Percepat Perbaikan, Pemprov Jatim Didorong Ambil Alih Jalan Nasional

0
122

Nusantara.news, Surabaya –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim) menilai bahwa jalan nasional di Jatim terlalu panjang ketimbang jalan provinsi. Panjang ruas jalan nasional saat ini sepanjang 2361 km, sementara jalan provinsi 1421 km.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Hamy Wahyunianto, di Surabaya, Selasa (7/2/2017) kepada wartawan mengungkapkan bahwa idealnya jalan provinsi harusnya lebih panjang ketimbang jalan nasional.

“Saat ini terlalu panjang. Idealnya itu jalan provinsi panjangnya 2000 km. Sedangkan untuk panjang jalan nasional 1700 km. Sehingga jalan yang rusak seharusnya bisa segera diperbaiki dengan cepat oleh Pemerintah  Provinsi Jatim,” ujar Hammy di Gedung DPRD Jatim.

Hamy juga menyarankan kepada pemerintah daerah untuk segera mengambil wewenang menyelesaikan persoalan rusaknya jalan yang dinilai sudah menggangu stabilitas ekonomi Jawa Timur jika dibiarkan terbengkalai.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun lantas menyarankan pemerintah daerah untuk mengambil wewenang status jalan yang sebelumnya nasional, menjadi milik daerah. Menurutnya, hal ini sangat mungkin sekali karena, perbandingannya memang belum ideal.

“Saya dengar, Bu Risma (Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Red) ingin mengambil alih Jalan Kalianak menjadi berstatus jalan kota. Ini sangat baik, mengingat keadaan jalan tersebut saat ini masih sangat buruk,” jelasnya.

Menurut pandangan Hamy, penanganan Jalan Kalianak memang kurang memuaskan, padahal jalan tersebut adalah jalan utama akses ke pergudangan yang merupakan salah satu pusat industri di Surabaya.

Sayang, drainase yang ada di jalan Kalianak sangat buruk sekali, sehingga kalau musim hujan banyak titik-titik lobang dan banjir. “Sudah yang lewat kendaraan besar, drainasenya tidak ada. Saya yakin tahun depan juga tetap akan seperti ini,” bebernya.

Namun untuk merealisasikannya perpindahan status ini, pemerintah daerah harus mengajukan surat ke kementrian terkait. Hal ini guna duduk bersama membahas peralihan kewenangan pengelolaan jalan. Tak hanya itu, baik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota juga harus memiliki visibility jika nanti dikelola. “DKI Jakarta sudah melakukan hal itu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku kecewa, khususnya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Takyat (PUPR), yang dinilai lambat dalam pengelolaan dan penanganan jalan rusak di wilayah Jawa Timur.

Soekarwo mengaku sudah dua kali berkirim surat ke PUPR untuk segera dilakukan perbaikan jalan nasional yang rusak. Namun, sampai saat ini belum juga mendapat tanggapan.

“Saya sudah dua kali berkirim surat menyatakan tidak puas atas penanganan jalan. Kata lainnya saya kecewa dengan penanganan jalan nasional di Jawa Timur ini,” kata Soekarwo, Senin (6/2/2017). []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here