Perilaku Ganda Pemilih Indonesia

0
186
Pendaftaran bakal pasangan capres dan cawapres dimulai tanggal 4 - 10 Agustus 2018. ANTARA FOTO

Nusantara.news – Memang terasa aneh jika tiga hari sebelum masa akhir pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, kita belum mengetahui pasangan kandidat yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Seolah perdagangan ala kartel, karena alotnya negosiasi politik ‘dagang sapi’. Rakyat seolah di-fait accompli (harus menerima) kandidat yang harus dipilih dalam Pilpres 2019 nanti, tanpa diberi ruang dan waktu untuk menerima atau menolak kandidat yang disuguhkan oleh partai politik itu. Konstitusi kita memang mengatur seperti itu, ada hak istimewa (privilege) untuk parpol, sementara sejatinya parpol tidak melakukan mekanisme demokrasi untuk konstituennya.

Begitulah demokrasi di Indonesia saat ini, sistem voting (pemilihan suara) dengan one man one vote (liberal), sementara permufakatan memilih pemimpin berpola otoriter ala kartel. Rakyat sekadar menjadi objek dalam skema politik oligarki ini.

Di saat kampanye, rakyat “dipacari”, dijadikan referensi utama untuk program dan platform yang diusung; namun setelah menang mereka (para politisi) “menikah” dengan oligarki.

Politik uncertainty (ketidak-pastian) karena berpolitik sering dianggap sebuah seni (the art of possible). Jadi, berpolitik di Indonesia bukan apa yang terbaik menurut rakyat tapi apa yang terbaik menurut parpol sebagai bagian dari elite dan oligarki. Harapan politik rakyat menjadi “the art of impossible”.

Dalam berpolitik, seharusnya yang dikedepankan adalah akuntabilitas dan linear, terprogram, terukur, terstruktur, dan teratur. Namun, politik Indonesia sangat subjektif dan kerap anomali, serta tidak pasti (uncertainty). Faktor unlinear dikendalikan oleh eksternal, politik di Indonesia menjadi unlinear karena faktor eksternal (ditentukan bohir dan taipan).

Faktor eksternal selain taipan juga pengaruh kapitalisme global (Amerika Serikat dan Cina), khususnya kepentingan perdagangan, energi, pangan, serta teritori dalam geo-ekonomi dan geo-strategi.

Pasangan Kandidat

Hanya capres yang baru bisa dipastikan oleh publik sampai saat ini, yakni Prabowo Subianto dan Joko Widodo, padahal tanggal 10 Agustus 2018 adalah batas akhir pendaftatan capres dan cawapres. Orang kedua yang akan mendampingi Joko Widodo masih belum pasti. Begitu juga dengan Prabowo Subianto (PS). Ijtima’ Ulama memunculkan nama Ustadz Abdul Somad (UAS) dan Habib Salim Al Jufri (Partai Keadilan Sejahtera). Namun UAS dengan bijaksana menolak permintaan ulama, karena merasa “habitatnya” bukan di kalangan umara`, melainkan ulama karena merasa berbeda “alam”. UAS sangat bijak dalam hal ini, karena cawapres, seperti “jebakan Batman”, bisa membesarkannya juga bisa menhancurkan reputasinya.

Sebagai ulama, UAS merupakan yang terbesar pengaruhnya sampai saat ini, jika sekadar vote getter, ia memang layak untuk memenangkan PS. Jika menang, di situlah persoalannya, karena budaya kekuasaan saat ini tidak berada pada norma moral dan agama, sehingga akan terjadi penghancuran karakter UAS, jika ia menjadi cawapres.

PS dikomplain oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena parpol tersebut merasa paling “setia” namun tidak diprioritaskan dalam posisi cawapres. Semenjak kehadiran Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat seolah menjadi “king maker” tentu membuat Partai Amanat Nasional (PAN) dan PKS yang merasa koalisi setia, terusik. Belum lagi politik unfair (tidak adil), dengan “tekanan” kepada Zulkifli Hasan (Ketua MPR-RI) setelah adiknya, Zainuddin Hasan, Bupati Lampung Selatan tertangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Sandera-menyandera politik ikut memperburuk budaya politik di era transaksional ini dan menjurus pada demokrasi kriminal. ‘Machiavelisme’ politik mewarnai demokrasi Indonesia, bahkan Joko Widodo di depan relawannya di Sentul, Bogor menyatakan bahwa relawan harus berani “berkelahi”. Diksi yang tidak patut diutarakan oleh seorang Presiden.

