Perhelatan IMF-WB Butuh Dana Besar. Apa Manfaat dan Mudharatnya?

0
261
IMF-WB Annual Meeting 2018 telah ditetapkan di laksanakan pada 9-14 Oktober 2018 di Bali dengan memakan biaya hingga Rp810 miliar.

Nusantara.news, Jakarta – Pada 9 hingga 14 Oktober 2018, Indonesia didaulat sebagai tuan rumah Annual International Monetary Bank-World Bank  (IMF-WB). Ini jelas perhelatan besar, karena dana yang dibutuhkan untuk acara itu mencapai Rp810 miliar.

Tentu saja acara itu akan membawa manfaat sekalipun mudharat bagi Indonesia. Apa saja?

Dalam pertemuan itu akan hadir para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari 189 negara. Rencananya acara yang akan digelar pada 9-14 Oktober 2018 akan dihadiri 15.000 peserta. Lalu akan ada rapat sebanyak 2.000 sesi yang terdiri dari 1.200 sesi pada pertemuan IMF dan sekitar 600-800 sesi pada pertemuan WB.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) akan saling berbagi tanggungjawab untuk mengucurkan dana untuk pertemuan bidang keuangan dan ekonomi terbesar di dunia itu. “Saya belum tahu secara detail, tapi tentatif mendekati Rp810 miliar hingga Rp1triliun.”

Menkeu menjelaskan BI mendapat jatah mengucurkan anggaran sebesar 25% hingga 30% dari total anggaran tersebut. “Saya ingin BI 30%, tapi BI menawar lebih rendah. Mungkin Komisi XI DPR bisa minta BI lebih tinggi, karena saya sudah melakukan pendekatan dengan Gubernur BI, tapi Pak Gubernur cukup alot soal itu. Biasanya malah mendengar Komisi XI,” kata Sri.

Yang pasti, menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia (World Bank) ini, pemerintah tidak ragu menggelontorkan dana demi suksesnya pertemuan

IMF-WB Annual Meeting 2018, mengingat Indonesia sebagai tuan rumah. Namun, sebagai bendahara keuangan negara, Sri mengatakan kementeriannya tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

“Kita tidak ragu, tapi harus hati-hati juga jangan sampai anggaran berlebihan yang menimbulkan pertanyaan dalam penganggaran kita. Kita anggarkan secara memadai dan sharing dengan BI,” katanya.

Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengatakan Indonesia akan mempresentasikan capaian dalam reformasi dan demokrasi, hingga kemajuan ekonomi setelah krisis hebat pada 1997-1998. Indonesia bersama IMF telah menyusun program Voyage to Indonesia (VTI).

Tema yang diangkat adalah Indonesia sebagai kekuatan ekonomi yang bereformasi, progresif, berdaya tahan, yang mendukung tercapainya pemerataan yang berkesinambungan.

Rincian biaya

Dalam hitung-hitungan kasar, jika dana yang dibutuhkan Rp810 miliar dengan peserta 15.000, maka per peserta mendapat layanan setara dengan Rp54 juta. Karena perhelatan berlangsung 5 hari, maka layanan yang diberikan kepada setiap peserta per hari rerata Rp10,8 juta.

Rinciannya apa saja? Menkeu Sri mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan biaya sebesar Rp810 miliar untuk penyelenggaraan Annual Meeting IMF-WB 2018 yang akan dimanfaatkan untuk persiapan teknis acara.

Anggaran ini nantinya dinikmati Indonesia sendiri termasuk untuk EO dan perubahan dari hotel menjadi kantor selama seminggu. Biaya yang disiapkan tersebut akan dimanfaatkan bagi penyelenggara event serta penyediaan furnitur maupun perabot dan alat teknologi informasi yang dibutuhkan sebagai bantuan teknis untuk dari acara yang berlangsung di Bali pada Oktober 2018 itu.

Untuk furniturnya menggunakan procurement dari supplier dalam negeri, sehingga nanti yang terima adalah masyarakat sendiri. Untuk komputer-komputer nanti juga akan dihibahkan pada sekolah.

