Perhutanan Sosial, Jokowi Minta Tiru Finlandia

0
253
Presiden Jokowi meminta para stake holder perhutanan sosial untuk meniru kesuksesan Finlandia dalam pengelolaan hutan.

Nusantara.news, Jawa Timur – Salah satu program Nawacita Presiden Joko Widodo adalah Perhutanan Sosial. Tujuannya agar hutan Indonesia dapat produktif dan mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Karenanya perlu pembinaan, dan pengawasan, agar tidak terjadi peralihan kepemilikan tanah. Dengan konsep perhutanan sosial, masyarakat kini dapat memiliki kepastian lokasi lahan garapan, pendanaan, pasar, pembinaan, dan pendapatan.

Terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P39/MenLHK/Setjen/Kum 1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani, memiliki fungsi mengembalikan hutan menjadi hutan lindung, dengan peningkatan peran petani dan masyarakat.

Dalam hal ini, Perhutani tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mengelola tanah negara yang dimiliki Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apalagi selama ini Perhutani yang area kerjanya di atas lahan hutan negara, tidak mempunyai kemampuan mengelola dikarenakan kesulitan finansial.

Kebijakan ini memberi akses bagi petani miskin untuk memanfaatkan maksimal 2 ha lahan hutan negara itu. Konsep perhutanan sosial ini sejatinya untuk memberikan perlindungan kepada berupa pengukuhan dari pemerintah untuk mengelola hutan, karena telah ada izin pemanfaatan. Tapi bukan menjadi hak milik, dan masa berlaku selama 35 tahun. Pengelolaan lahan sifatnya bukan dibagi-bagi, hanya diberi izin (35 tahun) dan bisa diwariskan. Dengan catatan 5 tahun sekali dievaluasi. Dengan begitu petani miskin akan memperoleh hak dan kewajiban.

Namun kebijakan ini perlu dioptimalkan. Pasalnya, jika potensi hutan tidak dilakukan dengan hati-hati dan diawasi secara ketat, bisa-bisa hak atas lahan atau tanah ini beralih dengan berbagai macam cara yang tidak benar.

Perhutanan sosial merupakan upaya pemerintah dalam pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air, energi air, jasa wisata alam, sarana wisata alam, penyerapan dan penyimpanan karbon, serta penyimpanan di hutan produksi dan lindung.

Permen LHK diterapkan terhadap lahan yang fungsi hutannya kurang dari 10 persen. Adapun tanaman yang disarankan untuk ditanam adalah kopi, kayu putih, dan alpukat. Untuk penanaman sayur masih belum disarankan. Namun apabila warga masih membutuhkan, penanaman sayur tidak boleh lebih dari 20 persen. Dalam hal ini, masyarakat diharuskan untuk menanam tumbuhan berkayu yang dapat menjaga fungsi lahan sebagai pengatur tata air dan pencegah longsor.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, mengatakan, pemerintah akan menyiapkan berbagai dukungan pada petani, di antaranya upaya percepatan perhutanan sosial terus dilakukan oleh KLHK melalui penyederhanaan peraturan, membangun komunikasi multipihak, serta mendorong model bisnis perhutanan sosial dalam bentuk kredit usaha rakyat (KUR) maupun kartu perhutanan sosial. Tujuannya agar pergerakan ekonomi benar-benar dirasakan rakyat. KLHK berupaya memfasilitasi pemasaran hasil-hasil dari Perhutanan Sosial, salah satunya melalui ajang temu usaha pembeli dan penjual (buyer meet seller). Persoalan perhutanan sosial tak hanya bicara soal akses kelola hutan saja, tapi lebih menyiapkan kapasitas kelembagaan dan modal masyarakat dalam pengelolaan hutan sosial.

Ada lima bentuk skema implementasi Perhutanan Sosial, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Adat (HA), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan pola Kemitraan. Saat ini beberapa sudah berhasil seperti Hutan Nagari di Sumatera Barat, HKm Kali Biru di Yogyakarta, dan HKm Tanggamus di Lampung.

“KLHK terus berkoordinasi dengan masyarakat, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pendamping, serta Pokja, untuk percepatan Perhutanan Sosial. Hutan sosial, dasarnya adalah pengelolaan hutan bersama masyarakat, hutan sosial dapat berbentuk ijin masyarakat, atau kerjasama dengan Perhutani dalam bentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH),” kata Menteri Siti.

Menteri Siti menambahkan, pengelolaan bersama hutan ini akan menambah penghasilan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemerintah juga akan melakukan pengawasan pengelolaan perhutanan sosial dengan ketat. “Tidak boleh lagi ada masyarakat yang dikejar-kejar, tidak boleh lagi ada rasa takut. Hutan harus dimanfaatkan, tapi ingat bukan untuk dimiliki pribadi, karena ini adalah milik bersama dan harus dijaga,” pesannya.

