakatan dalam Global Forum di Georgia, pada November 2016, legislasi primer dan sekunder terkait AEoI harus terbit paling lambat 30 Juni 2017. “Bila sampai batas itu belum memiliki kerangka hukum tersebut maka negara atau yurisdiksi itu masuk kategori failed to comply atau gagal penuhi komitmen,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, hari ini.

Secara rinci, PMK itu berisi empat hal. Pertama, penjelasan mengenai objek yang harus dilaporkan sesuai standar pelaporan (Common Reporting Standard–CRS). Kedua, penjelasan prosedur identifikasi rekening keuangan atau due diligence sesuai CRS.

Ketiga, penjelasan mengenai pihak yang harus melaporkan sesuai CRS dan kejelasan kerahasiaan data wajib pajak. Keempat, mekanisme pengenaan sanksi bagi pihak atau lembaga yamg wajib melapor.

Sri Mulyani mengungkapkan, Perppu dan peraturan pelaksananya perlu diterbitkan lantaran tanpa peraturan yang dimaksud, Indonesia mustahil melaksanakan AEoI. Penyebabnya, sederet undang-undang di dalam negeri mengatur bahwa Direktorat Jenderal Pajak baru bisa memperoleh data wajib pajak dari lembaga keuangan atas seizin otoritas terkait, bukan otomatis sebagaimana ketentuan AEoI.

Menurut informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sedikitnya ada aset sebesar Rp11.450 triliun di luar negeri. Dalam program tax amnesty, ada aset sekitar Rp5.000 triliun yang melakukan deklarasi maupun repatriasi. Artinya masih ada aset sekitar Rp6.450 triliun yang bisa menjadi obyek pajak.

Menkeu berharap, dengan penerapan program AeoI, aset-aset tersebut dapat terdeteksi dan akhirnya hasil pengelolaan aset-aset tersebut bisa menjadi penerimaan negara.

Mengapa begitu besar aset-aset warga Indonesia di luar negeri? Sri mensinyalir hal itu adalah sebuah proses panjang. Dimana para pengelola korporasi mengirim sebagian besar laba bersih korporasinya ke luar negeri, sementara untuk di dalam negeri basis pajak dari laba bersih yang diumumkan alakadarnya.

“Umumnya mereka sembunyikan di negara yang menjadi surga pajak atau tax haven area,” kata Sri.

Namun demikian, karena program tax amnesty telah selesai, kemungkinan besar sisa aset korporasi di luar negeri sekitar Rp6.450 triliun akan tetap bertahan di negeri semula. Hingga akhirnya benar-benar ada regulasi yang membuat mereka merasa aman memindahkan dananya ke tanah air.

 

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here