Menkeu membantah biaya yang disiapkan tersebut akan dimanfaatkan bagi akomodasi para peserta pertemuan tahunan, karena delegasi akan menanggung biaya hotel maupun transportasi sendiri. Biaya akomodasi sepenuhnya akan ditanggung peserta dan bukan menjadi kewajiban panitia.

Menurut Sri, hotel-hotel yang beroperasi di kawasan Nusa Dua akan mendapatkan keuntungan dari penyelenggaraan acara IMF-WB ini, karena biasanya pada Oktober bukan merupakan musim liburan sehingga tingkat hunian menurun.

Kebetulan Oktober adalah low season, hote-hotel mau menawarkan ruangan dan kamar dengan diskon, daripada kosong. Dengan Annual Meeting IMF-WB, mereka hampir semuanya fully booked, “Bahkan kita suggest jangan didiskon, kita minta naikkan sedikit (tarifnya),” ujar Menkeu.

Sri mengatakan hal ini akan menjadi keuntungan tersendiri bagi sektor pariwisata dan menciptakan nilai tambah tersendiri bagi Indonesia, karena kedatangan peserta ini bisa memberikan tambahan devisa dan penerimaan dari sektor jasa.

Terlalu besar

Seperti diketahui, untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, Kementerian Keuangan telah mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp45,68 triliun untuk tahun 2018. Jumlah itu termasuk anggaran sebesar Rp810,17 miliar untuk pertemuan tahunan IMF-WB  2018.

Namun saat anggaran pertemuan tahunan IMF-WB 2018 diajukan, sepertinya anggota dewan mempertanyakan besarnya anggaran tersebut.

Sebut saja Andreas Eddy Susetyo dari Fraksi PDI Perjuangan menyebut, anggaran untuk pertemuan IMF-WB 2018 di Bali itu terlalu besar. Menurutnya, Kementerian Keuangan seharusnya lebih banyak mengoptimalkan anggaran untuk mendongkrak kinerja pajak. Soalnya, kinerja pajak selalu gagal mencapai target.

“Tantangan Kemenkeu di bidang pajak sangat besar dan harusnya berfokus mengejar penerimaan pajak,” ujar Andreas di rapat kerja Komisi XI DPR beberapa hari lalu.

Elviana dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berpendapat, seharusnya biaya pertemuan itu ditanggung penyelenggara meeting, yakni IMF-WB. Indonesia sebagai tuan rumah tidak perlu mengeluarkan dana.

“Ini pemborosan, bandingkan dengan dana diklat pengelolaan dana desa hanya Rp17,5 miliar dan hanya 500 kepala desa atau 0,6% dari total kepala desa yang diundang,” ujar Elviana.

Menkeu mengingatkan, acara IMF-WB  2018 ini penting bagi Indonesia dan bukan tindakan pemborosan. “Ini bukan untuk memamerkan ke IMF-WB karena mereka sudah tahu kita dan kita punya saham di sana, tetapi untuk memamerkan Indonesia pada 15.000 tamu yang berasal dari berbagai negara, lembaga internasional, dan lembaga keuangan. Kita ingin memperlihatkan Indonesia dengan kemajuan pembangunan ini,” kata Sri.

Menkeu menegaskan, penggunaan dana ini semata-mata adalah keramahan Indonesia menjadi tuan rumah acara tersebut. Hal ini lumrah dilakukan untuk bergaul di lingkungan internasional. “Bukan hal baru dan ini terkait martabat negara,” tandasnya.

Manfaatnya apa?

Tak bisa dipungkiri, setiap perhelatan akbar, selalu saja membawa dampak lanjutan secara ekonomi yang biasa disebut multiplier effect. Setidaknya ada lima manfaat yang bisa dirasakan langsung dalam IMF-WB Annual Meeting 2018.

Pertama, perhelatan itu menjadikan Indonesia sebagai pusat perhatian keuangan internasional. Bahkan Indonesia bisa menjadi transit keuangan internasional karena dianggap sudah bisa menjadi tuan rumah yang baik.

Kedua, Indonesia bisa tampil sebagai role model dalam menghadapi berbagai krisis sejak 1997-1998, Indonesia bisa menampilkan berbagai macam prestasi yang sudah dihasilkan. Indonesia menjadi wadah saling membahas isu-isu sosial yang jadi kepentingan bersama antar negara.

