Perda Ini yang Jadi Dasar Pemkot Ngotot Bongkar Rumah Warga di Pamurbaya

0
401
Pengembang besar aman di Pamurbaya, rakyat kecil malah digusur.

Nusantara.news, Surabaya – Polemik penetapan batas wilayah konservasi pantai timur Surabaya (Pamurbaya) bagi pemerintah kota sudah dianggap selesai pada 2010. Yakni ketika Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) yang diajukan eksekutif, disahkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya.

Namun warga pemilik 99 bangunan di perumahan Wisma Tirta Agung Asri Gunung Anyar yang terancam dibongkar, melakukan perlawanan. Selain kepada DPRD, juru bicara warga Johan Fakthurrohman beberapa waktu lalu, juga sempat mengadukan persoalan ini ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jawa Timur.

ORI bisa mengeluarkan rekomendasi yang harus dijalankan Pemkot Surabaya. Dikonfirmasi Nusantara.News, salah satu Komisioner ORI Jawa Timur Nuriyanto yang menangani polemik ini, mengatakan masih mempelajari berkas yang dikirim warga. “Baru Selasa kemarin sampai di mejaku,” katanya melalui SMS yang dikirimkan, Kamis (6/4/2017).

Jawaban ini terkait keluhan warga tentang batas wilayah konservasi Pamurbaya. Kendati akad jual beli tanah secara legal sudah dilakukan, tetapi dengan adanya Perda RTRW, apapun status tanah di kawasan konservasi terlarang untuk pemukiman dan  membuat 99 rumah warga terancam dirobohkan tanpa ganti rugi.

Batas kawasan konservasi memang jadi pangkal persoalan yang sempat disorot legislator. Terutama garis pembatas yang berbelok ketika menyentuh lahan milik pengembang besar. Pemkot melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Eri Cahyadi sebelumnya menegaskan bahwa hal itu sudah ada kajiannya di Perda RTRW 2010. “Perda itu produk hukum dari Pemkot dan DPRD Surabaya,” terangnya.

Sehingga, lanjut dia, jika ada pertanyaan dari DPRD Surabaya mengenai tidak lurusnya garis konservasi, maka seharusnya pertanyaan itu ditanyakan pada saat pembuatan dan pengesahaan Perda RTRW. Apalagi, kata dia, perda sudah melalui rapat badan musyawarah (banmus) dan setelah itu dipansuskan dan setelah itu disahkan dalam rapat paripurna di DPRD Surabaya.

“Secara otomatis maka perda sudah menjadi peraturan yang harus diikuti sehingga saat ini mengikuti perda yang sudah ada. Tidak mungkin kami lepas dari perda karena bisa melanggar hukum,” ujarnya.

Wacana untuk meluruskan garis konservasi melalui revisi juga perlu ditanyakan dasarnya. Karena menurut pejabat jebolan ITS tersebut, pada waktu pembahasan raperda RTRW sudah dipastikan ukuran dan bentuknya. “Sudah pasti ada kajiannya, kenapa bentukannya menjadi seperti itu. Ketika kita meluruskan kajian yang lama tidak sesuai. Siapa pun harus mengikuti perda yang sudah ada,” katanya. Selain itu, dalih Eri, revisi perda butuh waktu panjang dan dampak lain seperti kredibilitas eksekutif maupun legislatif yang mengesahkan di masanya.

Masalah ini yang diungkit M. Mahmud anggota Komisi C DPRD Surabaya dari Partai Demokrat, beberapa waktu lalu usai menerima keluhan warga. “Saya heran, kenapa garis konservasi itu berbelok ketika menyentuh pengembang besar terutama di Mulyorejo dan Gunung Anyar, tetapi ketika menyentuh pengembang kecil atau orang biasa garis langsung diluruskan,” katanya.

Ada dugaan, pembelokan garis batas itu lantaran permainan investor besar agar terhindar dari sanksi perda. Jika benar, pengembang bermodal cekak dan warga sangat dirugikan. Karena itu, Mahmud sempat menyinggung prinsip keadilan bagi seluruh warga Surabaya untuk berhak membangun dan menempati rumahnya.

Namun ada persoalan lain yang cukup pelik. Produk hukum yang jadi acuan Walikota Tri Rismaharini dalam pembuatan ruang terbuka hijau (RTH) itu, bersinggungan dengan aturan di atasnya. Seperti regulasi dalam penentuan jarak minimal kawasan lindung mangrove dari tepi laut adalah 338 meter. Ini berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional yang menyebutkan “Kawasan hutan lindung mangrobe ukurannya 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah per tahun”.

Padahal kawasan lindung mangrove di Pamurbaya yang ada di Gunung Anyar kondisi beberapa tahun terakhir mengalami perubahan. Baik akibat disengaja melalui reklamasi atau pun berkurang lantaran terkena abrasi. Di sisi lain, Pemkot bisa dinilai tidak punya kuasa untuk mengembalikan lahan yang sudah terlanjur dibeli.

Apalagi Surabaya praktis saat ini sudah dikuasai dua pemodal besar, Pakuwon dan Citraland dari ujung barat hingga timur. Termasuk di Pamurbaya yang sudah diizinkan pengambil kebijakan sebelum 2010 untuk dimanfaatkan sesuai kepentingan pemodal besar. Jadi, polemik ini menjadi gambaran warga Surabaya yang terusir dari aset miliknya sendiri.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here