Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Masih Sebatas Pajangan

0
126
Aksi Womens March 2018, di depan Balaikota Malang (Foto: Sinergy Aditya-Nusantara.news)

Nusantara.news, Kota Malang – Puluhan massa berkumpul dan melakukan aksi damai di depan Balaikota Malang, untuk menyuarakan penegakkan keadilan pada perempuan dan anak, Senin (5/3/2017). Massa yang didominasi oleh kalangan perempuan itu turun ke jalan sekaligus memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret.

Para kumpulan massa yang tergabung dalam Front Perempuan Indonesia-Malang terdiri dari beberapa komunitas dan organisasi salah satunya Women Crisis Center (WCC) Malang, Yayasan Dian Mutiara, Resister Indonesia, Indonesia Feminis, Kohati HMI Korkom Universitas Brawijaya, Korpri PMII Cabang Malang dan lainnya.

Koordinator WCC Malang, Sri Wahyuni mengatakan bahwa kali ini pihaknya menyoroti Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2015 Kota Malang yang mengatur perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan itu sama sekali tidak sinkron dengan kondisi yang ada di lapangan.

Karena anak-anak dan perempuan di Kota Malang masih banyak perempuan dan anak anak yang belum terpenuhi hak-haknya. Selain itu, juga kekerasaan anak dan perempuan masih menjadi momok di Kota Malang,

“Dalam yayasan kami di WCC dan Dian Mutiara, banyak sederet laporan yang masuk dan kami bina, itu karena tidak mendapat tanggapan oleh pihak yang berwajib dalam hal ini Pemerintah,”

Ia menyebut bahwa Perda yang ada hanya sebatas menjadi pajangan tanpa ada efek yang signifikan ke masyarakat. “Perda tersebut hanya berpesan omongkosong buat kami, aturan yang kurang tajam ditambah implementasi yang kurang maksimal,” katanya kepada wartawan, Senin (5/3/2017)

Wahyu menjabarkan, terkait perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan masuk dalam daftar laporan menurutnya menjadi bukti bahwa pemerintah dan negara belum hadir memberikan perlindungan dan layanan yang seharusnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Belum lama ini pihaknya telah mengirimkan somasi terhadap pemerintah dan DPRD Kota Malang. Namun sayangnya memang masih belum dijawab secara resmi. “Jika tidak digubris, maka kami akan menuntut untuk dilakukan legislative review untuk DPRD Kota Malang dan executive review bagi Pemerintah Kota Malang terkait Perda tersebut. Biar masyarakat nasional mengetahuinya,” papar Dosen FH UB tersebut.

Pemerintah seakan menunggu adanya kasus baru dapat membuat aturan terkait kekerasan perempuan dan anak. “Tidak adanya pencegahan, tudak hadirnya pemerintah di tempat umum, di tempat kuliah masih banyak yang belum ramah perempuan dan anak,” tandasnya.

Ia mempertanyakan terkait penggunaan APBD Kota Malang, dimana didalam dokumen penganggaran tersebut ada alokasi untuk perlindungan perempuan dan anak. Namun, implementasinya belum maksimal dan terasa bagi masyarakat Kota Malang.

“Kami akan terus mendorong pemerintah untuk terus bergerak dalam menyeleseikan permasalahan kekerasan perempuan dan anak, setidaknya ada pencegahan dan langkah yang masif ke masyarakat,” tegas perempuan berkacamata tersebut.

Sementara itu, Korlap Front Perempuan Indonesia, Maryam Jamilah menjelaskan bahwa di Kota Malang memiliki beberapa catatan kekerasan perempuan dan anak. “Sampai akhir maret ini,  ada 21 kasus kekerasan seksual yang melapor di WCC dan 4 diantaranya pembuangan bayi. Ini protet yang sangat miris. Seakan pemerintahh belum hadir untuk perlindungan perempuan dan anak,” tegas Mahasiswi UIN tersebut.

Ia menambahkan di Kota Malang juga belum tersedia ruang-ruang yang betul aman untuk perempuan dan anak. “Di alun alun terjadi Cyber harrasment/pelecehan seksual lewat media, disekolah dan kampus ada beberapa permasalahan kekerasan sosial dimana oknum tenaga pendidik SD yang menyetrum anak, di rumah terjadinya KDRT. Lalu, ruang mana yang aman bagi perempuan dan anak?” tanyanya.

Mila membeberkan bahwa aksi damai tersebut akan berlanjut. “Selanjutnya kita lakukan beberapa agenda sebagai tindak lanjut dari aksi ini, akan mendorong pemerintah, melakuakn dialog dan memberikan edukasi kepada masyarakat,” tandasnya.

Adapun beberapa tuntutan yang ia bawa dan sampaikan kepada pejabat eksekutif dan legislatif,

  • Menuntut Pemerintah dan DPRD untuk menghapus hukum dan kebijakan yang diskriminatif dan memiliki potensi pada pelanggengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  • Mendukung pengesahaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan RUU Perlindungan Pekerjaan Rumah Tangga (PRT).
  • Menghapus dan menghentikan praktik kekerasan berbasis gender di lingkungan hukum, pendidikan, perusahaan dan lainnya.
  • Memenuhi hak atas upah layak, jaminans sosial, kebebaan berserikat, hak pekerja perempuan, pekeja rumah tangga, pekerja migran, pekerja migran hingga nelayan dan buruh tani.
  • Melakukan excetive dan legislative review terkait Perda Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dll.