Cak Imin (Muhaimin Iskandar) dengan menggunakan ulama Nahdlatul Ulama (NU) mengancam akan keluar dari koalisi Joko Widodo, tidak saja Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tapi juga dukungan NU. Seolah NU adalah barang dagangan politik atau alat bargaining untuk mencapai tujuannya sebagai cawapres.

Lain halnya dengan PKS, tuntutan pada PS sangat bisa dimengerti dan dipahami karena parpol tersebut paling “berkeringat” dari parpol koalisi lain, namun ada stigma jika calon PKS hanya “laku” di daerah tertentu, sehingga tidak menguntungkan pada posisi elektabilitas PS.

Kondisi objektif bangsa saat ini adalah permasalahan ekonomi, sebagian kalangan berharap PS menggandeng Rizal Ramli (RR) sebagai cawapres, untuk solusi permasalahan ekonomi Indonesia yang krisis 20 tahun ini, dan memburuk karena penguatan nilai mata uang dollar Amerika Serikat (USD), gejolak harga minyak dunia, dan twin defisit perdagangan yang mengganggu fundamental ekonomi.

Kembali pada parpol koalisi, apakah sudah objektif dalam mengusulkan cawapres atau mengutamakan subjektivitas parpol masing-masing?

Seyogyanya, PS dengan besarnya arus keinginan “Ganti Presiden 2019” seharusnya paralel dengan peningkatan elektabilitasnya. Fakta yang terjadi tidak seperti itu, artinya sebagian rakyat masih belum menentukan pilihannya (undecided voters), berkisar 25% – 35% pada setiap survei. Padahal kampanye akan dimulai pada 22 Agustus 2018. Anomali politik bisa dijelaskan karena ketidak-pastian politik, seperti tidak jelasnya parameter capres dan cawapres karena rakyat tidak diberi ruang konvensi.

Elektabilitas Joko Widodo bisa dibaca dengan gelas setengah kosong (50%) puas dengan kinerjanya, tetapi enggan memilihnya. Gejolak terbelahnya “kepala” dengan “hati”, George Orwell mengistilahkan sebagai “double think” yaitu; kemampuan seseorang mempercayai dua hal yang bertolak belakang secara bersamaan tanpa merasa bersalah atau tidak nyaman” (disonansi kognitif).

Mereka mengakui kinerja petahana baik, tapi merasa banyak faktor lainnya yang diragukan terhadap Joko Widodo, misalnya 66 janji kampanye yang belum terpenuhi atau muak dengan pencitraannya. Perilaku pemilih bukan semata-mata faktor rasionalitas, tetapi juga faktor emosional dan ideologi.

Gejala ‘disonansi kognitif’ umat Islam terhadap Joko Widodo, diatur dengan sering berkunjung pada pondok pesantren dan menghadirkan ulama ke Istana. Framing anti Islam, rekam jejak Ahok dan kriminalisasi ulama masih membekas, tidak akan menghilang begitu saja. Hal ini menjadi pertimbangan Ijtima’ Ulama memilih UAS sebagai salah satu figur yang kerap mengkritisi pemerintahan Joko Widodo, dan sering ditolak oleh kelompok tertentu di suatu daerah. Bagi kubu Istana, UAS adalah momok dengan jargonnya: “Jangan pilih pemimpin yang tidak mendukung Islam”.

Angka dukungan (approval rating) terhadap Joko Widodo diperburuk oleh gejolak USD. Jika sampai pada titik Rp 15.000 per USD sulit ditolak, karena eksesnya akan memperburuk fundamental ekonomi Indonesia. Konsekuensi logis akan berekses juga pada elektabilitasnya di Pilpres 2019.

Sentimen Sektarian Tidak Laku

Parpol Islam sepanjang Republik Indonesia melakukan Pilpres (1955-2014) hanya mampu memperoleh suara 31%, sehingga tidak menjadi kekuatan politik utama. Keberhasilan politik Islam bangkit pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, karena ada momentum yang diolah sebagai cipta kondisi karena Ahok melakukan penistaan agama. Jadi bukan berbasis kesadaran politik. Bukan berasal dari kecerdasan dan political quotion (politik bagi hasil), dan politisi Islam.

Momentum “Ahok” telah memicu lahirnya kesadaran, timbulnya kekuatan, dan kesempatan politik yang memunculkan Gerakan 212 (2 Desember 2016), serta membesarkan nama seorang Habib Rizieq Shihab. Padahal sebelumnya ia hanyalah Ketua Front Pembela Islam (FPI).

Kesadaran politik yang dibangun dari pengetahuan, empati, dan mengaktifkan jaringan Islam “hidup” ketika itu, namun pasca Ahok ditangkap, “mati” dengan sendirinya. Rasa empati membuat umat Islam bergerak, namun lebih dikarenakan sentimen agama serta sentimen pribumi-non pribumi. Umat Islam dibangunkan dan disadarkan dari hegemoni Ahok yang anti rakyat, dalam hal ini umat Islam.