Ketiga, ada delapan destinasi wisata paling bergengsi akan dikunjungi 15.000 peserta. Mulai dari Bali, Borobudur dan sekitarnya, termasuk Kota Solo, Yogyakarta, hingga Kepulauan Karimunjawa, Danau Toba, Toraja, hingga Labuan Bajo. Sementara beberapa peserta sudah merencanakan secara pribadi-pribadi untuk hadir ke Raja Ampat, Papua.

Keempat, Indonesia menjadi tujuan investasi paling menarik dibandingkan negara Asean, Asia, dan bahkan dunia. Indonesia memiliki potensi demografi dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang resilient, sebab itu pemerintah harus bisa mendorong berbagai agenda investasi dalam pertemuan rutin di Bali tahun depan.

Kelima, Indonesia tengah gencar-gencarnya membangun proyek infrastruktur membutuhkan investasi, karena pihak swasta masih bersifat wait and see. Pemerintah harus bisa mendorong terciptanya investasi di sektor-sektor yang berdaya saing dari sekitar Rp5.500 triliun yang ditargetkan Pemeritah Jokowi.

Kelima manfaat ini harus dieksplor sedemikian rupiah oleh pemerintah, sehingga benar-benar menancap dibenak 15.000 tamu dari 189 negara peserta.

Adakah mudharat-nya?

 Lantas dari sekian banyak manfaat yang bakal kita dapat, adakah mudharat yang akan kita hadapi? Bagian inilah yang tak enak untuk dipaparkan. Namun sebagai bentuk cover both side informasi tetap harus disampaikan.

Pertama, kondisi APBN kita saat ini sedang mepet, likuiditas kering, sementara investasi yang diharapkan masuk belum sesuai harapan. Sehingga penganggaran sebesar Rp810 miliar, walaupun di-share dengan BI, tetap saja sebuah kemewahan di tengah kesulitan APBN.

Kedua, arah kebijakan anggaran kita dari waktu ke waktu menunjukkan adanya kecenderungan pemerintah untuk membuka line utang baru baik kepada IMF maupun WB. Indikasi ini tercermin dari tidak tercapainya pencapaian pajak bulanan, bahkan tahunan, sehingga menimbulkan shortfall pajak yang luar biasa bear.

Pada saat yang sama, Pemerintah Jokowi tengah mabuk infrastruktur, sehingga di tengah keringnya likuiditas dan seretnya investasi, jalan keluar yang paling logis—setidaknya bagi Sri Mulyani—adalah membuka utang baru. Saat Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan dimasa Pemerintahan SBY, sudah membuat utang baru ke WB sebesar Rp400 miliar. Sudah bisa diduga ke depan trend pemerintah akan membuka line utang baru ke lembaga keuangan internasional itu.

Ketiga, pada gilirannya Annual Meeting IMF-WB 2018 ini akan menjadi batu loncatan, kalau tidak bisa dibilang endorsement, bagi Indonesia masuk dalam big trap utang. Walaupun rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia relatif masih kecil dibandingkan negara-negara penghutang lainnya, tapi boleh jadi ke depan Indonesia masuk dalam lingkaran setan utang.

Saat ini dalam APBN-P 2017 sudah diselipkan mata anggaran defisit keseimbangan primer sebesar Rp140 triliun. Artinya, utang baru sampai dengan Rp140 triliun hanya digunakan untuk menutup bunga utang lama yang jatuh tempo. Bisa dibayangkan bila ada tambahan utang baru di tengah defisit keseimbangan primer tersebut, bisa jadi pada satu titik pemerintah hari ini mewarisi utang yang tak berkesudahan.

Keempat, kalau sudah terjerat dalam big trap utang, biasanya (terutama IMF) diikuti dengan syarat-syarat yang ketat dan pesan sponsor untuk menekan pemerintahan yang sedang berlangsung seperti masa Pemerintahan Soeharto. Kalau sudah begini, maka habis lah harga diri bangsa dan wibawa pemerintah serta rakyat Indonesia.

Kelima, sebagai lazimnya negeri yang berutang, rakyat dan pemerintah Indonesia ke depan akan semakin konsumtif karena semua tersedia lewat pembiayaan utang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here