Perbankan Timika Bakal Alami Kerugian Akibat PHK Karyawan Freeport

0
208
Foto : Istimewa

Nusantara.news, Jakarta – Kasus Freeport berbuntut panjang. Kedua belah pihak sama-sama ngotot, gak ada yang mau mengalah. Masing-masing pihak tetap berpegang pada prinsipnya masing-masing. Sehingga, sampai saat ini, belum ditemukan solusi yang mampu meredam keduanya.

Freeport tidak bisa lagi mengekspor konsentratnya karena terganjal oleh PP yang baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. Akibatnya, timbunan konsentrat menumpuk di gudang dan yang lebih fatal lagi, secara sepihak, Freeport ‘merumahkan’ alias PHK karyawannya.  Tindakan Freeport menyusul keengganan perseroan untuk mengubah status kontrak karya  (KK) menjadi IUPK. Ujung-ujungnya, Presiden Direktur dan CEO Freeport-McMoran Inc, Richard Adkerson menyatakan akan mem-PHK 12 ribu karyawan Freeport.

Karena Indonesia berpegang teguh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tindakan ‘tak tahu diri’ Freeport yang akan membawa kasusnya itu ke badan arbitrase internasional mendapat tantangan dari Pemerintah Indonesia dan berbagai elemen bangsa.

Belakangan, pemegang saham malah mendorong perusahaan tambang Freeport-McMoran untuk tetap berjuang melawan Pemerintah Indonesia. Kita pahami, saat ini Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) sedang berpolemik dalam urusan status hukum bisnis. Dalam situasi yang semakin tak menentu itu, bahkan Adkerson mengatakan bahwa aturan baru yang diterapkan Pemerintah Indonesia itu seperti perampasan aset mereka. Freeport, kata Adkerson menolah dengan agresif. Menurutnya, banyak dari pemegang sahamnya mengatakan bahwa  perusahaannya  terlalu baik. “Sekarang kami berada dalam posisi berjuang untuk hak-hak kami di bawah kontrak,” kata Adkerson dalam institut investor pertambangan di Hollywood, Florida, dikutip dari CNBC, Selasa (28/2).

Walau demikian, Adkerson masih berharap sengketa kedua kubu bisa diselesaikan dengan kooperatif. Setelah kegiatan ekspor terhenti, PTFI berencana mengurangi 60 persen produksinya di tambang Grasberg. Perusahaan tersebut juga mengambil opsi pengurangan karyawan dan penangguhan investasi di Provinsi Papua.

Masalah jalan PHK yang diambil oleh Freeport, bagi pemerintah sebenarnya tidak bisa begitu saja dilakukan. Karena ada undang-undang yang mengatur hal itu. Apalagi hal ini menyangkut nasib periuk rakyat Papua yang 90% menggantungkan hidupnya dari Freeport.

Dari sisi pandang pemerintah merupakan pelaksanaan peraturan dan undang-undang yang basisnya tentu saja demi kepentingan negara. Sedangkan sisi pandang Freeport, adalah keuntungan segelintir pengusaha /pemilik saham dan mempertanggungjawabkan harga saham yang terus melorot ke bawah. Dari pertikaian keduanya, yang juga paling nyata dirugikan adalah para pekerja tambang Freeport yang jumlahnya puluhan ribu orang.

Jika rakyat Papua diperlakukan tidak adil, bisa jadi berpotensi konflik yang melebar ke mana-mana. Unjuk rasa atau protes yang berkepanjangan bisa menuai serangkaian kekisruhan yang berakibat fatal.

Menaker Hanif menegaskan, PHK tidak bisa dilakukan sesuka hati. Sesuai dengan peraturan, rencana itu harus dibicarakan juga dengan serikat pekerja. “Kami minta Freeport memberikan ruang bagi teman-teman serikat pekerja untuk berbicara. Tapi jangan dikaitkan dengan kebijakan pemerintah. ingat, PHK itu tidak bisa dilakukan seenaknya, ada undang-undang yang melindunginya,” ujarnya.

Pemerintah, kata Menteri Hanif,  siap memberikan segala bantuan yang diperlukan pegawai. Tapi, ia menilai, perusahaan terkesan menggoreng isu pemutusan hubungan kerja dalam bernegosiasi.

Perlu dicermati pula, bahwa  PHK karyawan Freeport berdampak pula pada kredit perbankan yang selama ini berjalan. Karena, banyak karyawan Freeport dan perusahaan subkontraktor yang meminjam ke bank.

Salah satu bank yang sedang ketar-ketir akibat dari PHK karyawan Freeport adalah Bank BRI Cabang Timika. Muhammad Jusuf,  Kepala BRI Cabang Timika mengatakan, saat ini total pinjaman karyawan PT Freeport dan karyawan perusahaan-perusahaan subkontraktor Freeport mencapai sekitar Rp 70 miliar.berdasarkan data yang diterimanya, sebagian debiturnya sudah dirumahkan, bahkan ada yang sudah di-PHK oleh perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja. Ini tentu saja sangat mengkhawatirkan manajemen bank BRI Timika.

Pihak BRI Timika pun telah melakukan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan tempat para karyawan tersebut bekerja. Meski sudah dirumahkan atau PHK, karyawan yang memiliki tanggungan kredit di BRI diminta untuk tetap melunasi kewajibannya. Nah, lho..?

BRI Timika pun diketahui memberikan kredit usaha kepada 30 pengusaha di Timika dengan total nilai kredit yang dikucurkan sebesar Rp 101 miliar. Jusuf mengatakan, pihaknya langsung menemui para debitur untuk membicarakan soal kelanjutan pembayaran angsuran pinjaman mereka. Secara internal pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat masalah di Freeport terhadap program pemberian fasilitas perkreditan. “Yang jelas, kondisi yang terjadi di Freeport sekarang sangat mempengaruhi perekonomian di Timika secara keseluruhan,” ujar Jusuf.

Rupanya, nasib yang dialami BRI Timika bakal tidak sendirian, akrena Bank Papu,  Bank Mandiri, dan Bank CMB Niaga setempat juga selama ini banyak menggelontorkan pinjaman kredit kepada karyawan PT Freeport dan perusahaan-perusahaan subkontraktor.

Ini mungkin baru sekian persen saja dampak yang ditimbulkan akibat PHK yang dilakukan PT Freeport Indonesia terhadap karyawannya. Sebab, jika PHK berkepanjangan dan tidak ada solusinya, maka masalah pengangguran akan menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah daerah. Kerusuhan? Semoga ini tidak terjadi. []


 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here