Periksa Harta Calon Kepala Daerah

0
170

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah meminta calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2018 segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) ke KPK. Untuk itu KPK sudah menyiapkan 20 posko sebagai tempat melaporkan LHKPN.

Sampai kemarin (9/1/2018), menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, sudah 395 bakal calon kepala daerah yang melaporkan LHKPN. Belum diketahui, berapa jumlah keseluruhan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bertarung di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten dalam Pilkada serentak nanti.

Tapi, dengan adanya 395 yang melapor, setidaknya sudah terlihat indikasi yang melegakan, bahwa mereka akan terbuka mengenai harta kekayaannya. Kita sependapat dengan istilah Juru Bicara KPK tadi, bahwa ini adalah tes kejujuran para calon pemimpin daerah itu.

Namun, sebenarnya LHKPN ini hanya basa-basi administratif saja. UU Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN memang mewajibkan setiap pejabat melaporkan harta kekayaannya, baik sebelum, selama, maupun sesudah menduduki jabatan tertentu.

Meski ada kata “berwajiban” di pasal 5 UU tersebut, tidak ada ketentuan lain yang mengatur sanksi bagi yang melanggar. Di Pasal 20, disebutkan sanksi hanya berupa sanksi administratif. Itu sebabnya penyampaian LHKPN kerap diabaikan. Misalnya, pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jawa Barat, TB Hasanuddin dan Anton Charliyan. Menurut Juru Bicara KPK, mereka selama ini belum pernah menyampaikan LHKPN. Padahal, sebelum maju ke Pilkada ini mereka adalah penyelenggara negara.

KPK pernah menggagas agar ketentuan sanksi itu diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), namun hingga kini baru sebatas wacana belaka.

Pembicaraan mengenai LHKPN  selama ini seperti dibatasi pada “kewajiban melaporkan” saja. Padahal Pasal 5 ayat (2) UU di atas juga menentukan kewajiban penyelengggara negara untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.

Inilah yang tak pernah dilakukan. KPK sebagai penerima laporan cenderung pasif. Lembaga tersebut tidak pernah melakukan verifikasi atas laporan tersebut –apalagi berinisiatif melakukan pemeriksaan seperti yang diatur di Pasal 5 ayat (2) di atas. Padahal laporan yang diterima belum tentu benar, atau setidaknya belum merupakan data terbaru.

Mestinya juga tidak berhenti sampai di situ. Mesti ada penelusuran tentang asal muasal harta kekayaan yang dilaporkan tersebut. Apakah bersumber dari pendapatan yang sah –sebagaimana diklaim si pelapor—atau sebaliknya.

Hal seperti ini mesti terklarifikasi. Jika tidak akan banyak cerita miring tentang mereka, dan itu akan menjadi bahan kampanye hitam dalam pilkada nanti.

Jika menyangkut calon kepala daerah yang riwayat kekayaannya penuh noda, sih, tak masalah. Tapi jika kampanye hitam itu menyasar kandidat yang bersih, itu tak sehat bagi pembangunan politik yang dewasa.

Rakyat perlu kejelasan, agar mereka tak salah menilai mana yang pahlawan, mana yang penjahat. Rakyat bisa terjerembab dalam salah pilih yang fatal. Tokoh yang bersangkutan pun perlu kejelasan, agar nasib mereka tidak selalu di ujung tanduk: Hancur karena tuduhan semata.

Sebab itu, mulailah dari sekarang menjernihkan segala yang keruh itu. Para penegak hukum harus mempunyai tanggungjawab dan keberanian untuk memulai usaha itu. Jika tidak kerusakan demi kerusakan tak ada ada hentinya menggerogoti negeri ini.

Langkah pertama adalah dengan memeriksa kembali kekayaan para calon kepala daerah. Harus segera menjadi konsensus bahwa sebelum mendaftar resmi sebagai calon ke KPU, pemeriksaan terbaru kekayaan mereka sudah terpublikasi kepada publik. Hasil pemeriksaan, bukan sekadar laporan. Lebih baik lagi jika hal itu dimasukkan ke dalam rencana revisi UU Nomor 8/ 2015 tentang Pilkada. Hal yang sama juga berlaku tentunya untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden. Tanpa laporan kekayaan yang audited, KPU bisa menolak pendaftaran pencalonan.

Sulit? Pasti. Karena pendaftaran calon dalam pilkada, seperti kejadian menjelang pilkada serentak 2018 ini, selalu dilakukan di injury time. Ini mesti pula diatur ulang agar tersedia rentang waktu yang cukup bagi KPK untuk memverifikasi laporan dan memeriksa kekayaan calon bersangkutan.

Kalau memang perang kampanye hitam dianggap berbahaya bagi demokrasi, inilah salah satu jalan mencegahnya. Buang jauh prasangka politik, karena ini hanya untuk kepentingan negara demi terpilihnya kepala daerah yang benar-benar bersih.

Tradisi buruk dunia politik yang hanya mempersenjatai diri dengan kekuatan isu semata harus segera diakhiri. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here