Potret Permasalahan Kekerasan Internasional

Situasi di dunia terkait kekerasan perempuan dan anak pun tercatat di kalaedoskop World Health Organization (WHO), di Amerika Serikat (AS) sebanyak 83% dari perbandingan 1:5 perempuan yang berusia 12 hingga 16 tahun di sekolah umum dengan 16 hingga 49 tahun di tempat umum. Sedangkan di Eropa 1:3 perempuan sebanyak 5% menderita kekerasan fisik dan pelecehan seksual seperti pemerkosaan.

Di Zimbaqwe, tahun 2017 tercatat 500 wanita mengalami pelecehan seksual setiap bulannya, jadi ada 16 wanita yang diperkosa setiap harinya (Statistik Nasional Zimbaqwe) ZimStat. Sebanyak 1524 kasus dilaorkan per-tiga bulan ini di 2018.

Sementara itu, di Indonesia Catatan Akhir Tahun 2017 Komnas Perempuan tercatat tahun lalu merupakan angka kekerasan seksual tertinggi yang mecapai 5785 kasus., dengan rincian 4771 kekerasan fisik, 1534 kasus kekerasan psikis, 978 kasus kekerasan psikis, 139 kasus trafficking, 90 kasus buruh migran, 1036 kasus perkosaan dan 836 kasus pencabulan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan selama kurun waktu tujuh tahun terakhir jumlah pelaku usia anak mencapai 28284 orang. Di tahun 2017 tercatat 2298 kasus dengan rincian 1234 anak laki-laki dan 1064 anak perempuan yang terkena kekerasan seksual.

Pemerintah, dan Penyelesaian yang Belum Maksimal

Dalam gelaran aksi yang telah dilakukan, tuntutan yang dilayangkan ditujukan kepada pihak pemerintah baik tataran eksekutif maupun legislatif yang dinilai belum hadir secara penuh dalam kekerasan yang ada.

Terlihat dari banyakanya catatan dan kasus yang dikumpulkan oleh beberapa NGO, LSM, dan Lembaga negara terkait permasalahan kekerasan perempuan dan anak di Indonesia. Beberapa langkah preventif pun sebenarnya juga telah dilakukan dengan pembuatan beberapa peraturan-peraturan yang mencegah terjadinya hal tersebut serta sanksi yang teramat berat, yakni hukum Kebiri yang sempat ramai diperbincangkan belakangan ini.

Namun, tidak cukup hanya pembuatan aturan, norma dan regulasi saja baik di pusat maupun daerah. Harus ada langkah preventif lain yang harus dilakukan oleh pemerintah guna mencegah dan menekan angka kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak.

Seperti edukasi dan sosialisasi, trik menghindari tindak kekerasaan, pembuatan kantung posko pengaduan, keberanian untuk konsultasi dan melakukan pelaporan,  penyediaan ruang dengan fasilitas ramah perempuan dan layak anak.

Atas ratusan bahkan ribuan kasus yang tercatat beberapa aktivis perempuan yang menganggap peran pemerintah dalam menyeleseikan kasus kekerasan pada perempuan dan anak masih minim dari yang telah diharapkan.

Penegakan Hukum dan Semangat Pancasila

Segala permasalahan yang muncul tersebut didasari karena kurangnya penegakkan dan implementasi aturan yang ada dari pihak Aparat Penegak Hukum (APH), serta pihak pemerintah yang seakan kurang tanggap, menunggu adanya korban baru bergerak.

“Negara atau pemerintah seakan belum hadir dalam kasus-kasus yang ada, khususnya di Kota Malang ini. Menunggu adanya kasus baru turun dan tanggap,” ujar Sri Wahyuni, Ketua WCC Malang.

Ia menjelaskan dengan aturan dan implementasi hukum yang kuat dan berkeadilan bagi perempuan dan anak akan mewujudkan tatanan kondisi lingkungan yang sehat dan baik bagi perempuan dan anak.

Ia menyebut juga, tindakan dan kasus yang ada  itu karena kurang terimplementasinya nilai pancasila kedua dan kelima. Yakni ‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’ dan ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia’.

“Perempuan dan anak juga manusia, jadi perlakukanlah seperti manusia. Bukan dengan kekerasan dan cara yang bukan manusia tidak beradab. Keadilan dan kesetaraan pun juga harus dijunjung dalam gender khususnya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak,” pungkasnya.

Perempuan dan Anak merupakan hal terpenting bagi sebuah negara, perempuan sebagai individu pencetak generasi bangsa, sedangkan anak merupakan calon dan harapan generasi bangsa kedepan. Oleh karenannya perlunya penjagaan, perlindungan, perlakuan yang adil dan pemenuhan hak-hak, pada kaum yang rentan terhadap tindak kekerasan tersebut. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here