Periksa Harta Kekayaan Capres-Cawapres

0
66

DALAM menyambut Pilkada serentak tempo hari, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon kepala daerah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) ke KPK. Untuk itu KPK sudah menyiapkan 20 posko sebagai tempat melaporkan LHKPN. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, ini adalah tes kejujuran para calon pemimpin daerah itu.

Logika yang sama mestinya juga berlaku untuk para calon presiden dan calon wakil presiden yang akan mengikuti Pemilu Presiden 2019 nanti. Hanya saja, nilai tes kejujuran untuk para calon pemimpin nasional ini tentu harus lebih tinggi dibanding calon kepala daerah. Sebab mereka adalah pucuk tertinggi kepemimpinan negara. Segala sesuatu tentang mereka harus clear and clean secara hukum dan moral. Jika tidak, akan sulit negara ini membangun transparansi dan kejujuran.

Menurut KPK, pejabat negara yang tidak melaporkan kekayaannya secara benar, bisa diklasifikasikan sebagai tindakan pemalsuan. Pemalsuan yang mungkin dilakukan dalam pelaporan kekayaan bisa berupa menyembunyikan kekayaan tertentu, mengubah asal-usul kekayaan dari yang sebenarnya, dan mengurangi nominal kekayaan tertentu secara sepihak. Karena pelaporan kekayaan dilakukan melalui suatu formulir resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, maka pemalsuan terhadap laporan kekayaan masuk dalam kategori pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat sesungguhnya telah diatur dalam KUHP Pasal 263 ayat 1 KUHP.

Oleh sebab itu, pelaporan daftar kekayaan calon presiden harus sangat teliti dan disertai pembuktian yang jelas.

Mengapa perlu pembuktian yang jelas? Karena sebenarnya LHKPN ini hanya basa-basi administratif saja. UU Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN memang mewajibkan setiap pejabat melaporkan harta kekayaannya, baik sebelum, selama, maupun sesudah menduduki jabatan tertentu.

Meski ada kata “berwajiban” di pasal 5 UU tersebut, tidak ada ketentuan lain yang mengatur sanksi bagi yang melanggar. Di Pasal 20, disebutkan sanksi hanya berupa sanksi administratif. Itu sebabnya penyampaian LHKPN kerap diabaikan. KPK pernah menggagas agar ketentuan sanksi itu diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), namun hingga kini baru sebatas wacana belaka.

Pembicaraan mengenai LHKPN  selama ini seperti dibatasi pada “kewajiban melaporkan” saja. Padahal Pasal 5 ayat (2) UU di atas juga menentukan kewajiban penyelengggara negara untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.

Inilah yang tak pernah dilakukan. KPK sebagai penerima laporan cenderung pasif. Lembaga tersebut tidak pernah melakukan verifikasi atas laporan tersebut –apalagi berinisiatif melakukan pemeriksaan seperti yang diatur di Pasal 5 ayat (2) di atas. Padahal laporan yang diterima belum tentu benar, atau setidaknya belum merupakan data terbaru.

Mestinya juga tidak berhenti sampai di situ. Mesti ada penelusuran tentang asal muasal harta kekayaan yang dilaporkan tersebut. Apakah bersumber dari pendapatan yang sah –sebagaimana diklaim si pelapor—atau sebaliknya.

Calon presiden mendatang –yang sekarang calon kuatnya masih berkisar pada dua nama, Joko Widodo dan Prabowo Subianto—harus membangun tradisi transparansi itu. Mereka harus memulai kebiasaan baik dengan mempublikasikan kepada publik harta kekayaannya dan asal-muasal kekayaan itu. Akan sangat terpuji jika laporan itu disertai hasil pemeriksaan yang audited oleh lembaga pemeriksa yang terpercaya.

Untuk menjadikan hasil pemeriksaan yang audited itu sebagai syarat pendaftaran calon presiden tentu sudah terlambat. KPU sudah tak mungkin lagi menambahkan aturan baru terkait soal itu. Sebab, pendaftaran pasangan capres-cawapres sudah dimulai pekan depan, antara tanggal 4 sampai 10 Agustus 2018.

Okelah, pemeriksaan yang audited itu tidak dijadikan persyarataran tambahan. Tetapi setidaknya, rakyat perlu mendapat informasi lengkap tentang kandidat kepala negaranya, terutama dalam hal keabsahan kekayaan.

Untuk itu, capres dan cawapres harus mengumumkan laporan kekayaannya yang sudah terverifikasi, dan KPK pun harus memeriksa ulang laporan pemeriksaan tersebut dan mengumumkan hasil pemeriksaan kepada publik. KPK masih punya waktu panjang. Karena hasil pemeriksaan itu dibutuhkan publik pemilih sebagai referensi menentukan pilihan politiknya pada saat dilaksanakan pemungutan suara Pemilu 2019 pada 17 April tahun depan.

Hal seperti ini mesti terklarifikasi. Jika tidak akan banyak cerita miring tentang mereka, dan itu akan menjadi bahan kampanye hitam dalam pilpres nanti.

Rakyat perlu kejelasan, agar mereka tak salah menilai mana yang pahlawan, mana yang penjahat. Rakyat bisa terjerembab dalam salah pilih yang fatal. Tokoh yang bersangkutan pun perlu kejelasan, agar nasib mereka tidak selalu di ujung tanduk: Hancur karena tuduhan semata.

Kalau memang perang kampanye hitam dianggap berbahaya bagi demokrasi, laporan kekayaan capres dan cawapres yang clear and clean inilah salah satu jalan mencegahnya.

Tradisi buruk dunia politik yang hanya mempersenjatai diri dengan kekuatan isu semata tak bisa dibiarkan. Dan para pengejar kursi presiden ini dapat menyudahinya dengan kejujuran.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here