Percepat Usut DPR Terduga Korupsi e-KTP

0
153

Nusantara.news, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai perlu mempercepat pengusutan terhadap para anggota DPR yang diduga ikut menerima aliran dana korupsi mega proyek e-KTP. KPK harus mengoptimalisasi peluang sebelum UU MD3 berlaku secara sah.

DPR Terduga Koruptor E-KTP

Kasus e-KTP adalah biang kerok. Sejak kasus e-KTP dengan aktor Ketua DPR Setya Novanto dan diduga melibatkan puluhan anggota DPR terutama anggota Komisi II DPR, muncul sejumlah upaya mempermainkan hukum.

Setya Novanto, beberapa kali memperdaya hukum dengan alasan sakit untuk menghindari panggilan KPK. Kemudian kasus tabrak tiang listrik yang diklaim  menyebabkan Novanto mengalami luka benjol sebesar bakpao di bagian kepala, yang terbukti bohong.

Upaya mempermainkan hukum ini sudah pula menelan korban, yakni pengaraca Novanto sendiri yakni Frederich Yunadi yang jadi tersangka atas tuduhan menghalangi penyidik mengusut Novanto. KPK mendakwa perbuatan Fredrich melanggar pasal 21 UU 31/1999 tentang pemberantasan korupsi, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal Rp600 juta.

Tidak sedikit nama-nama anggota DPR yang sudah beredar di masyarakat yang disebut sebut dalam ruang pemeriksaan KPK ikut menerima aliran dana e-KTP lengkap dengan jumlah yang diterima.

Daftarnya panjang sebagai berikut, Agun Gunanjar Sudarsa disebut-sebut menerima 1,047 juta dollar AS, Anas Urbaningrum US$5,5 juta, Melchias Markus Mekeng US$1,4 juta, Olly Dondokambey US$1,2 juta, Tamsil Linrung US$700 ribu, Mirwan Amir US$1,2 juta, Arief Wibowo US$108 ribu, Chaeruman Harahap US$584 ribu dan Rp26 miliar, Ganjar Pranowo US$520 ribu, Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi ll dan Badan Anggaran DPR RI terima US$1,047 juta, Mustoko Weni terima US$408 ribu, Ignatius Mulyono terima US$258 ribu, Taufik Effendi US$103 ribu, Teguh Djuwarno US$167 ribu, Miryam S Haryani US$23 ribu, Rindoko, Numan Abdul Hakim, Abdul Malik Haramen, Jamal Aziz dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR RI masing-masing US$37 ribu, Markus Nari sejumlah Rp4 miliar dan US$13 ribu, Yasona Laoly US$84 ribu, Khatibul Umam Wiranu sejumlah US$400 ribu, M Jafar Hapsah US$100 ribu, Ade Komarudin sejumlah US$100 ribu, dan 37 anggota Komisi lainnya seluruhnya berjumlah US$556 ribu.

Karena itu, wajar mereka bermanuver, yang pada intinya ingin melemahkan atau membubarkan KPK sebagai cara membebaskan diri dari jerat hukum KPK.

DPR itu sendiri cukup serius karena ada beberapa manuver yang dilakukan. Antara lain membentuk Pansus KPK, mewacanakan pembentukan Densus Tipikor sebagai saingan KPK, dan mewacanakan melahirkan UU Penyadapan dengan alasan mengefektifkan lembaga pemberantas korupsi seperti  kejaksaaan. Semua manuver itu berakhir dengan kegagalan.

Manuver Melalui Revisi UU MD3

Namun, manuver para anggota DPR belum selesai. Revisi UU MD3 diduga kuat merupakan bentuk manuver lain dari DPR. Bedanya, jika manuver sebelumnya bersifat “membakar lumbung” (membubarkan atau memperlemah KPK), maka manuver dalam bentuk revisi UU MD3 bersifat membentengi atau memperkuat diri untuk tidak diserang sekaligus melahirkan kewenangan baru sebagai senjata untuk melakukan penyerangan.

Pasal 73 ayat (3) UU MD3, adalah cara DPR memperoleh kewenangan baru yang diperlengkapi dengan senjata untuk menyerang.

Bunyinya sebagai berikut, Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada ayat (4) b disebutkan,  Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud.

Pada ayat (5) dissebutkan, Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal ini tidak lagi menyebut “pejabat” tetapi “setiap orang.” Kata setiap orang dalam hal ini bisa rakyat, atau bisa juga seorang kepala negara atau presiden.

Pasal menyerang lainnya adalah Pasal 122 huruf k, berbunyi, mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;

Dikatakan menyerang karena, apa definisi “merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”?

Ini akan sangat tergantung pada tafsir DPR itu sendiri. Sebab, soal merendahkan bisa sangat subjektif. Orang yang rendah hati pada umumya tidak mudah merasa direndahkan. Sebaliknya orang tinggi hati, salah kata sedikit saja, akan merasa direndahkan.

Orang yang pernah atau sudah pernah melanggar hukum seperti melakukan tidak pidana korupsi, akan merasa tersentuh subjektifitasnya dan merasa direndahkan bila orang berbicara soal korupsi. Sebalikmnya, orang yang patuh hukum sulit merasa direndahkan hanya karena berbicara soal korupsi.

Pasal 245 adalah pasal imunitas yang sepertinya dipersiapkan oleh DPR untuk membentengi diri dari panggilan aparat penegak hukum.