Mengatasi Krisis Utama Hutan Pulau Jawa

Terbitnya Permen LHK Perhutanan Sosial sempat menyisakan keresahan. Sebab, sebelumnya LMDH mengklaim telah mengelola hutan. Hal itu terungkap saat petani hutan dan pendamping yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Perhutanan sosial Jawa; Yayasan Kehutanan Indonesia, Yayasan Mitra Desaku Mandiri, Rejo Semut Ireng, berasal dari 31 Kabupaten di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, mendatangi Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Mereka menyatakan dukungan terhadap Permen LHK No 39 Tahun 2017.

Bagi petani, program perhutanan sosial seperti kado istimewa supaya lepas dari ketertindasan dan kemiskinan. Permen LHK P39 ini merupakan kebijakan yang sudah ditunggu-tunggu masyarakat. Para petani menyampaikan, pada dasarnya mereka mendukung program perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani, karena telah sesuai dengan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menurut Ketua Yayasan Kehutanan Indonesia, Siti Fikriyah, beleid ini mampu menghadapi 3 krisis utama hutan Pulau Jawa. Pertama, krisis ekologi, hutan non tutupan mencapai 300-500 ribu ha. Kedua, kemiskinan petani sudah akut; pemanfaatan lahan saat ini hanya 0,1 ha per KK dengan rata2 pendapatan petani hanya Rp.500.000/bulan, tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan ketiga, pertumbuhan ekonomi, di mana hutan non tutupan, petani miskin, manajemen kehutanan buruk. Hal ini akan berdampak berupa menurunnya pertumbuhan ekonomi.

Namun dengan adanya LMDH selama ini, justru dianggap menganggu kebijakan perhutanan sosial. Mereka bisa menjadi pemicu kisruh perhutanan sosial di Pulau Jawa. Di mata petani, kelompok LMDH merupakan elite dan penikmat rente. Keberadaan mereka tidak benar-benar mewakili petani-petani di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Mereka juga yang menolak Permen LHK P39, dan mengajukan gugatan uji materil di Mahkamah Agung (MA). Mereka menginginkan Permen LHK itu dibatalkan sehingga kebijakan perhutanan sosial pro rakyat miskin tak terlaksana dan kepentingan mereka terjamin. Karena itu petani mendesak agar MA menolak gugatan uji materil kelompok penikmat rente ini. Permen LHK P39 telah dianggap memenuhi asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi rakyat miskin yang mayoritas di Pulau Jawa.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Hadi Daryanto menyampaikan, pada prinsipnya pengelolaan hutan lestari dikelola oleh rakyat. LMDH juga bagian dari masyarakat. Pihaknya, untuk memastikan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan agar tidak terjadi kerancuan, akan mendata masing-masing anggota LMDH, baik yang sudah terdaftar dan diverifikasi.

“Semua areal yang didaftarkan akan dilakukan verifikasi dan pemetaan dengan drone, mana yang pakai kemitraan dan mana yang pakai IPHPS,” jelas Hadi. Ia juga berpesan agar para petani tidak ragu dalam menggunakan IPHPS. “Jangan ada keributan horizontal dan konfrontatif. Izin kelola ini dari Dirjen PSKL a.n Menteri. Hukum izin ini sederajat. Jangan ragu dengan memegang izin IPHPS ini,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan Sekretariat Bersama Perhutanan Sosial (Sekber PS) wilayah Jawa Tengah Hanafi berharap agar Pemerintah segera memberikan legalisasi bagi para pendamping petani, untuk mendukung IPHPS. Menurutnya, IPHPS dapat menjadi jalan keluar untuk memperbaiki hutan. “Masyarakat sadar keterlibatan meraka dalam rangka penjagaan dan keamanan hutan, mengingat masyarakat di sekitar kawasan hutan hidup dari kawasan hutan,” ujar Hanafi.

Tiga BUMN Siap jadi Offtaker

Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus memproses hutan terlantar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk nantinya bisa dimanfaatkan dalam mendorong ekonomi.

KLHK sudah mengidentifikasi dari 150 lokasi hutan, sebanyak 50 lokasi lahan perhutanan siap digunakan untuk mendukung program perhutanan sosial. Akhir Oktober atau awal November 2017, presiden akan mulai meresmikan satu persatu perhutanan sosial. Ada macam-macam luasnya, ada yang luasnya hanya 200 ha, ada yang 2000 ha satu lokasi.

Data KLHK, dari target 12,7 juta ha, pemerintah telah menyiapkan 13,4 juta ha. Angka ini di luar kawasan hutan yang dikelola Perhutani, seluas 465,961 ha.  Luas total akses kelola hutan yang sudah dipenuhi sebesar 1,053 juta ha. Sejak perhutanan sosial ini digulirkan (tahun 2007) hingga periode 2014, angka realisasi sebesar 449.104,23 ha.  Sedang dari November 2014 hingga Agustus 2017, telah tercatat 604.373,26 ha, dengan kepala keluarga (KK) yang terlibat seluruhnya sebanyak 239.341 KK.

Dari skema perhutanan sosial, hutan desa paling luas (491.962,83 ha), diikuti berturut-turut hutan kemasyarakatan (244.434,67 ha), hutan tanaman rakyat (232.050,41 ha), kemitraan kehutanan (71.608,20 ha), hutan adat (8.746,49 ha), dan izin perhutanan sosial di areal perhutanan (4.674,90 ha).

