Perilaku Korupsi Wakil Rakyat, Coreng Jawa Timur

0
147

Nusantara.news, Surabaya – Institusi wakil rakyat Jawa Timur tercoreng, itu setelah Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Mochammad Basuki, kader Partai Gerindra. Penangkapan Basuki diduga terkait suap permintaan uang kepada dinas-dinas di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur.

Sebelum menangkap Basuki, KPK mengamankan tiga orang staf Sekretariat DPRD Jawa Timur, Rahman Agung, Santoso dan Anang Basuki Rahmat. Dilanjutkan penangkapan Kepala Dinas Pertanian Bambang Heryanto dan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Rohayati.

Untuk Basuki, ini bukan pertamakali dia berurusan dengan hukum, lelaki yang dulu bekerja sebagai tukang pelitur perusahaan mebel itu juga pernah tersungkur dengan kasus yang sama, saat menjadi Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2000-2005, dengan jabatan Ketua DPC PDIP Kota Surabaya.

Penangkapan Basuki, diawali dengan penggeledahan ruang kerja Komisi B DPRD Jawa Timur, di Jalan Indrapura Surabaya. Kedua ruangan wakil rakyat tersebut diberikan Garis KPK dan ditempel stiker di samping pintu.

Malam harinya, dilanjutkan menggeledah rumah Basuki di Jalan Putat Gede Baru III, Surabaya. Setelah lebih dari 12 jam, pagi hari KPK keluar dari rumah tersebut dengan membawa tas ransel dan tas plastik diduga berisi berkas dan dokumen hasil penggeledahan dari rumah tersebut. Kemudian, Basuki bersama lima orang lainnya dibawa oleh KPK ke Jakarta dengan pesawat Garuda Nomor Penerbangan GA 311, dari Bandara Internasional Juanda, pukul 10.20 WIB.

Di lokasi penggeledahan di rumah Basuki, pagi hari, Selasa (6/6) petugas KPK keluar rumah, tidak disegel atau diberi Garis KPK seperti di ruang Komisi B di DPRD Jawa Timur. Tidak ada komentar yang terlontar dari petugas KPK yang dikawal dua orang anggota Brimob Polda Jawa Timur tersebut. Mereka meninggalkan rumah dengan mobil Toyota Avanza warna hitam bernomor polisi W 564 RN.

Di rumah tersebut terlihat terparkir mobil Toyota Yaris warna orange bernopol L 1752 YM. Sementara di garasi juga ada dua unit mobil, Toyota Kijang Innova hitam L 1053 YP dan Honda CR-V hitam nopol L 1921 ZH, serta empat unit motor.

Saat proses penggeledahan, terlihat keluar seorang lelaki kemudian diketahui bernama Hasonangan, mengaku rekanan Basuki. Dia mengatakan dirinya datang ke rumah Basuki hanya ingin melihat keadaan rumah.

“Saya rekanan, tahu dari berita-berita televisi, saya hanya ingin melihat keadaan keluarga, itu saja,” kata Hasonangan.

Hingga dinihari, petugas KPK masih berada di dalam rumah berlantai dua tersebut. Kerumunan wartawan dan warga bergerombol antusias menyaksikan peristiwa itu. Sesaat kemudian seorang petugas dengan mengenakan masker keluar menghampiri mobil. Usai membuka dan kembali menutup pintu mobil, kembali berjalan masuk ke dalam rumah. Juga tidak ada pernyataan yang terlontar, meski media mencoba mendekat dan melontarkan pertanyaan.

Beberapa orang warga menyebut, Basuki di kampung itu biasa saja layaknya warga lainnya. Tergolong ramah, suka menyapa, dan kalau lebaran membagikan uang Rp20 ribuan untuk anak-anak dilanjutkan dengan prosesi merayakan lebaran. Warga menyebut, mobil yang dipakai termasuk oleh isterinya sering berganti-ganti, disebutkan oleh warga ekonominya tergolong kaya.

“Bergaulnya biasa-biasa saja. Kalau lebaran biasanya membagi-bagikan uang, 20 ribuan untuk anak-anak, untuk yang dewasa 50 ribuan, dan makan-makan,” ucap warga mengaku bernama Budi.

Di rumah itu Basuki tinggal bersama isterinya Yuni, belum memiliki anak. Sementara ketiga anaknya dari isteri pertama tinggal bersama ibunya, di rumah berbeda di kawasan Tanjungsari, jauh dari lokasi rumah tersebut.

Terlibat Korupsi Pasti Dipecat

Terkait perbuatan yang dilakukan Basuki, jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi, Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto ini tidak segan untuk memecat kadernya.

“Kami menunggu rilis resmi dari KPK,” kata Bendahara DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Ahmad Hadinuddin di Hotel Singgasana Surabaya, Senin (5/6) malam.