Ayat (1) Pasal 245 berbunyi, Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Pasal ini sebelumnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi dihidupkan kembali dengan menambahkan kata setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Sebelum dibatalkan Mahkamah Konstitusi, Pasal 245 ini  berbunyi, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan dari penegak hukum terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Putusan MK mengubah pasal itu menjadi keharusan mendapat persetujuan tertulis dari presiden.

Perbedaan dengan hasil revisi adalah, kalimat  yang dibatalkan MK berbunyi harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan diubah menjadi setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Yang berbeda adalah “izin tertulis dari presiden harus mendapat persetujuan tertulis dari MKD” (versi MK) dan “izin tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD” (versi revisi UU MD3).

Jadi, izin presiden tetap tetap berada di belakang pertimbangan MKD. Artinya izin tertulis presiden setelah pertimbangan MKD. Bedanya, jika dalam kalimat yang dibatalkan MK ada kata “harus” sedang dalam  revisi UU MD3 kata “harus” diubah menjadi “mendapat pertimbangan.” Letter look memang berbeda, tetapi substansi hampir bisa dikatakan sama saja.

Dengan pasal-pasal tersebut maka, KPK nyaris hanya bisa mengusut anggota DPR yang tertangkap tangan melakukan korupsi atau (OTT). Selebihnya KPK akan mengalami kesulitan memanggil anggota DPR.

Dalam ayat (2) Pasal 245 memang disebutkan, bahwa, persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

Terutama dengan ayat (2) huruf c ini, KPK memang bisa memanggil  anggota DPR yang diduga melakukan tindak pindana khusus seperti korupsi. Namun “pertimbangan dari MKD” akan menjadi hambatan.

Sebab, dalam kasus korupsi anggota DPR tidak monopoli satu dua orang saja, tetapi sudah cukup banyak kasus.

Dalam hal partai  politik  dan sesama anggota DPR memang ada persaingan, tetapi dalam hal hukum, sangat besar kemungkinan sesama anggota DPR akan menjalin solidaritas dan saling melindungi. Kondisinya seperti  bis kota yang keras persaingannya, tetapi ada semacam kesepakatan, di antara sesama bis kota tidak saling mendahului.

Itu satu hambatan. Hambatan lain adalah, tidak tertutup kemungkinan DPR mendahului memanggil anggota KPK atau aparat penegak hukum lain sesuai Pasal 122 huruf k UU MD3 versi revisi, berbunyi, mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;.

Setiap orang tidak bisa menolak panggilan, karena melalui Pasal 73 ayat (3) versi revisi, DPR berhak memanggil setiap orang. Dan kalau tiga kali dipanggil tidak datang, DPR berhak memanggil paksa dan juga menyandera selama 30 hari.

Karena itu KPK dinilai perlu mempercepat mengusut para anggota DPR yang sudah disebut-sebut menerima aliran dana korupsi kasus mega proyek e-KTP.

KPK sesungguhnya sudah terlambat mengusut. Sebab hasil revisi UU MD3 yang kontroversial itu akan berlaku tanggal 14 Maret 2018 karena sudah mencapai 30 hari sejak diserahkan kepada presiden. Dihitung sejak hari ini, maka waktu yang tersisa tinggal 6 hari, waktu yang terlalu singkat bagi KPK.

Tetapi masih ada  peluang, yakni apabila Presiden Jokowi menerbitkan Perppu MD3. Jika Presiden Jokowi menerbitkan Perppu sehari atau beberapa jam setelah UU MD3 berlaku, maka praktis pada saat Perppu diterbitkan, pada saat itu juga UU MD3 versi revisi, tidak berlaku, dan kembali ke UU MD3 yang lama, yakni UU MD3 yang hak imunitasnya sudah dibatalkan MK, dan belum ada pasal merendahkan lembaga DPR  dan anggota DPR.

Jika Presiden Jokowi menerbitkan Perppu, maka KPK memiliki waktu yang cukup panjang. Sebab masa sidang DPR yang dibuka tanggal 5 Maret 2018 sebagaimana dikutip dari laman resmi DPR, akan berakhir tanggal 27 April 2018. Setelah itu DPR memasuki masa reses  mulai 28 April sampai 17 Mei 2018.

Sesuai ketentuan, DPR baru bisa menjawab Perppu pada masa sidang berikutnya. Masa sidang berikutnya itu baru dibuka pada 18 Mei 2018 dan berakhir 27 Juli 2018. Ini berarti cukup banyak waktu bagi KPK untuk mempersiapkan pengusutan tehadap para anggota DPR.

Dihitung sejak (kemungkinan) Jokowi mengeluarkan Perppu MD3, yakni tanggal 14 atau 15 Maret 2018, sampai masa pembukaan sidang berikutnya tanggal 18 Mei 2018, maka ada waktu 63 hari bagi KPK untuk mempersiapkan pengusutan.  Kalau pembahasan di DPR berlangsung bertele-tele maka semakin banyak waktu bagi KPK

Pengusutan terhadap para anggota DPR itu dinilai akan bermakna strategis, karena revisi UU MD3 dengan pasal-pasal yang kotroversial, diduga kuat merupakan bagian dari manuver DPR untuk mengamankan diri.

Dengan melakukan pengusutan, bukan hanya manuver itu yang menjadi lemah, tetapi terobosan hukum aneh yang dilakukan DPR dengan mengajukan kembali pasal yang sudah dibatalkan MK, akan mengakhiri penggunaan kekuasaan dalam membuat undang-undang sekaligus mengakhiri kesemrawutan hukum. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here