Sayangnya, untuk Pilpres 2019 isu ini sudah tidak laku, karena api dengan sentimen agama sudah kehilangan momentum, kecuali penistaan dan ancaman terhadap ulama tetap berlanjut dilakukan rezim Joko Widodo.

Kesempatan politik tidak digunakan untuk mempengaruhi kebijakan dan berkuasa, tapi lebih untuk kejayaan materi semata.

Transaksi politik adalah politik pembodohan, karena mematikan ruang kompetisi dalam suatu kontestasi. Logistik menjadi faktor penentu dalam budaya politik transaksional, dan mematikan demokrasi itu sendiri karena ditentukan oleh para oligarki. Memang, ada kecenderungan pemilih memilih orang yang seiman. Namun memerlukan cipta kondisi agar sentimen sektarian itu muncul dengan olah momentum yang efektif dan menjadi ‘persepsi politik’. Hal ini di Indonesia kurang layak dilakukan karena berpotensi chaos (terjadi kekacauan). Selain, butuh biaya yang mahal dalam membentuk kesadaran awal dan prosedur yang rumit. Persepsi yang dipengaruhi naluri dan kepribadian sukar untuk dikelola, karena jika dihadapkan dengan massa akan cepat berubah dari pribadi menjadi naluri, dan menjadi kepribadian massa.

Sebaliknya, persepsi yang bersumber dari citra adalah dinamis dan target yang mudah diolah, seperti pencitraan seragam motif kotak-kotak Joko Widodo pada Pilpres 2014. Perilaku politik adalah hasil dari upaya kepribadian aktor politik dalam memproyeksikan dirinya pada satu objek politik, kemudian merasionalisasi tindakannya dengan dalih kepentingan publik (Laswell, 1985).

Keputusan politik dalam proses persepsi dipengaruhi oleh lingkungan kultural. Kultur politik transaksional pada pemilih sangat mempengaruhi kualitas demokrasi saat ini. Masa depan demokrasi dengan penonjolan civil society 20 tahun ini relatif gagal.

Janji kampanye yang tidak terpenuhi adalah rekam jejak petahana yang mempengaruhi perilaku pemilih pada Pilpres nanti. Masa lalu yang menyakitkan mempengaruhi persepsi publik terhadap petahana. Celakanya, persepsi akan berubah dengan politik uang, karena keterbatasan para pemilih yang melihat Pilpres sebagai komoditi ekonomi. Ada stimulan lingkungan dari “operator” yang disebut trigger event (peristiwa pemicu) untuk memilih capres yang membawa politik uang.

Political uncertainty yang terjadi, seperti belum pastinya nama cawapres pendamping masing-masing kandidat, baik Joko Widodo maupun PS, adalah bagian dari politik yang bersifat unlinear; tidak terstruktur, tidak terukur, dan tidak teratur programnya. Pimpinan nasional merupakan bagian terpenting dalam menentukan masa depan suatu negara “didagangkan” sehingga kualifikasi Presiden ideal pilihan rakyat, dikalahkan oleh kepentingan parpol yang subjektif.

Menjadi pertanyaan, partai politik itu organisasi bagian dari demokrasi atau korporasi yang hanya ditentukan oleh sebagian pemegang saham? Bahkan parpol seperti PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Nasdem, PKB, seolah merupakan korporasi berbentuk CV yang ditentukan oleh subjektifitas ketua umumnya atau keluarga pendirinya. Pemilih yang konon hampir 186 juta disuguhkan menu yang bukan pilihan idealnya, tapi karena keharusan, ya dipilih saja salah satunya. Demokrasi Indonesia saat ini, dari liberalisme menuju kartel demokrasi; Pemilih otoritas mendikte pemilihnya dengan pilihan yang seharusnya tidak layak dipilih.

Masa depan politik Indonesia dalam posisi “status quo” karena hanya akan mengganti “orang”, bukan perilaku politik oligarkinya, karena sejatinya politik Indonesia ditentukan oleh kelompok di luar parpol.

Perilaku ganda pemilih Indonesia karena kentalnya political uncertainty dalam dinamika politik Indonesia. Memilih pemimpin parameternya bukan berdasarkan kualifikasi objektif, melainkan kepentingan subjektif parpol. Tuannya bukan rakyat Indonesia, tetapi pemilik dan Ketua Umum parpol sebagai Stakeholder. Inilah kenyataan pahit pada demokrasi versi bohir di era civil society. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here