Terkait persoalan hukum yang dihadapi Basuki, partainya tidak akan memberi bantuan hukum bagi kader yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

“Perintah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto tegas bagi kasus korupsi. Tidak ada bantuan hukum. Tidak perlu menunggu kekuatan hukum tetap. Jika sudah berstatus tersangka, langsung mendapat sanksi, pemecatan dari partai. Kalau ada anggota partai yang tersangkut, langsung dipecat,” tegas Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur itu.

Sepakterjang Basuki dan Kasus Hukumnya

Sekedar tahu, Basuki sebelumnya adalah kader PDIP, dipecat keanggotaannya dari partai tersebut pada 7 Desember 2001. Lantaran tersandung kasus korupsi tunjangan kesehatan dan biaya operasional senilai Rp 2,7 miliar.

Lelaki itu kemudian melanjutkan kiprah politiknya di Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK) pimpinan Eros Djarot. Dan, berlanjut ke Partai Gerindra, hingga saat kasus ini menimpa dirinya tercatat aktif sebagai kader Partai Gerindra Jawa Timur.

Ini serentet sejarah yang pernah melilit Basuki. Saat itu, awal Juni 2012, Bambang Dwi Hartono dari PDIP, dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Imam Utomo sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno Nomor 131.35-215/2002. Bambang DH resmi menjabat Wali Kota Surabaya menggantikan Sunarto Soemoprawiro atau Cak Narto.

Cak Narto yang lengser karena dinilai ingkar dalam persoalan penanganan sampah di Keputih, Sukolilo, Januari 2002, kembali diungkit dalam sidang yang digelar wakil rakyat. Meski saat itu keluarga Cak Narto menyebut kalau Cak Narto sedang berobat di rumah sakit di Melbourne, Australia.

Di dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Ali Burhan menyoal tentang penyempurnaan LPJ. Dalam upaya melengserkan Bambang DH, wakil rakyat saat itu menyebut telah memberi tenggat waktu 30 hari kepada Wali Kota Bambang DH untuk penyempurnaan LPJ, namun tidak dilaksanakan.

Saat itu, Basuki menyatakan bahwa keputusan pemberhentian Bambang DH sesuai dengan Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Namun, upaya melengserkan Bambang DH kandas karena tidak mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

Basuki, saat menjabat Ketua DPRD Kota Surabaya, tersandung masalah korupsi tunjangan kesehatan dan biaya operasional senilai Rp 2,7 miliar. Lelaki itu kemudian ditahan, 24 Februari 2003 bersama Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Ali Burhan. Mereka dijerat melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Pada 19 Juli 2003, Basuki oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya divonis hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp20 juta, subsider 1 bulan dan uang pengganti Rp200 juta.

Kemudian, Oktober 2003, Basuki mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur dan mendapat keringanan hukuman menjadi 1 tahun dan denda Rp50 juta subsider 1 bulan.

Kasus korupsi tersebut terkait terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 3 Tahun 2002 serta dua SK lain, yaitu SK Nomor 5 Tahun 2002 tentang tunjangan kesehatan dan SK Nomor 9 tentang biaya operasional, yang merugikan negara sekitar Rp1,2 miliar.

Anggaran tersebut semestinya dimanfaatkan untuk pembayaran premi asuransi kesehatan, namun dibagikan kepada 45 orang anggota DPRD Kota Surabaya. Setiap anggota DPRD Kota Surabaya saat itu menerima Rp25 juta.

Pada 4 Pebruari 2004, Basuki bebas dari Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng. Dan, dalam perjalanannya Basuki kemudian menjadi Wakil Ketua Partai Gerindra Jawa Timur. Kemudian, di Pemilu Legislatif (Pileg) dia mencalonkan diri dari daerah pemilihan (Dapil) 1, Surabaya-Sidoarjo dan dirinya terpilih, kemudian menjadi Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur.

Hingga kemudian, saat ini kembali terperosok ke lubang yang sama, diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan memungut upeti dari para kepada dinas di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur.

Sepakterjang politikus seperti Basuki memang sulit ditebak, meski pernah tersandung hukum dan kembali naik daun menjadi anggota dewan, perilaku korupsinya tidak berubah. Apa sebenarnya yang membuat petualang politik tersebut leluasa dan kembali jatuh karena perilaku korupsi?.

Tentu, ini harus menjadi perhatian masyarakat pemilih. Bagaimana menentukan pilihan untuk mendapatkan wakil rakyat yang amanah, mengawal kebijakan pemerintah yang pro rakyat, yang bisa merubah masyarakatnya menjadi sejahtera.

Tidak sebaliknya, mengumbar nafsu, membabi buta melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Patut kembali direnungkan, bagaimana masyarakat menjatuhkan pilihan untuk calon wakil rakyatnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here