Untuk itu, kini KLHK bersinergi dengan Kementerian Desa telah menetapkan 58 desa sebagai lokasi percontohan seluas 103.076 ha melibatkan 19.412 KK.  Percontohan ini terbagi atas hutan desa (100.348 ha, 17.681 KK), hutan kemasyarakatan (871 ha, 331 KK), hutan rakyat (40 ha, 25 KK), hutan adat (899 ha), dan kemitraan (918 ha, 1.375 KK). Percontohan ini meliputi Provinsi Sumatera Barat 10 desa, Riau 7 desa, Kalimantan Barat 11 desa, Sulawesi Tengah 4 desa, Lampung 1 desa, Jawa Timur 6 desa, Jawa Barat 5 desa, Banten 2 desa, Jambi 8 desa, Sulawesi Selatan 1 desa, dan Nusa Tenggara Timur 3 desa. Target fasilitasi selanjutnya adalah di Jawa Tengah sekitar 60-80 ribu Ha, di Jawa Barat sekitar 120 ribu Ha, dan di Jawa Timur sekitar 180 ribu Ha.

Lahan-lahan tersebut nantinya diidentifikasi agar ke depannya bisa digunakan oleh masyarakat. Namun jika lahan perhutanan tersebut sudah digunakan masyarakat, maka harus dikelola secara baik. Harus ada cluster, koperasi, dan yang ditanam sama sebab kalau beda tidak akan bagus hasilnya. Kemudian ada offtaker (perusahaan yang siap menyerap hasil produksi), dan adanya perhitungan yang matang pasca panennya.

Nah, terkait offtaker tiga BUMN dan sejumlah perusahaan lokal segera Mou dengan pemegang IPHPS. Mou dilakukan segera setelah memasuki masa panen.

Tiga BUMN di antaranya PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang akan menyerap tembakau dan tebu. Sedang Bulog akan menyerap padi dan jagung dari IPHPS di Probolinggo. Selain itu, Perindo untuk tambak udang di IPHPS Muara Gembong, Bekasi. Dua perusahaan lokal bergerak di produk selai menyerap nanas dan mangga dari IPHPS Pemalang. Sementara itu Giant Great PineApple siap menyusul setelah panen.

Dalam kurun waktu 3 Juli – 13 September 2017, pemerintah telah menerbitkan 7 surat keputusan IPHPS dengan total luas 4.969 ha untuk 2.518 kepala keluarga. Izin tersebar di Bekasi, Pemalang, Bandung, hingga Probolinggo. Target penerbitan IPHPS sekitar 450.000 ha. Selain itu, ada 46 usulan perhutanan sosial secara nasional dengan luas 68.482 ha karena tidak memenuhi ketentuan salah satunya tumpang tindih lahan.

Sebelumnya Presiden Jokowi meminta para pemangku kepentingan  yang telah mendapat IPHPS di sektor kehutanan agar bertindak kreatif. Kreativitas diperlukan supaya hutan di Indonesia bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Selain itu, agar offtaker tertarik menyerap hasil produksi.

Diakui Jokowi, saat ini memang belum ada terobosan dalam hal pengelolaan hutan. Ini juga menjadi persoalan yang perlu perhatian. Sehingga pemberian pemberian izin lingkungan dan pelaksanaan kebijakan yang hanya mengejar keuntungan semata, agar tidak sembarangan dikeluarkan. “Perlu koreksi besar, ada terobosan sehingga pengelolaan hutan bisa lebih baik. Jangan taman nasional digerogoti, tahu-tahu sudah ratusan hektare dibiarkan,” katanya.

Jokowi berharap Indonesia bisa meniru Swedia serta Finlandia yang dianggap sukses mengelola hutan dan memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat. Bila tidak ada terobosan, lanjut Jokowi, jangan malu meniru model pengelolaan yang dimiliki kedua negara itu.

“Finlandia, ekonominya berjalan 70-80 persen karena pengelolaan hutan yang baik. Di-copy saja, disesuaikan dengan kondisi hutan kita. Ekonominya dapat, lingkungan dapat,” kata Jokowi.

Presiden juga ingin teknik agroforestry diterapkan, seperti pengembangan lahan pertanian dan kehutanan secara paralel agar berkelanjutan. Ia mengingatkan, jangan ada lagi program pengelolaan hutan yang orientasinya proyek. Dia pun meminta program berikutnya berfokus pada pengembangan kawasan dan wilayah. “Fokus ke daerah, dilokalisasi, lalu dijadikan contoh agar yang lain meniru. Sudah terlalu lama kita berorientasi terhadap proyek,” ujar pria yang merupakan alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu.

Jokowi menambahkan, ia sudah mempunyai catatan mengenai perilaku pihak-pihak yang mengganggu proses pengelolaan hutan atau berorientasi terhadap proyek. Ia berjanji akan membukanya pada forum tertutup. “Awas, akan saya pantau terus. Hati-hati,” ucapnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here